an online Instagram web viewer

#badanpemeriksakeuangan medias

Photos

from @humas_jabar -  Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
.
Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov.
.
Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #opini #bpkri #bpk #badanpemeriksakeuangan #opiniwtp #wajartanpapengecualian #2017 #wtp - #regrann
from @humas_jabar - Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016. . Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov. . Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #opini  #bpkri  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #opiniwtp  #wajartanpapengecualian  #2017  #wtp  - #regrann 
#BANDUNG–#GubernurJawaBarat #AhmadHeryawan (Aher) mengungkapkan bahwa laporan hasil pemeriksaan #PON2016 Jabar sudah clear dan secara umum tidak ada persoalan. Hal tersebut dia ungkapkan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas #LaporanKeuanganPemerintahDaerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 Pemprov Jabar dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK) RI di #GedungDPRDJabar, Jl. Diponegoro No. 27, #KotaBandung, Senin (12/6/17).
“Hasil pemeriksaan PON kan sudah disupervisi terlebih dahulu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). #BPKP sudah mengatakan clear, secara umum ngga ada persoalan. Kemudian ketika masuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didetailkan dan diteliti lebih lanjut,” ungkap Aher usai menerima LHP LKPD TA 2016 Pemprov Jabar.
“Tentu saja proyek besar dilaksanakan dalam waktu yang cepat, secara bersama-sama ada unsur Non-PNS disitu. Non-PNS itu profesional, tapi untuk laporan keuangan kurang profesional karena dia tidak terbiasa dengan laporan keuangan versi pemerintah,” lanjutnya.
Hal tersebut mengakibatkan proses pembuatan laporan keuangan berlangsung lama. Karena melibatkan semua pihak yang ada dalam penyelenggaraan PON, seperti atlet, panitia, seniman yang terlibat dalam upacara pembukaan dan penutupan, serta berbagai pihak lainnya termasuk para PNS itu sendiri.
“Yang penting PON-nya berjalan dengan bagus dan setelah dikonsolidasi seluruhnya, ternyata Alhamduillah dengan susah payah – karena perbedaan karakter tadi kan, yang satu professional yang satu PNS. Berbeda suasananya. Dan kemudian dalam urusan keuangan ada sedikit gap, tapi gap tersebut berhasil kita selesaikan,” papar Aher.
Lebih lanjut, Aher mengatakan bahwa ada hal yang masih menjadi Pekerjaan Rumah dari PON 2016 lalu, yaitu pencatatan peruntukkan barang atau aset daerah yang dibeli untuk keperluan PON. Aset yang dibeli oleh OPD atau PB PON saat ini telah dikumpulkan untuk didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan agar berdaya guna.
Aher mengaku pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak – baik itu OPD (Dinas Olahraga dan Pemuda) atau cabang olahraga terkait. “Kita sedang berkoordinasi dengan para pihak.
#BANDUNG –#GubernurJawaBarat  #AhmadHeryawan  (Aher) mengungkapkan bahwa laporan hasil pemeriksaan #PON2016  Jabar sudah clear dan secara umum tidak ada persoalan. Hal tersebut dia ungkapkan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas #LaporanKeuanganPemerintahDaerah  (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 Pemprov Jabar dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK) RI di #GedungDPRDJabar , Jl. Diponegoro No. 27, #KotaBandung , Senin (12/6/17). “Hasil pemeriksaan PON kan sudah disupervisi terlebih dahulu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). #BPKP  sudah mengatakan clear, secara umum ngga ada persoalan. Kemudian ketika masuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didetailkan dan diteliti lebih lanjut,” ungkap Aher usai menerima LHP LKPD TA 2016 Pemprov Jabar. “Tentu saja proyek besar dilaksanakan dalam waktu yang cepat, secara bersama-sama ada unsur Non-PNS disitu. Non-PNS itu profesional, tapi untuk laporan keuangan kurang profesional karena dia tidak terbiasa dengan laporan keuangan versi pemerintah,” lanjutnya. Hal tersebut mengakibatkan proses pembuatan laporan keuangan berlangsung lama. Karena melibatkan semua pihak yang ada dalam penyelenggaraan PON, seperti atlet, panitia, seniman yang terlibat dalam upacara pembukaan dan penutupan, serta berbagai pihak lainnya termasuk para PNS itu sendiri. “Yang penting PON-nya berjalan dengan bagus dan setelah dikonsolidasi seluruhnya, ternyata Alhamduillah dengan susah payah – karena perbedaan karakter tadi kan, yang satu professional yang satu PNS. Berbeda suasananya. Dan kemudian dalam urusan keuangan ada sedikit gap, tapi gap tersebut berhasil kita selesaikan,” papar Aher. Lebih lanjut, Aher mengatakan bahwa ada hal yang masih menjadi Pekerjaan Rumah dari PON 2016 lalu, yaitu pencatatan peruntukkan barang atau aset daerah yang dibeli untuk keperluan PON. Aset yang dibeli oleh OPD atau PB PON saat ini telah dikumpulkan untuk didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan agar berdaya guna. Aher mengaku pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak – baik itu OPD (Dinas Olahraga dan Pemuda) atau cabang olahraga terkait. “Kita sedang berkoordinasi dengan para pihak.
