an online Instagram web viewer

#IsmaYatun medias

Photos

#Semarang – #PemerintahProvinsiJateng kembali mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2016. Dengan raihan itu, Jateng beŕhasil mempertahankan WTP tiga kali berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Prov Jateng Tahun Anggaran 2016 itu, dilakukan oleh anggota V BPK RI Ir #IsmaYatun MT kepada #GubernurJawaTengah H #GanjarPranowo SH MIP dan Ketua DPRD Jateng Drs #RukmaSetyabudi pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jateng, di Ruang Paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (7/6). Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Jateng #HerySubowo, anggota DPRD, kepala OPD Provinsi Jateng, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan TA 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemprov, BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Jateng telah berhasil mempertahankan opini WTP tiga kali berturut-turut,” beber Isma Yatun saat memberikan sambutan pada rapat paripurna istimewa itu.
Ia menjelaskan, laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikan, jika BPK menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi kerugian negara, dalam hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.
Namun demikian, kata Isma, dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan meskipun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Beberapa madalah tersebut antara lain terkait peralihan personel, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari kabupaten/kota kepada provinsi, penataan aset P3D, database piutang pajak kendaraan bermotor belum didukung database yang baik atau database pajak kendaraan bermotor tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya.
#Semarang  – #PemerintahProvinsiJateng  kembali mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP), atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2016. Dengan raihan itu, Jateng beŕhasil mempertahankan WTP tiga kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Prov Jateng Tahun Anggaran 2016 itu, dilakukan oleh anggota V BPK RI Ir #IsmaYatun  MT kepada #GubernurJawaTengah  H #GanjarPranowo  SH MIP dan Ketua DPRD Jateng Drs #RukmaSetyabudi  pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jateng, di Ruang Paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (7/6). Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Jateng #HerySubowo , anggota DPRD, kepala OPD Provinsi Jateng, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan TA 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemprov, BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Jateng telah berhasil mempertahankan opini WTP tiga kali berturut-turut,” beber Isma Yatun saat memberikan sambutan pada rapat paripurna istimewa itu. Ia menjelaskan, laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikan, jika BPK menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi kerugian negara, dalam hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun demikian, kata Isma, dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan meskipun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Beberapa madalah tersebut antara lain terkait peralihan personel, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari kabupaten/kota kepada provinsi, penataan aset P3D, database piutang pajak kendaraan bermotor belum didukung database yang baik atau database pajak kendaraan bermotor tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya.