an online Instagram web viewer

#badanpemeriksakeuangan medias

Photos

Presiden #JokoWidodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara #Pratikno, Sekretaris Kabinet #PramonoAnung, dan Menko Perekonomian #DarminNasution menerima 8 Pimpinan dan Anggota #BadanPemeriksaKeuangan (BPK) RI dalam rangka penyampaian Laporan #IkhtisarHasilPemeriksaanSemester (IHPS)I Tahun 2017, Selasa (10/10) siang di #IstanaMerdeka.
.
Sumber:@sekretariat.kabinet
dont forget to Follow @prittarach ..
Support my lovelygirls..
#shooting #thisactress #workingout  #bpk #badanpemeriksakeuangan #documentaryfilm #acting
Metrotvnews.com, Wina: Indonesia mendorong program kerja sama teknis berkelanjutan yang dikembangkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) khususnya di bidang pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG). Duta Besar RI Wina/Wakil Tetap RI yang terakreditasi pada IAEA, Dr. Darmansjah Djumala, selaku sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Sidang Umum IAEA ke-61 (SU IAEA ke-61) yang berlangsung dari 18-22 September 2017 di Wina, Austria, menilai penting kerja sama teknis ini. Selain itu sidang umum ini jugha mengesahkan BPK RI sebagai auditor eksternal IAEA.

#bpkri #iaea #badanpemeriksakeuangan

Duta Besar Djumala juga menegaskan bahwa Indonesia yang selama ini termasuk salah satu penerima bantuan kerja sama teknis IAEA, saat ini telah memiliki keunggulan kapasitas di bidang tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota IAEA lainnya. "Keunggulan Indonesia ada di bidang pemuliaan tanaman dengan memanfaatkan teknologi nuklir. Melalui keunggulan tersebut, Indonesia telah berhasil menciptakan 22 varietas beras baru dengan kualitas baik yang memiliki produktivitas tinggi mencapai tujuh ton per hektar, atau lebih tinggi dari produktivitas rata-rata nasional sebesar lima ton per hektar," ujar Dubes Djumala dalam keterangan tertulis KBRI Wina, yang diterimaMetrotvnews.com, Kamis 21 September 2017. "Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi teknologi nuklir untuk kesejahteraan rakyat," imbuhnya. 
Duta Besar Djumala menekankan pula bahwa kesuksesan kerja sama di bidang aplikasi teknologi nuklir untuk rakyat merupakan hasil nyata dari upaya serius membumikan diplomasi multilateral dengan IAEA pada tingkat nasional. 
Dalam konteks pemberian bantuan teknis Duta Besar Djumala menyampaikan pula inisiatif Indonesia bagi penguatan dan pengembangan kapasitas riset dan teknologi nuklir untuk tujuan damai di kawasan Asia Pasifik melalui platform kerjasama Regional Capacity Building Initiative (RCBI) ย Program ini telah diluncurkan pada akhir 2015, dan proyek percontohan dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2017.
Metrotvnews.com, Wina: Indonesia mendorong program kerja sama teknis berkelanjutan yang dikembangkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) khususnya di bidang pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG). Duta Besar RI Wina/Wakil Tetap RI yang terakreditasi pada IAEA, Dr. Darmansjah Djumala, selaku sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Sidang Umum IAEA ke-61 (SU IAEA ke-61) yang berlangsung dari 18-22 September 2017 di Wina, Austria, menilai penting kerja sama teknis ini. Selain itu sidang umum ini jugha mengesahkan BPK RI sebagai auditor eksternal IAEA. #bpkri  #iaea  #badanpemeriksakeuangan  Duta Besar Djumala juga menegaskan bahwa Indonesia yang selama ini termasuk salah satu penerima bantuan kerja sama teknis IAEA, saat ini telah memiliki keunggulan kapasitas di bidang tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota IAEA lainnya. "Keunggulan Indonesia ada di bidang pemuliaan tanaman dengan memanfaatkan teknologi nuklir. Melalui keunggulan tersebut, Indonesia telah berhasil menciptakan 22 varietas beras baru dengan kualitas baik yang memiliki produktivitas tinggi mencapai tujuh ton per hektar, atau lebih tinggi dari produktivitas rata-rata nasional sebesar lima ton per hektar," ujar Dubes Djumala dalam keterangan tertulis KBRI Wina, yang diterimaMetrotvnews.com, Kamis 21 September 2017. "Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi teknologi nuklir untuk kesejahteraan rakyat," imbuhnya. Duta Besar Djumala menekankan pula bahwa kesuksesan kerja sama di bidang aplikasi teknologi nuklir untuk rakyat merupakan hasil nyata dari upaya serius membumikan diplomasi multilateral dengan IAEA pada tingkat nasional. Dalam konteks pemberian bantuan teknis Duta Besar Djumala menyampaikan pula inisiatif Indonesia bagi penguatan dan pengembangan kapasitas riset dan teknologi nuklir untuk tujuan damai di kawasan Asia Pasifik melalui platform kerjasama Regional Capacity Building Initiative (RCBI) ย Program ini telah diluncurkan pada akhir 2015, dan proyek percontohan dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2017.
Nanggis pgn ikut bapaknya Mancing๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ
#badanPemeriksaKeuangan
card holder kulit 
cp & info pemesanan 
LINE @blackwhite31
W.A 081928819040
shopee.id fahmi.faturohman
bukalapak blackwhite leather

#idcardholder#cardholder#idcardkulit#idcardholderkulit#bpkri#badanpemeriksakeuangan
Besok, BPK Audit Bantuan Kemendes di Nagori Syahkuda Gunung Malela

Simalungun, hetanews.com - Minggu (10/9/2017), rencananya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit keberadaan bantuan dari Kementerian Desa (Kemendes)  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Nagori Syahkuda, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. "Besok, BPK akan mengaudit keberadaan bantuan Kemendes tahun 2016, di Nagori Syahkuda, Kecamatan Gunung Malela. Kalau tak silap, bantuan berupa mesin pelet pakan ikan. Karena nagori itu, daerah petani ikan," ungkap sumber, kepada hetanews, Sabtu (9/9/2017). (Berita selengkapnya di : www.hetanews.com) #hetanews #siantar #simalungun #taput #tobasa #humbahas #samosir #medan #tebingtinggi #asahan #sumutsekitarnya #tapanuli #tanjungbalai #labuhanbatu #binjai #langkat #batubara #kemendes #badanpemeriksakeuangan
Besok, BPK Audit Bantuan Kemendes di Nagori Syahkuda Gunung Malela Simalungun, hetanews.com - Minggu (10/9/2017), rencananya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit keberadaan bantuan dari Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Nagori Syahkuda, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. "Besok, BPK akan mengaudit keberadaan bantuan Kemendes tahun 2016, di Nagori Syahkuda, Kecamatan Gunung Malela. Kalau tak silap, bantuan berupa mesin pelet pakan ikan. Karena nagori itu, daerah petani ikan," ungkap sumber, kepada hetanews, Sabtu (9/9/2017). (Berita selengkapnya di : www.hetanews.com) #hetanews  #siantar  #simalungun  #taput  #tobasa  #humbahas  #samosir  #medan  #tebingtinggi  #asahan  #sumutsekitarnya  #tapanuli  #tanjungbalai  #labuhanbatu  #binjai  #langkat  #batubara  #kemendes  #badanpemeriksakeuangan 
Hai jg ki gendeng ๐Ÿ™‹๐Ÿ™‹๐Ÿ™‹ gendeng ne ojo dipiara yohh ๐Ÿ˜ .
.
Klo cinanya model bos pemilik perusahaan PT.Dharmatama Megah Finance yg ga prinurani, prikemanusiaan pri pri lainya lah, berarti cinanya minta diganyang smp kelar. Kita membenci sesuatu bkn krn suku, etnis dan agama tp membenci ke zholiman & keburukan manusianya.
.
Krn org pribumi sendiri banyak jg yg zholim tdk prikemanusiaan, culas, licik, penjilat dll.
โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”
#dharmatamamegahfinanceย 
#Dharmatamaย ย #lising  #kpk ย #ojk  #pencucian  #uangย ย #bosย ย #owner ย #pesangonย ย #hakย ย #kewajiban  #karyawanย ย #staffย ย #ndeso ย #karma ย #salaryย ย #janjiย ย #palsuย ย #balaikota
#ahokย  #menakerย  #disnaker  #ketenagakerjaan
#badanpemeriksakeuanganย  #bpkri  #salamwaras  #ndeso  #kigendengpamungkas  #strezz
Hai jg ki gendeng ๐Ÿ™‹๐Ÿ™‹๐Ÿ™‹ gendeng ne ojo dipiara yohh ๐Ÿ˜ . . Klo cinanya model bos pemilik perusahaan PT.Dharmatama Megah Finance yg ga prinurani, prikemanusiaan pri pri lainya lah, berarti cinanya minta diganyang smp kelar. Kita membenci sesuatu bkn krn suku, etnis dan agama tp membenci ke zholiman & keburukan manusianya. . Krn org pribumi sendiri banyak jg yg zholim tdk prikemanusiaan, culas, licik, penjilat dll. โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†” #dharmatamamegahfinance ย  #Dharmatama ย ย #lising  #kpk  ย #ojk  #pencucian  #uang ย ย #bos ย ย #owner  ย #pesangon ย ย #hak ย ย #kewajiban  #karyawan ย ย #staff ย ย #ndeso  ย #karma  ย #salary ย ย #janji ย ย #palsu ย ย #balaikota  #ahok ย  #menaker ย  #disnaker  #ketenagakerjaan  #badanpemeriksakeuangan ย  #bpkri  #salamwaras  #ndeso  #kigendengpamungkas  #strezz 
PT.DHARMATAMA MEGAH FINANCE

Jenis Usaha : Bergerak dibidang Jasa
Profit : Miliyaran Rupiah
Cabang : Nasional
Karyawan : Kurang lbh 500org

Tuntutan : PESANGON karyawan & BPKB nasabah yg digantung
โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”
Pengusaha bebal, otak ยฝ, nurani kosong, jiwa kerdil, licik, picik, lari dari kewajiban & tanggung jawab.
.
Lu pikir pemerintahan sekarang zaman orde baru...??? Dimana cina kafir seenaknya berkuasa dgn duit.
.
Wahain pemilik PT.Dharmatama Megah Finance sadarlah, jgn kebanyakan ngelindur mulu.
โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”
#dharmatamamegahfinanceย 
#Dharmatamaย ย #lisingย ย #kpkย ย #ojk  #pencucianย ย #uangย ย #bos ย #owner ย #pesangonย ย #hakย  #kewajibanย  #karyawanย ย #staff ย #ndeso ย #karma ย #salaryย ย #janjiย  #palsuย ย #balaikota
#ahok  #menaker  #disnaker ย #ketenagakerjaan
#badanpemeriksakeuangan  #bpkri
PT.DHARMATAMA MEGAH FINANCE Jenis Usaha : Bergerak dibidang Jasa Profit : Miliyaran Rupiah Cabang : Nasional Karyawan : Kurang lbh 500org Tuntutan : PESANGON karyawan & BPKB nasabah yg digantung โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†” Pengusaha bebal, otak ยฝ, nurani kosong, jiwa kerdil, licik, picik, lari dari kewajiban & tanggung jawab. . Lu pikir pemerintahan sekarang zaman orde baru...??? Dimana cina kafir seenaknya berkuasa dgn duit. . Wahain pemilik PT.Dharmatama Megah Finance sadarlah, jgn kebanyakan ngelindur mulu. โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†”โ†” #dharmatamamegahfinance ย  #Dharmatama ย ย #lising ย ย #kpk ย ย #ojk  #pencucian ย ย #uang ย ย #bos  ย #owner  ย #pesangon ย ย #hak ย  #kewajiban ย  #karyawan ย ย #staff  ย #ndeso  ย #karma  ย #salary ย ย #janji ย  #palsu ย ย #balaikota  #ahok  #menaker  #disnaker  ย #ketenagakerjaan  #badanpemeriksakeuangan  #bpkri 
PT.DHARMATAMA MEGAH FINANCE

Jenis Usaha ; Bergerak dibidang Jasa
Profit ; Miliyaran
Cabang ; Nasional
Karyawan ; kurang lbh 500org

Tuntutan ; PESANGON karyawan & BPKB nasabah yg digantung

Permasalahan yg terjadi pemilik tidak ada itikad baik mau menyelesaikan keadaan internal di dalam perusahaan, semakin lama seperti bola api yg menggelinding semakin besar.
.
Kesengajaan adanya pembiaran terhadap ratusan karyawan tanpa kejelasan. Untuk menghindari tanggung jawab pemberian pesangon
.
Tidak ada penyelesaian dan solusi bagi nasabah yg sudah lunas mendapatkan haknya berupa BPKB yg dijaminkan lg di bank.
.
Pengemplang pajak, merugikan bankยฒ plat merah dan swasta.
.
Ini org pemantau berita ahok. Samaยฒ cina kafir (klo bicara etnis) tp dia punya kelakuan beda banget jaraknya jauh antara bumi & galaksi.
.
#dharmatamamegahfinance ย #Dharmatama ย #lising #kpkย  #ojk ย #pencucianย  #uang ย #bos ย #owner #pesangon ย #hakย  #kewajiban ย #karyawan ย #staff #ndesoย  #karma ย #salary ย #janji ย #palsu #balaikota  #ahok ย #menakerย  #ketenagakerjaan  #badanpemeriksakeuangan ย #bpkri
PT.DHARMATAMA MEGAH FINANCE Jenis Usaha ; Bergerak dibidang Jasa Profit ; Miliyaran Cabang ; Nasional Karyawan ; kurang lbh 500org Tuntutan ; PESANGON karyawan & BPKB nasabah yg digantung Permasalahan yg terjadi pemilik tidak ada itikad baik mau menyelesaikan keadaan internal di dalam perusahaan, semakin lama seperti bola api yg menggelinding semakin besar. . Kesengajaan adanya pembiaran terhadap ratusan karyawan tanpa kejelasan. Untuk menghindari tanggung jawab pemberian pesangon . Tidak ada penyelesaian dan solusi bagi nasabah yg sudah lunas mendapatkan haknya berupa BPKB yg dijaminkan lg di bank. . Pengemplang pajak, merugikan bankยฒ plat merah dan swasta. . Ini org pemantau berita ahok. Samaยฒ cina kafir (klo bicara etnis) tp dia punya kelakuan beda banget jaraknya jauh antara bumi & galaksi. . #dharmatamamegahfinance  ย #Dharmatama  ย #lising  #kpk ย  #ojk  ย #pencucian ย  #uang  ย #bos  ย #owner  #pesangon  ย #hak ย  #kewajiban  ย #karyawan  ย #staff  #ndeso ย  #karma  ย #salary  ย #janji  ย #palsu  #balaikota  #ahok  ย #menaker ย  #ketenagakerjaan  #badanpemeriksakeuangan  ย #bpkri 
Kunjungan tim #badanpemeriksakeuangan  ke #lapaspurwokerto hari 1 pada tgl 22 agustus 2017 dalam rangka audit kinerja pengelolaan lapas dan rutan.
Admin : @nalla_dt & @fitriadiarie
Pendadaran .. Mana mahasiswanya mana pengujinya ... Mungkin pendadaran hidup kali yaa ..
.
.
.
.
.
.
meski latepost Maturnuhun BPK Kota yogyakarta sudah membawa pasukan se indonesia raya... efektif namun banyak ngasih masukan yg luar biasa .. Keren keren semangat dan saling interaktif ilmu dari bapak bapak dan ibu ,,, kapan kapan dijak kesana aq mbokan hihi melihat indahnya indonesia