#BANDUNG-Untuk keenam kalinya Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK) RI, atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang telah diperiksa oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Jabar 2016 itu, diserahkan langsung #KetuaBPKRI, #MoermahadiSoerjaDjanegara kepada Gubernur Jabar, #AhmadHeryawan, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar di Bandung, Senin (12/6). Di tempat yang sama BPK RI juga menyerahkan LHP kepada DPRD Jabar yang diterima Ketua DPRD Jabar, #IneuPurwadewiSundari.
"Untuk keenam kalinya berturut-turut Jawa Barat mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangannya," ujar Moermahadi dalam pidato sambutannya di hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar.
Namun Moermahadi menyampaikan opini WTP itu bukan tanpa catatan sama sekali. Ada beberapa catatan yang harus segera dijawab atau diselesaikan oleh Pemprov Jabar terkait tata kelola anggaran.
"Beberapa catatan itu antara lain soal gagalnya penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat, karena keterlambatan pengajuan. Kemudian juga soal aset bekas PON yang harus diperjelas," katanya.
Moermahadi menjelaskan Pemprov Jabar memiliki waktu 60 hari untuk menjawab dan menyelesaikan beberapa catatan dari BPK itu. Moermahadi juga menegaskan bahwa opini WTP terhadap laporan keuangan Jabar 2016 itu adalah murni penilaian BPK tanpa rekayasa apapun.
"Ini murni karena kerja keras jajaran Pemprov Jabar dalam membuat laporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (Pun)
#BANDUNG -Untuk keenam kalinya Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK) RI, atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang telah diperiksa oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Jabar 2016 itu, diserahkan langsung #KetuaBPKRI , #MoermahadiSoerjaDjanegara  kepada Gubernur Jabar, #AhmadHeryawan , dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar di Bandung, Senin (12/6). Di tempat yang sama BPK RI juga menyerahkan LHP kepada DPRD Jabar yang diterima Ketua DPRD Jabar, #IneuPurwadewiSundari . "Untuk keenam kalinya berturut-turut Jawa Barat mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangannya," ujar Moermahadi dalam pidato sambutannya di hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar. Namun Moermahadi menyampaikan opini WTP itu bukan tanpa catatan sama sekali. Ada beberapa catatan yang harus segera dijawab atau diselesaikan oleh Pemprov Jabar terkait tata kelola anggaran. "Beberapa catatan itu antara lain soal gagalnya penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat, karena keterlambatan pengajuan. Kemudian juga soal aset bekas PON yang harus diperjelas," katanya. Moermahadi menjelaskan Pemprov Jabar memiliki waktu 60 hari untuk menjawab dan menyelesaikan beberapa catatan dari BPK itu. Moermahadi juga menegaskan bahwa opini WTP terhadap laporan keuangan Jabar 2016 itu adalah murni penilaian BPK tanpa rekayasa apapun. "Ini murni karena kerja keras jajaran Pemprov Jabar dalam membuat laporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (Pun)
Pada tanggal 21 April 2017 lalu,Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang baru. Berbeda dgn dua Ketua BPK sebelumnya yg mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR RI (yang juga anggota parpol) dan tidak mempunyai BACKGROUND AKUNTANSI. Kali ini,Badan Auditor TERTINGGI di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang AKUNTAN,sebagaimana seharusnya.
Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni #UNPAD ini?Semoga!

Adakah yg bercita-cita menjadi Auditor Negara BPK RI ?? Repost: @republikakuntansi  #akuntan #BPK #BPKRI #BadanPemeriksaKeuangan #uang #amikom #amikomjogja #akuntansi #akuntanindonesia #accounting #global #ikatanakuntanindonesia  #akuntansiamikom #amikom #amikomjogja #universitas #universitasamikomyogyakarta #university #indonesia ##repost #republikakuntansi
Pada tanggal 21 April 2017 lalu,Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang baru. Berbeda dgn dua Ketua BPK sebelumnya yg mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR RI (yang juga anggota parpol) dan tidak mempunyai BACKGROUND AKUNTANSI. Kali ini,Badan Auditor TERTINGGI di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang AKUNTAN,sebagaimana seharusnya. Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni #UNPAD  ini?Semoga! Adakah yg bercita-cita menjadi Auditor Negara BPK RI ?? Repost: @republikakuntansi #akuntan  #BPK  #BPKRI  #BadanPemeriksaKeuangan  #uang  #amikom  #amikomjogja  #akuntansi  #akuntanindonesia  #accounting  #global  #ikatanakuntanindonesia  #akuntansiamikom  #amikom  #amikomjogja  #universitas  #universitasamikomyogyakarta  #university  #indonesia  ##repost  #republikakuntansi 
#Repost @rianhidayatullah22 (@get_repost)
・・・
Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 
Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
#bpk
#badanpemeriksakeuangan
#humaspemdawaykanan
#dinasporaparwaykanan
#Repost  @rianhidayatullah22 (@get_repost) ・・・ Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #humaspemdawaykanan  #dinasporaparwaykanan 
Kota Tangsel Raih WTP dari BPK Provinsi Banten
●
●
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangsel tahun 2016. Sebelumnya, Kota Tangsel meraih opini WTP pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2015. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014, kota termuda di Provinsi Banten ini hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
●
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, T. Ipeong Andjar Wasita, mengatakan selain Kota Tangsel, daerah lain di Banten yang mendapatkan predikat WTP antara lain Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang juga meraih opini WTP.
●
Walikota Airin Rachmi Diany mengapresiasi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berlaku bijak dan bertanggung jawab menggunakan APBD yang merupakan uang rakyat.
●
●
Dapatkan informasi berita lebih lengkap dan menarik di website kami dengan akses link di bio
●
#berita #daerah #tangerangselatan #kotatangerang #banten #raih #f4f #wtp #bpk #fff #kinerja #opd #lfl #kepalabpk #l4l #badanpemeriksakeuangan
Kota Tangsel Raih WTP dari BPK Provinsi Banten ● ● Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangsel tahun 2016. Sebelumnya, Kota Tangsel meraih opini WTP pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2015. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014, kota termuda di Provinsi Banten ini hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). ● Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, T. Ipeong Andjar Wasita, mengatakan selain Kota Tangsel, daerah lain di Banten yang mendapatkan predikat WTP antara lain Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang juga meraih opini WTP. ● Walikota Airin Rachmi Diany mengapresiasi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berlaku bijak dan bertanggung jawab menggunakan APBD yang merupakan uang rakyat. ● ● Dapatkan informasi berita lebih lengkap dan menarik di website kami dengan akses link di bio ● #berita  #daerah  #tangerangselatan  #kotatangerang  #banten  #raih  #f4f  #wtp  #bpk  #fff  #kinerja  #opd  #lfl  #kepalabpk  #l4l  #badanpemeriksakeuangan 
Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 
Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

#bpk
#badanpemeriksakeuangan
#humaspemdawaykanan
#dinasporaparwaykanan
#Repost @eltrafesadilop06 (@get_repost)
・・・
Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 
Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
#bpk
#badanpemeriksakeuangan
#humaspemdawaykanan
#dinasporaparwaykanan 
#ppmilampung
#ppminusantara 
#pemudapelopor
Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 
Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
#bpk
#badanpemeriksakeuangan
#humaspemdawaykanan
#dinasporaparwaykanan
Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 
Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
#bpk
#badanpemeriksakeuangan
#humaspemdawaykanan
#dinasporaparwaykanan 
#ppmilampung
#ppminusantara 
#pemudapelopor
Mau tetap update dengan berita positif terkini? Download di bit.ly/Akutahu 
WTP akronim ini sedang hits sobat! Sudah tahu belum infonya? Silahkan cek di aplikasimu yah.. Dijamin lebih cerdas, semoga bermanfaat🇮🇩👍
Sekejap Lebih Cerdas bersama akutahu.com penggagas media positif karya anak bangsa.
Menampilkan infografis 1-2 setiap hari, yang telah disukai oleh Ribuan Pelajar, Mahasiswa dan Eksekutif.

#akutahu #sekejaplebihcerdas #infographic #indonesia #jakarta #bali #bandung #yogyakarta #startup #startuplokal #positivevibes #branding #socialmedia #wtp #bpk #badanpemeriksakeuangan #wajartanpapengecualian
Mau tetap update dengan berita positif terkini? Download di bit.ly/Akutahu WTP akronim ini sedang hits sobat! Sudah tahu belum infonya? Silahkan cek di aplikasimu yah.. Dijamin lebih cerdas, semoga bermanfaat🇮🇩👍 Sekejap Lebih Cerdas bersama akutahu.com penggagas media positif karya anak bangsa. Menampilkan infografis 1-2 setiap hari, yang telah disukai oleh Ribuan Pelajar, Mahasiswa dan Eksekutif. #akutahu  #sekejaplebihcerdas  #infographic  #indonesia  #jakarta  #bali  #bandung  #yogyakarta  #startup  #startuplokal  #positivevibes  #branding  #socialmedia  #wtp  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #wajartanpapengecualian 
Repost from @kesdm
...