#latepost #BPK #bpkjogja #badanpemeriksakeuangan #indonesia #kelurahan #tahunan #umbulharjo #kota #yogyakarta #jogjakarta #jogja #jogjacity #dinas #pemerintahan #kepala #sharing #berbagi
Pendadaran .. Mana mahasiswanya mana pengujinya ... Mungkin pendadaran hidup kali yaa .. . . . . . . meski latepost Maturnuhun BPK Kota yogyakarta sudah membawa pasukan se indonesia raya... efektif namun banyak ngasih masukan yg luar biasa .. Keren keren semangat dan saling interaktif ilmu dari bapak bapak dan ibu ,,, kapan kapan dijak kesana aq mbokan hihi melihat indahnya indonesia #latepost  #BPK  #bpkjogja  #badanpemeriksakeuangan  #indonesia  #kelurahan  #tahunan  #umbulharjo  #kota  #yogyakarta  #jogjakarta  #jogja  #jogjacity  #dinas  #pemerintahan  #kepala  #sharing  #berbagi 
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah #merdeka #upacara #paskibra #girls #bpk #badanpemeriksakeuangan #palangkaraya #kalteng #kalimantan #17agustus #72tahunindonesia๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ #independenceday #bestpics #instagram #instapics #instago #instagood #picoftheday #latepost
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah #merdeka  #upacara  #paskibra  #girls  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #palangkaraya  #kalteng  #kalimantan  #17agustus  #72tahunindonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ #independenceday  #bestpics  #instagram  #instapics  #instago  #instagood  #picoftheday  #latepost 
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah #merdeka #upacara #paskibra #girls #bpk #badanpemeriksakeuangan #palangkaraya #kalteng #kalimantan #17agustus #72tahunindonesia๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ #independenceday #vids #vidio #bestvideo #instavideo #instavid
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah #merdeka  #upacara  #paskibra  #girls  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #palangkaraya  #kalteng  #kalimantan  #17agustus  #72tahunindonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ #independenceday  #vids  #vidio  #bestvideo  #instavideo  #instavid 
Dari 1000an karyawan smp tersisah seperempat bahkan cm 260an karyawan msh aja tetap congkak gak mau bayar kewajiban ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฐ. Malah pemilik sewot dan ngancemยฒ. Mana pak janji anda di forum dan saat brifing.
.
๐ŸŽถjanji tinggal janji๐ŸŽถkata manis mulut berbisa๐ŸŽถ ๐ŸŽ™๐Ÿ—ฃ๐ŸŽค
.
Situ waras pak....??????
Sehatkan kan hati sm otaknya...??????
.
Mudahยฒn msh punya sedikit hati nurani dan pikiran jernih.
.
Masih banyak berita dan aksi lainnya. Tunggu saja.
๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡
http://kantorberita.co.id/nasional/empat-tahun-pesangon-tak-juga-dibayar-perusahaanratusan-karyawan-pt-dharmatama-ancam-datangi-ojk-dan-kpk/
.
http://m.wartabuana.com/read/pesangon-tidak-jelas--ratusan-karyawan-ptdharmatama-ancam-datangi-ojk-dan-kpk-.html
.
http://aktualitas.com/ratusan-karyawan-pt-dharmatama-desak-pemilik-perusahaan-segera-bayar-pesangon/
.
#dharmatamamegahfinance  #Dharmatama  #lising  #kpk  #ojk  #pencucian  #uang  #bos  #owner  #pesangon  #hak  #kewajiban  #karyawan  #staff  #ndeso  #karma  #salary  #gajian  #janji  #palsu  #balaikota  #menaker  #ketenagakerjaan  #badanpemeriksakeuangan  #bpkri
Dari 1000an karyawan smp tersisah seperempat bahkan cm 260an karyawan msh aja tetap congkak gak mau bayar kewajiban ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฐ. Malah pemilik sewot dan ngancemยฒ. Mana pak janji anda di forum dan saat brifing. . ๐ŸŽถjanji tinggal janji๐ŸŽถkata manis mulut berbisa๐ŸŽถ ๐ŸŽ™๐Ÿ—ฃ๐ŸŽค . Situ waras pak....?????? Sehatkan kan hati sm otaknya...?????? . Mudahยฒn msh punya sedikit hati nurani dan pikiran jernih. . Masih banyak berita dan aksi lainnya. Tunggu saja. ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡ http://kantorberita.co.id/nasional/empat-tahun-pesangon-tak-juga-dibayar-perusahaanratusan-karyawan-pt-dharmatama-ancam-datangi-ojk-dan-kpk/ . http://m.wartabuana.com/read/pesangon-tidak-jelas--ratusan-karyawan-ptdharmatama-ancam-datangi-ojk-dan-kpk-.html . http://aktualitas.com/ratusan-karyawan-pt-dharmatama-desak-pemilik-perusahaan-segera-bayar-pesangon/ . #dharmatamamegahfinance  #Dharmatama  #lising  #kpk  #ojk  #pencucian  #uang  #bos  #owner  #pesangon  #hak  #kewajiban  #karyawan  #staff  #ndeso  #karma  #salary  #gajian  #janji  #palsu  #balaikota  #menaker  #ketenagakerjaan  #badanpemeriksakeuangan  #bpkri 
Ichwan in Action 
Berbagi, demo, menyampaiman inspirasi perihal #fashion, penampilan, grooming, perawatan sekaligus etika pergaulan secara profesional u #BPK #BadanPemeriksaKeuangan thx @refiehera dan #Integra #ichwanthoha #styleguru #tajirintelektual #betawibungsuberbakat #mentor #howtostyleyourscarf #howtoknotyourtie #allaboutneckwearbyichwanthoha
Thankyou for two months and five days in this place, many things i learned here! Makasih banget buat mbak2 yg luar biasa pinternya, mas2 dan bapak2nya juga yg gak kalah pinter, makasih buat supportnya, makasih buat ilmunya, makasih buat pengalaman yg berharga banget, makasih buat segalanya selama saya magang di BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROV SULAWESI UTARA terutama di Subbag Keuanganโค๏ธ Jujur banget, bangga bisa magang ditempat yg amazing banget kayak BPK, tiap hari ketemu orang2 hebat๐Ÿ‘ See u when i see you again mbak dan mas2 sekalian๐Ÿ˜‡๐Ÿ™๐Ÿป #badanpemeriksakeuangan #BPKRI #sulawesiutara #magang
Thankyou for two months and five days in this place, many things i learned here! Makasih banget buat mbak2 yg luar biasa pinternya, mas2 dan bapak2nya juga yg gak kalah pinter, makasih buat supportnya, makasih buat ilmunya, makasih buat pengalaman yg berharga banget, makasih buat segalanya selama saya magang di BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROV SULAWESI UTARA terutama di Subbag Keuanganโค๏ธ Jujur banget, bangga bisa magang ditempat yg amazing banget kayak BPK, tiap hari ketemu orang2 hebat๐Ÿ‘ See u when i see you again mbak dan mas2 sekalian๐Ÿ˜‡๐Ÿ™๐Ÿป #badanpemeriksakeuangan  #BPKRI  #sulawesiutara  #magang 
Selamat Mutasi Mas Teguh, sehat selalu. Sukses terus. Makasih buat semuanya. Semoga dimudahkan urusan2nya. Aamiin. Sampai berjumpa kembali. #auditor #pemeriksa #bpk #badanpemeriksakeuangan #mutasi #sk
Dua hari ga pulang dikantor cuma bikin ginian ๐Ÿ˜ฅ๐Ÿ˜ค๐Ÿ˜ท #auditor #accounting #badanpemeriksakeuangan
from @humas_jabar -  Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
.
Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,ย  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov.
.
Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositifย #DesainKomunikasiVisual #opini #bpkri #bpk #badanpemeriksakeuangan #opiniwtp #wajartanpapengecualian #2017 #wtp - #regrann
from @humas_jabar - Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016. . Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,ย  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov. . Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif ย #DesainKomunikasiVisual  #opini  #bpkri  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #opiniwtp  #wajartanpapengecualian  #2017  #wtp  - #regrann 
Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
.
Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,ย  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov.
.
Pemprov Jabar akan terus berusaha mempertahankan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositifย #DesainKomunikasiVisual #opini #bpkri #bpk #badanpemeriksakeuangan #opiniwtp #wajartanpapengecualian #2017 #wtp
Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016. . Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,ย  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov. . Pemprov Jabar akan terus berusaha mempertahankan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif ย #DesainKomunikasiVisual  #opini  #bpkri  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #opiniwtp  #wajartanpapengecualian  #2017  #wtp 
#BANDUNGโ€“#GubernurJawaBarat #AhmadHeryawan (Aher) mengungkapkan bahwa laporan hasil pemeriksaan #PON2016 Jabar sudah clear dan secara umum tidak ada persoalan. Hal tersebut dia ungkapkan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas #LaporanKeuanganPemerintahDaerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 Pemprov Jabar dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK) RI di #GedungDPRDJabar, Jl. Diponegoro No. 27, #KotaBandung, Senin (12/6/17).
โ€œHasil pemeriksaan PON kan sudah disupervisi terlebih dahulu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). #BPKP sudah mengatakan clear, secara umum ngga ada persoalan. Kemudian ketika masuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didetailkan dan diteliti lebih lanjut,โ€ ungkap Aher usai menerima LHP LKPD TA 2016 Pemprov Jabar.
โ€œTentu saja proyek besar dilaksanakan dalam waktu yang cepat, secara bersama-sama ada unsur Non-PNS disitu. Non-PNS itu profesional, tapi untuk laporan keuangan kurang profesional karena dia tidak terbiasa dengan laporan keuangan versi pemerintah,โ€ lanjutnya.
Hal tersebut mengakibatkan proses pembuatan laporan keuangan berlangsung lama. Karena melibatkan semua pihak yang ada dalam penyelenggaraan PON, seperti atlet, panitia, seniman yang terlibat dalam upacara pembukaan dan penutupan, serta berbagai pihak lainnya termasuk para PNS itu sendiri.
โ€œYang penting PON-nya berjalan dengan bagus dan setelah dikonsolidasi seluruhnya, ternyata Alhamduillah dengan susah payah โ€“ karena perbedaan karakter tadi kan, yang satu professional yang satu PNS. Berbeda suasananya. Dan kemudian dalam urusan keuangan ada sedikit gap, tapi gap tersebut berhasil kita selesaikan,โ€ papar Aher.
Lebih lanjut, Aher mengatakan bahwa ada hal yang masih menjadi Pekerjaan Rumah dari PON 2016 lalu, yaitu pencatatan peruntukkan barang atau aset daerah yang dibeli untuk keperluan PON. Aset yang dibeli oleh OPD atau PB PON saat ini telah dikumpulkan untuk didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan agar berdaya guna.
Aher mengaku pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak โ€“ baik itu OPD (Dinas Olahraga dan Pemuda) atau cabang olahraga terkait. โ€œKita sedang berkoordinasi dengan para pihak.