✔️ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berhasil kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah terakhir mendapatkannya pada tahun 2013.
.
🇲🇨 Sepanjang tahun 2016, KESDM telah melakukan upaya nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan KESDM dengan menata 3 aspek pengelolaan keuangan, yang meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
...
#humasminerba #minerba #ditjenminerba #direktoratjenderalmineraldanbatubara #directorategeneralofmineralandcoal #esdm #kesdm #kementerianenergidansumberdayamineral #ministryofenergyandmineralresources #indonesia #republicofindonesia #laporankeuangan #laporankeuangan2016 #wajartanpapengecualian #wtp #badanpemeriksakeuangan #bpk #vsco
Repost from @kesdm ... ✔️ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berhasil kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah terakhir mendapatkannya pada tahun 2013. . 🇲🇨 Sepanjang tahun 2016, KESDM telah melakukan upaya nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan KESDM dengan menata 3 aspek pengelolaan keuangan, yang meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. ... #humasminerba  #minerba  #ditjenminerba  #direktoratjenderalmineraldanbatubara  #directorategeneralofmineralandcoal  #esdm  #kesdm  #kementerianenergidansumberdayamineral  #ministryofenergyandmineralresources  #indonesia  #republicofindonesia  #laporankeuangan  #laporankeuangan2016  #wajartanpapengecualian  #wtp  #badanpemeriksakeuangan  #bpk  #vsco 
Bravo #KESDM 👏👏👏
Terakhir mendapatkan #WTP pada tahun 2013 dan sekarang berhasil meraih WTP lagi dari #BPK #badanpemeriksakeuangan .
.
Sepanjang tahun 2016, Kementerian ESDM telah melakukan upaya nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan KESDM dengan menata 3 aspek pengelolaan keuangan, yang meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia. .
.
Selamat #kementerianesdm .
.
#energiberkeadilan
Bravo #KESDM  👏👏👏 Terakhir mendapatkan #WTP  pada tahun 2013 dan sekarang berhasil meraih WTP lagi dari #BPK  #badanpemeriksakeuangan  . . Sepanjang tahun 2016, Kementerian ESDM telah melakukan upaya nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan KESDM dengan menata 3 aspek pengelolaan keuangan, yang meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia. . . Selamat #kementerianesdm  . . #energiberkeadilan 
Terbukti!! Audit BPK Bisa Dibeli untuk Dapat Status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  #AuditBPK #WTP #WDP #BPK #WajarTanpaPengecualian #WajarDenganPengecualian #BadanPemeriksaKeuangan
#berita #Beritaterkini #beritajanganlupaFollow @berita168 untuk berita dan gosip terkini
Kunjungi www.berita168.com untuk berita lainnya.
Bulan Mei tahun 2017 menjadi bulan yang menggembirakan bagi insan Keuangan Negara di Indonesia. Karena, inilah tahun pertama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini tertinggi dari auditor negara yaitu WTP, setelah 12 tahun penyusunan LKPP. Lengkapnya, sejak tahun 2004 s.d. 2008 LKPP selalu mendapatkan opini Disclaimer (TMP), sedangkan tahun 2009 s.d. 2015 selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
----------------------------------------------------------------------------
#akuntansi #akuntan #republikakuntansi #akuntanindonesia #akuntanmuda #bpkri #savekpk #auditor #menkeu #srimulyani #badanpemeriksakeuangan #ketuabpkri #lkpp2016 #wtp #dirjenperbendaharaan #ottbpk #ottkpk
Bulan Mei tahun 2017 menjadi bulan yang menggembirakan bagi insan Keuangan Negara di Indonesia. Karena, inilah tahun pertama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini tertinggi dari auditor negara yaitu WTP, setelah 12 tahun penyusunan LKPP. Lengkapnya, sejak tahun 2004 s.d. 2008 LKPP selalu mendapatkan opini Disclaimer (TMP), sedangkan tahun 2009 s.d. 2015 selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). ---------------------------------------------------------------------------- #akuntansi  #akuntan  #republikakuntansi  #akuntanindonesia  #akuntanmuda  #bpkri  #savekpk  #auditor  #menkeu  #srimulyani  #badanpemeriksakeuangan  #ketuabpkri  #lkpp2016  #wtp  #dirjenperbendaharaan  #ottbpk  #ottkpk 
Pertama Kalinya, LKPP 2016 Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini ini merupakan perolehan tertinggi pertama kalinya yang pernah didapatkan oleh LKPP, sejak penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dimulai pada 2004. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian atas LKPP Tahun 2015. Permasalahan tersebut yaitu adanya akun yang tidak lazim atau suspen. “Pemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen ini dengan membangun single database melalui e-reckon dan system informasi penyusunan yang labih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016,” jelasnya dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05). Sebagai informasi, hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

Ke depannya, BPK berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Selain itu, ia juga berharap di tahun mendatang, penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan lebih baik.