#BANDUNG โ€“#GubernurJawaBarat  #AhmadHeryawan  (Aher) mengungkapkan bahwa laporan hasil pemeriksaan #PON2016  Jabar sudah clear dan secara umum tidak ada persoalan. Hal tersebut dia ungkapkan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas #LaporanKeuanganPemerintahDaerah  (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 Pemprov Jabar dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK) RI di #GedungDPRDJabar , Jl. Diponegoro No. 27, #KotaBandung , Senin (12/6/17). โ€œHasil pemeriksaan PON kan sudah disupervisi terlebih dahulu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). #BPKP  sudah mengatakan clear, secara umum ngga ada persoalan. Kemudian ketika masuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didetailkan dan diteliti lebih lanjut,โ€ ungkap Aher usai menerima LHP LKPD TA 2016 Pemprov Jabar. โ€œTentu saja proyek besar dilaksanakan dalam waktu yang cepat, secara bersama-sama ada unsur Non-PNS disitu. Non-PNS itu profesional, tapi untuk laporan keuangan kurang profesional karena dia tidak terbiasa dengan laporan keuangan versi pemerintah,โ€ lanjutnya. Hal tersebut mengakibatkan proses pembuatan laporan keuangan berlangsung lama. Karena melibatkan semua pihak yang ada dalam penyelenggaraan PON, seperti atlet, panitia, seniman yang terlibat dalam upacara pembukaan dan penutupan, serta berbagai pihak lainnya termasuk para PNS itu sendiri. โ€œYang penting PON-nya berjalan dengan bagus dan setelah dikonsolidasi seluruhnya, ternyata Alhamduillah dengan susah payah โ€“ karena perbedaan karakter tadi kan, yang satu professional yang satu PNS. Berbeda suasananya. Dan kemudian dalam urusan keuangan ada sedikit gap, tapi gap tersebut berhasil kita selesaikan,โ€ papar Aher. Lebih lanjut, Aher mengatakan bahwa ada hal yang masih menjadi Pekerjaan Rumah dari PON 2016 lalu, yaitu pencatatan peruntukkan barang atau aset daerah yang dibeli untuk keperluan PON. Aset yang dibeli oleh OPD atau PB PON saat ini telah dikumpulkan untuk didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan agar berdaya guna. Aher mengaku pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak โ€“ baik itu OPD (Dinas Olahraga dan Pemuda) atau cabang olahraga terkait. โ€œKita sedang berkoordinasi dengan para pihak.
#BANDUNG-Untuk keenam kalinya Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK) RI, atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang telah diperiksa oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Jabar 2016 itu, diserahkan langsung #KetuaBPKRI, #MoermahadiSoerjaDjanegara kepada Gubernur Jabar, #AhmadHeryawan, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar di Bandung, Senin (12/6). Di tempat yang sama BPK RI juga menyerahkan LHP kepada DPRD Jabar yang diterima Ketua DPRD Jabar, #IneuPurwadewiSundari.
"Untuk keenam kalinya berturut-turut Jawa Barat mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangannya," ujar Moermahadi dalam pidato sambutannya di hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar.
Namun Moermahadi menyampaikan opini WTP itu bukan tanpa catatan sama sekali. Ada beberapa catatan yang harus segera dijawab atau diselesaikan oleh Pemprov Jabar terkait tata kelola anggaran.
"Beberapa catatan itu antara lain soal gagalnya penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat, karena keterlambatan pengajuan. Kemudian juga soal aset bekas PON yang harus diperjelas," katanya.
Moermahadi menjelaskan Pemprov Jabar memiliki waktu 60 hari untuk menjawab dan menyelesaikan beberapa catatan dari BPK itu. Moermahadi juga menegaskan bahwa opini WTP terhadap laporan keuangan Jabar 2016 itu adalah murni penilaian BPK tanpa rekayasa apapun.
"Ini murni karena kerja keras jajaran Pemprov Jabar dalam membuat laporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (Pun)
#BANDUNG -Untuk keenam kalinya Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK) RI, atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang telah diperiksa oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Jabar 2016 itu, diserahkan langsung #KetuaBPKRI , #MoermahadiSoerjaDjanegara  kepada Gubernur Jabar, #AhmadHeryawan , dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar di Bandung, Senin (12/6). Di tempat yang sama BPK RI juga menyerahkan LHP kepada DPRD Jabar yang diterima Ketua DPRD Jabar, #IneuPurwadewiSundari . "Untuk keenam kalinya berturut-turut Jawa Barat mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangannya," ujar Moermahadi dalam pidato sambutannya di hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar. Namun Moermahadi menyampaikan opini WTP itu bukan tanpa catatan sama sekali. Ada beberapa catatan yang harus segera dijawab atau diselesaikan oleh Pemprov Jabar terkait tata kelola anggaran. "Beberapa catatan itu antara lain soal gagalnya penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat, karena keterlambatan pengajuan. Kemudian juga soal aset bekas PON yang harus diperjelas," katanya. Moermahadi menjelaskan Pemprov Jabar memiliki waktu 60 hari untuk menjawab dan menyelesaikan beberapa catatan dari BPK itu. Moermahadi juga menegaskan bahwa opini WTP terhadap laporan keuangan Jabar 2016 itu adalah murni penilaian BPK tanpa rekayasa apapun. "Ini murni karena kerja keras jajaran Pemprov Jabar dalam membuat laporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (Pun)
Pada tanggal 21 April 2017 lalu,Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang baru. Berbeda dgn dua Ketua BPK sebelumnya yg mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR RI (yang juga anggota parpol) dan tidak mempunyai BACKGROUND AKUNTANSI. Kali ini,Badan Auditor TERTINGGI di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang AKUNTAN,sebagaimana seharusnya.
Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni #UNPAD ini?Semoga!

Adakah yg bercita-cita menjadi Auditor Negara BPK RI ?? Repost: @republikakuntansi  #akuntan #BPK #BPKRI #BadanPemeriksaKeuangan #uang #amikom #amikomjogja #akuntansi #akuntanindonesia #accounting #global #ikatanakuntanindonesia  #akuntansiamikom #amikom #amikomjogja #universitas #universitasamikomyogyakarta #university #indonesia ##repost #republikakuntansi
Pada tanggal 21 April 2017 lalu,Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang baru. Berbeda dgn dua Ketua BPK sebelumnya yg mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR RI (yang juga anggota parpol) dan tidak mempunyai BACKGROUND AKUNTANSI. Kali ini,Badan Auditor TERTINGGI di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang AKUNTAN,sebagaimana seharusnya. Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni #UNPAD  ini?Semoga! Adakah yg bercita-cita menjadi Auditor Negara BPK RI ?? Repost: @republikakuntansi #akuntan  #BPK  #BPKRI  #BadanPemeriksaKeuangan  #uang  #amikom  #amikomjogja  #akuntansi  #akuntanindonesia  #accounting  #global  #ikatanakuntanindonesia  #akuntansiamikom  #amikom  #amikomjogja  #universitas  #universitasamikomyogyakarta  #university  #indonesia  ##repost  #republikakuntansi 
#Repost @rianhidayatullah22 (@get_repost)
ใƒปใƒปใƒป
Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 
Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
#bpk
#badanpemeriksakeuangan
#humaspemdawaykanan
#dinasporaparwaykanan
#Repost  @rianhidayatullah22 (@get_repost) ใƒปใƒปใƒป Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #humaspemdawaykanan  #dinasporaparwaykanan 
Kota Tangsel Raih WTP dari BPK Provinsi Banten
โ—
โ—
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangsel tahun 2016. Sebelumnya, Kota Tangsel meraih opini WTP pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2015. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014, kota termuda di Provinsi Banten ini hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
โ—
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, T. Ipeong Andjar Wasita, mengatakan selain Kota Tangsel, daerah lain di Banten yang mendapatkan predikat WTP antara lain Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang juga meraih opini WTP.
โ—
Walikota Airin Rachmi Diany mengapresiasi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berlaku bijak dan bertanggung jawab menggunakan APBD yang merupakan uang rakyat.
โ—
โ—
Dapatkan informasi berita lebih lengkap dan menarik di website kami dengan akses link di bio
โ—
#berita #daerah #tangerangselatan #kotatangerang #banten #raih #f4f #wtp #bpk #fff #kinerja #opd #lfl #kepalabpk #l4l #badanpemeriksakeuangan
Kota Tangsel Raih WTP dari BPK Provinsi Banten โ— โ— Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangsel tahun 2016. Sebelumnya, Kota Tangsel meraih opini WTP pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2015. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014, kota termuda di Provinsi Banten ini hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). โ— Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, T. Ipeong Andjar Wasita, mengatakan selain Kota Tangsel, daerah lain di Banten yang mendapatkan predikat WTP antara lain Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang juga meraih opini WTP. โ— Walikota Airin Rachmi Diany mengapresiasi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berlaku bijak dan bertanggung jawab menggunakan APBD yang merupakan uang rakyat. โ— โ— Dapatkan informasi berita lebih lengkap dan menarik di website kami dengan akses link di bio โ— #berita  #daerah  #tangerangselatan  #kotatangerang  #banten  #raih  #f4f  #wtp  #bpk  #fff  #kinerja  #opd  #lfl  #kepalabpk  #l4l  #badanpemeriksakeuangan 
#Repost @eltrafesadilop06 (@get_repost)
ใƒปใƒปใƒป
Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 
Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
#bpk
#badanpemeriksakeuangan
#humaspemdawaykanan
#dinasporaparwaykanan 
#ppmilampung
#ppminusantara 
#pemudapelopor
Selamat & Sukses Kepada Bapak Bupati Way Kanan @raden_adipati_surya dan Bapak Wakil Bupati Way Kanan @edwardantony60 
Atas diterimanya Penghargaan dan Anugrah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
#bpk
#badanpemeriksakeuangan
#humaspemdawaykanan
#dinasporaparwaykanan
Mau tetap update dengan berita positif terkini? Download di bit.ly/Akutahu 
WTP akronim ini sedang hits sobat! Sudah tahu belum infonya? Silahkan cek di aplikasimu yah.. Dijamin lebih cerdas, semoga bermanfaat๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‘
Sekejap Lebih Cerdas bersama akutahu.com penggagas media positif karya anak bangsa.
Menampilkan infografis 1-2 setiap hari, yang telah disukai oleh Ribuan Pelajar, Mahasiswa dan Eksekutif.