sumber : facebook Kementerian Keuangan Republik Indonesia

#wtp2017 #badanpemeriksakeuangan #kppnnunukan #wajartanpapengecualian #kementeriankeuangan #direktoratjenderalperbendaharaan
Pertama Kalinya, LKPP 2016 Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini ini merupakan perolehan tertinggi pertama kalinya yang pernah didapatkan oleh LKPP, sejak penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dimulai pada 2004. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian atas LKPP Tahun 2015. Permasalahan tersebut yaitu adanya akun yang tidak lazim atau suspen. “Pemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen ini dengan membangun single database melalui e-reckon dan system informasi penyusunan yang labih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016,” jelasnya dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05). Sebagai informasi, hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016. Ke depannya, BPK berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Selain itu, ia juga berharap di tahun mendatang, penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan lebih baik. sumber : facebook Kementerian Keuangan Republik Indonesia #wtp2017  #badanpemeriksakeuangan  #kppnnunukan  #wajartanpapengecualian  #kementeriankeuangan  #direktoratjenderalperbendaharaan 
Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena setelah 12 tahun untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK). Selain itu, 84% laporan keuangan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) juga memperoleh opini WTP.
“Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, oleh Kementerian/lembaga dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBN,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5) pagi.
Diakui Presiden, masih ada K/L yang mendapatkan opini WDP dan disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat). Untuk itu, Presiden meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force , terutama yang disclaimer , agar bisa meloncat langsung ke WTP.
“Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik. Target tahun depan harus semuanya WTP. Jangan ada yang
disclaimer , WDP aja enggak boleh. Sudah kewajiban kita untuk mengelola dengan baik keuangan kementerian dan lembaga, karena ini adalah uang rakyat,” tegas Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan nama-nama K/L yang mendapatkan opini disclaimer , yaitu: 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 4. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; 5. Badan Keamanan Laut; dan 6. Badan Ekonomi Kreatif.
Sedang K/L yang mendapatkan opini WDP adalah: 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. BKKBN; 5. KPU; 6. Badan Informasi Geopasial; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 8. Lembaga Penyiaran Publik RRI.
Pertanggungjawaban Moral
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat.
Ia menegaskan, enggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan pemerintah harus memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita.
Presiden #JokoWidodo  (@Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena setelah 12 tahun untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK). Selain itu, 84% laporan keuangan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) juga memperoleh opini WTP. “Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, oleh Kementerian/lembaga dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBN,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5) pagi. Diakui Presiden, masih ada K/L yang mendapatkan opini WDP dan disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat). Untuk itu, Presiden meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force , terutama yang disclaimer , agar bisa meloncat langsung ke WTP. “Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik. Target tahun depan harus semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer , WDP aja enggak boleh. Sudah kewajiban kita untuk mengelola dengan baik keuangan kementerian dan lembaga, karena ini adalah uang rakyat,” tegas Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan nama-nama K/L yang mendapatkan opini disclaimer , yaitu: 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 4. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; 5. Badan Keamanan Laut; dan 6. Badan Ekonomi Kreatif. Sedang K/L yang mendapatkan opini WDP adalah: 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. BKKBN; 5. KPU; 6. Badan Informasi Geopasial; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 8. Lembaga Penyiaran Publik RRI. Pertanggungjawaban Moral Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat. Ia menegaskan, enggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan pemerintah harus memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita.
Pasca diraihnya opini WTP (#WajarTanpaPengecualian) terhadap #LaporanKeuanganPemerintahPusat (LKPP) dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK), dan juga rating layak investasi (#invesmentgrade) dari Standard & Poor’s, #MenteriKeuangan (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati mengaku banyak investor asing yang ‘mengincar’ Indonesia.
“Dengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore.Terkait hal itu, menurut Menkeu, Presiden #JokoWidodo dalam Rapat Terbatas itu menekankan bagaimana kita tetap fokus kepada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan industri, yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Apakah itu di bidang infrastruktur besar di luar Pulau Jawa seperti di #KalimantanUtara, #SumateraUtara, #SulawesiUtara, maupun yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Papua,” ujarnya.
Menurut Menkeu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk membangun momentum ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen bisa dicapai untuk tahun ini dan tahun depan.
“Momentum inilah yang ingin Presiden tekankan tadi dalam Rapat Terbatas, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial,” jelas Sri Mulyani.
Diakui Menkeu, sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi di dalam penanganan investasi di dalam negeri.
Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi.
“Yang dilakukan oleh para investor luar negeri itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,” tegas Sri Mulyani seraya menambahkan, bagaimana aspek kesempatan kerja dan investasi itu penting di dalam rangka untuk membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara yang selevel dengan kita.
Pasca diraihnya opini WTP (#WajarTanpaPengecualian ) terhadap #LaporanKeuanganPemerintahPusat  (LKPP) dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK), dan juga rating layak investasi (#invesmentgrade ) dari Standard & Poor’s, #MenteriKeuangan  (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati  mengaku banyak investor asing yang ‘mengincar’ Indonesia. “Dengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore.Terkait hal itu, menurut Menkeu, Presiden #JokoWidodo  dalam Rapat Terbatas itu menekankan bagaimana kita tetap fokus kepada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan industri, yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Apakah itu di bidang infrastruktur besar di luar Pulau Jawa seperti di #KalimantanUtara , #SumateraUtara , #SulawesiUtara , maupun yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Papua,” ujarnya. Menurut Menkeu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk membangun momentum ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen bisa dicapai untuk tahun ini dan tahun depan. “Momentum inilah yang ingin Presiden tekankan tadi dalam Rapat Terbatas, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial,” jelas Sri Mulyani. Diakui Menkeu, sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi di dalam penanganan investasi di dalam negeri. Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi. “Yang dilakukan oleh para investor luar negeri itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,” tegas Sri Mulyani seraya menambahkan, bagaimana aspek kesempatan kerja dan investasi itu penting di dalam rangka untuk membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara yang selevel dengan kita.
Terbit pada hari ini, 22 Mei 2017. Cetak ulang #KotaDiDjawaTempoDoeloe dan #SoekaDoekaDiDjawaTempoDoeloe karya Olivier Johannes Raap. Dan tiga buku baru #MataCintaDanTerangSemesta, #BadanPemeriksaKeuangan dan #Jeihan. Bisa ditemui di toko buku terdekat di kota kamu ya. Selamat mencari. :))
.
.
.
#Buku #BukuBaruKPG #BukuBaru #CetakUlang #PenerbitKPG
ONE ON ONE Nanti Malam 19.00 WIB Bersama Ketua BPK #mncnewschannelno1 #ch84indovision #ketuabpk #badanpemeriksakeuangan #talk1on1
Banyak bicara dgn berbagai kalangan dr ragam golongan, agar gak mudah ikut2an --- 📷 w/ Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara #talk1on1 #adjatwiratma #badanpemeriksakeuangan #mncnewschannelno1 #talkshow #newsanchor
Pada tanggal 21 April 2017 lalu, Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang baru. Berbeda dengan dua Ketua BPK sebelumnya yang mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR (anggota parpol) dan tidak mempunyai background akuntansi. Kali ini, Badan Auditor tertinggi di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang akuntan, sebagaimana seharusnya. 
Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni akuntansi Unpad ini? Semoga! -----------------------------
Yang bercita-cita menjadi auditor negara di BPK RI mana suaranya??? ----------------------------------------------------------------------------
#akuntansi #akuntan #republikakuntansi #akuntanindonesia #akuntanmuda #bpkri #savekpk #auditor #badanpemeriksakeuangan #ketuabpkri #akuntansiunpad #unpad
Pada tanggal 21 April 2017 lalu, Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang baru. Berbeda dengan dua Ketua BPK sebelumnya yang mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR (anggota parpol) dan tidak mempunyai background akuntansi. Kali ini, Badan Auditor tertinggi di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang akuntan, sebagaimana seharusnya. Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni akuntansi Unpad ini? Semoga! ----------------------------- Yang bercita-cita menjadi auditor negara di BPK RI mana suaranya??? ---------------------------------------------------------------------------- #akuntansi  #akuntan  #republikakuntansi  #akuntanindonesia  #akuntanmuda  #bpkri  #savekpk  #auditor  #badanpemeriksakeuangan  #ketuabpkri  #akuntansiunpad  #unpad 
Thanks Sudah mempercayakan Perawatan Sepatu nya di kita, jangan lupa sebar info mengenai Laundry Sepatu kita.. Insya Allah dapet pahala 😂 .
.

#jasacucisepatumurah 
#cucisepatu
#Testimoni 
#kantorBPK
#badanpemeriksakeuangan
#shoeslaundry 
#ziplock
#laundrysepatu
#laundrysepatumurah
#tangsel
#tangerangselatan
Sekretaris Kabinet (Seskab) #PramonoAnung mengemukakan, bahwa Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan #BadanPemeriksaKeuangan (BPK), sebagaimana telah disampaikan pimpinan BPK saat bertemu Presiden Jokowi, di #IstanaMerdeka, #Jakarta, Senin (17/4) siang.
“Beliau menginginkan pemerintahan ini secara transparan, credible , kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pimpinan BPK.
Salah satu contoh, lanjut Seskab, misalnya kementerian/ lembaga yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK, maka Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko untuk segera ditindaklanjuti, diselesaikan.
“Memang harapannya adalah dari waktu ke waktu, misalnya sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah, dulu tahun lalu itu 46 atau 47 persen sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan, termasuk kementerian/lembaga,” papar Pramono.
Dengan demikian, tegas Seskab, transparansi itu menjadi kata kunci dari perbaikan pemerintahan ini.
Sebelumnya Ketua BPK #HarryAzharAziz mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka itu, pihaknya melaporkan 810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun.
Selain itu, ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan yang diserahkan kepada Presiden Jokowi itu, Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai, di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai.
Kedua, soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang hingga belum diatur.
Sekretaris Kabinet (Seskab) #PramonoAnung  mengemukakan, bahwa Presiden #JokoWidodo  (@Jokowi) akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK), sebagaimana telah disampaikan pimpinan BPK saat bertemu Presiden Jokowi, di #IstanaMerdeka , #Jakarta , Senin (17/4) siang. “Beliau menginginkan pemerintahan ini secara transparan, credible , kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pimpinan BPK. Salah satu contoh, lanjut Seskab, misalnya kementerian/ lembaga yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK, maka Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko untuk segera ditindaklanjuti, diselesaikan. “Memang harapannya adalah dari waktu ke waktu, misalnya sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah, dulu tahun lalu itu 46 atau 47 persen sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan, termasuk kementerian/lembaga,” papar Pramono. Dengan demikian, tegas Seskab, transparansi itu menjadi kata kunci dari perbaikan pemerintahan ini. Sebelumnya Ketua BPK #HarryAzharAziz  mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka itu, pihaknya melaporkan 810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun. Selain itu, ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan yang diserahkan kepada Presiden Jokowi itu, Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai, di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai. Kedua, soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang hingga belum diatur.
#BadanPemeriksaKeuangan (BPK) RI melaporkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun kepada Presiden #JokoWidodo.
“Temuan itu terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, yang merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016,” kata #KetuaBPK #HarryAzharAziz kepada Presiden Joko Widodo di #IstanaMerdeka, #Jakarta, Senin (17/4) siang.
Dari semua permasalahan, lanjut Harry, 18 persen di antaranya terletak pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 82 persen merupakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang nilainya Rp19,48 triliun. Dan ketiga yaitu sebesar 22 persen atau sebanyak 434 kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp4,66 triliun.
Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan tersebut. Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai.
“Ada 155 Pemerintah Daerah yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional,” ungkap Harry.
Kedua, lanjut Ketua BPK, yaitu soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat belum diatur sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Dan ketiga, yakni soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai pada empat KPP (Kantor Pelayanan Pajak), Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar, dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.
Selain itu Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.
Saat menerima pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam #Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet #PramonoAnung.
#BadanPemeriksaKeuangan  (BPK) RI melaporkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun kepada Presiden #JokoWidodo . “Temuan itu terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, yang merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016,” kata #KetuaBPK  #HarryAzharAziz  kepada Presiden Joko Widodo di #IstanaMerdeka , #Jakarta , Senin (17/4) siang. Dari semua permasalahan, lanjut Harry, 18 persen di antaranya terletak pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 82 persen merupakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang nilainya Rp19,48 triliun. Dan ketiga yaitu sebesar 22 persen atau sebanyak 434 kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp4,66 triliun. Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan tersebut. Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai. “Ada 155 Pemerintah Daerah yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional,” ungkap Harry. Kedua, lanjut Ketua BPK, yaitu soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat belum diatur sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan ketiga, yakni soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai pada empat KPP (Kantor Pelayanan Pajak), Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar, dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar. Selain itu Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar. Saat menerima pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam #Wiranto , Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet #PramonoAnung .
Paket karikatur kenang2an order BPK Kalimantan konsep sepeda gunung | untuk info & price list silakken hub admin, telp : 082122623311, wa : 087873782944, email : oricdesign@gmail.com 
#hadiah#ulangtahun#birthday#anniversary#kejutan#kuliner#unitedtractors#ultrajaya#oilandgas#kolega#wisatakuliner#bukitasam#indocement#sepedagunung#sepedaonthel#unitedbike#polygonbike#mountainbike#funbike#carfreeday#souvenir#gowes#sepedaindonesia#badanpemeriksakeuangan#bpkri#kemendikbud#kementrianpertanian#jasa
Paket karikatur kenang2an order BPK Kalimantan konsep sepeda gunung | untuk info & price list silakken hub admin, telp : 082122623311, wa : 087873782944, email : oricdesign@gmail.com #hadiah #ulangtahun #birthday #anniversary #kejutan #kuliner #unitedtractors #ultrajaya #oilandgas #kolega #wisatakuliner #bukitasam #indocement #sepedagunung #sepedaonthel #unitedbike #polygonbike #mountainbike #funbike #carfreeday #souvenir #gowes #sepedaindonesia #badanpemeriksakeuangan #bpkri #kemendikbud #kementrianpertanian #jasa 
Karikatur kenang2an order BPK Kalimantan konsep sepeda gunung | untuk info & price list silakken hub admin, telp : 082122623311, wa : 087873782944, email : oricdesign@gmail.com 
#hadiah#ulangtahun#birthday#anniversary#kejutan#kuliner#unitedtractors#ultrajaya#oilandgas#kolega#wisatakuliner#bukitasam#indocement#sepedagunung#sepedaonthel#unitedbike#polygonbike#mountainbike#funbike#carfreeday#souvenir#gowes#sepedaindonesia#badanpemeriksakeuangan#bpkri#kemendikbud#kementrianpertanian#jasa#mutasi
Karikatur kenang2an order BPK Kalimantan konsep sepeda gunung | untuk info & price list silakken hub admin, telp : 082122623311, wa : 087873782944, email : oricdesign@gmail.com #hadiah #ulangtahun #birthday #anniversary #kejutan #kuliner #unitedtractors #ultrajaya #oilandgas #kolega #wisatakuliner #bukitasam #indocement #sepedagunung #sepedaonthel #unitedbike #polygonbike #mountainbike #funbike #carfreeday #souvenir #gowes #sepedaindonesia #badanpemeriksakeuangan #bpkri #kemendikbud #kementrianpertanian #jasa #mutasi 
Pulang kerja dapet kiriman cokelat dLL😄dr temen deket gw di #smp239 yg skrg jd staff di #badanpemeriksakeuangan di Aceh 😄,gila 15th ga ktmu tp komunikasi lancar sih😰 jadi inget jaman smp,nie orang otak.a encer bener dah di smp Ranking 1 mulu 😱,lulus smp kita pisah dia di terima di SMA favorite di jaksel gw di swasta,trus lulus SMA dia pindah kuliah di #universitasnegerimedan and gw pindah kesolo keterima di #universitassebelasmaret ...😥dlu nie jaman SMP tiap gw ultah bagi2in nie cokelat satu" ke dia and temen" genk 😄😍 kebetulan juga ultah gw ma dia barengan cuma beda jam doank waktu lahir 😝 🙌 pgn ngetag tp dia ga pake ig 😕btw thx u ya muh.rubby anak dr bapak amien and ibu Lismaida 😁💃 .. #mybestfriends #aceh #godblessyou #happy #cadburry #fruitsandnuts
Pulang kerja dapet kiriman cokelat dLL😄dr temen deket gw di #smp239  yg skrg jd staff di #badanpemeriksakeuangan  di Aceh 😄,gila 15th ga ktmu tp komunikasi lancar sih😰 jadi inget jaman smp,nie orang otak.a encer bener dah di smp Ranking 1 mulu 😱,lulus smp kita pisah dia di terima di SMA favorite di jaksel gw di swasta,trus lulus SMA dia pindah kuliah di #universitasnegerimedan  and gw pindah kesolo keterima di #universitassebelasmaret  ...😥dlu nie jaman SMP tiap gw ultah bagi2in nie cokelat satu" ke dia and temen" genk 😄😍 kebetulan juga ultah gw ma dia barengan cuma beda jam doank waktu lahir 😝 🙌 pgn ngetag tp dia ga pake ig 😕btw thx u ya muh.rubby anak dr bapak amien and ibu Lismaida 😁💃 .. #mybestfriends  #aceh  #godblessyou  #happy  #cadburry  #fruitsandnuts 
Besok pisah devisi sama ibuk ini. Kerja sendiri. Gak ada teman rumpi lagi diruangan. 😥
Semoga kita sama" sukses ya buk. 🙏😘💪
#KerjaKerjaKerja
#Sekretaris #SDM #Humas&TU #BadanPemeriksaKeuangan #ProvinsiBengkulu
DIALOG TERBUKA ; Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa bersama Mohammad Hatta dan Bahrullah Akbar, Anggota VI BPK RI

#dprku
#komisixi
#dprri
#bpkri
#badanpemeriksakeuangan
#badanpemeriksakeuanganrepublikindonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Bus Antar Jemput
Hino RK8JSKA-NHJ/R260
Trisakti Phoenix GX
#BPKRI #BPK #HinoBus #Bus #Bis #Indonesia #Jakarta #Tangerang #KaroseriTrisakti #Magelang #BadanPemeriksaKeuangan #sukafotobis
Foto keluarga Dodolmi di tahun 2016. Semoga tahun depan tetap berkumpul dan akan bertambah lagi. #merrychristmas #choir #badanpemeriksakeuangan #badanpemeriksakeuangannegararepublikindonesia #familypic
Maluku itu asik kok 😘😁❤💋
#BadanPemeriksaKeuangan #BPKPerwakilanProvinsiMaluku
#❤️myjob #LiveMyLife