#akutahu #sekejaplebihcerdas #infographic #indonesia #jakarta #bali #bandung #yogyakarta #startup #startuplokal #positivevibes #branding #socialmedia #wtp #bpk #badanpemeriksakeuangan #wajartanpapengecualian
Mau tetap update dengan berita positif terkini? Download di bit.ly/Akutahu WTP akronim ini sedang hits sobat! Sudah tahu belum infonya? Silahkan cek di aplikasimu yah.. Dijamin lebih cerdas, semoga bermanfaat๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‘ Sekejap Lebih Cerdas bersama akutahu.com penggagas media positif karya anak bangsa. Menampilkan infografis 1-2 setiap hari, yang telah disukai oleh Ribuan Pelajar, Mahasiswa dan Eksekutif. #akutahu  #sekejaplebihcerdas  #infographic  #indonesia  #jakarta  #bali  #bandung  #yogyakarta  #startup  #startuplokal  #positivevibes  #branding  #socialmedia  #wtp  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #wajartanpapengecualian 
Bravo #KESDM ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘
Terakhir mendapatkan #WTP pada tahun 2013 dan sekarang berhasil meraih WTP lagi dari #BPK #badanpemeriksakeuangan .
.
Sepanjang tahun 2016, Kementerian ESDM telah melakukan upaya nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan KESDM dengan menata 3 aspek pengelolaan keuangan, yang meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia. .
.
Selamat #kementerianesdm .
.
#energiberkeadilan
Bravo #KESDM  ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘ Terakhir mendapatkan #WTP  pada tahun 2013 dan sekarang berhasil meraih WTP lagi dari #BPK  #badanpemeriksakeuangan  . . Sepanjang tahun 2016, Kementerian ESDM telah melakukan upaya nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan KESDM dengan menata 3 aspek pengelolaan keuangan, yang meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia. . . Selamat #kementerianesdm  . . #energiberkeadilan 
Terbukti!! Audit BPK Bisa Dibeli untuk Dapat Status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ย #AuditBPK #WTP #WDP #BPK #WajarTanpaPengecualian #WajarDenganPengecualian #BadanPemeriksaKeuangan
#berita #Beritaterkini #beritajanganlupaFollow @berita168 untuk berita dan gosip terkini
Kunjungi www.berita168.com untuk berita lainnya.
Ini salah auditor BPK yang tertangkap tangan oleh KPK. Salah satu yg memfitnah Ahok dalam kasus Sumber Waras.. ๐Ÿ˜Š #ahok #ahokdjarot #basukitjahajapurnama #basukibtp #gubernur #gubernurdki #sumberwaras #rumahsakit #ott #kpk #badanpemeriksakeuangan #bpk #jakarta #indonesia #indonesiabangkit #justice4ahok #saveahok #savenkri #nkri
RAMADHAN BERKAH BAGI MEREKA YANG TERANIAYA

Kisrah kisruh audit BPK untuk RS Sumber Waras masih terus dipergunjingkan oleh mereka yang kehilangan "uang panas"nya bahkan sampai dibikin buku untuk memfitnah dan menuduh mantan Gubernur DKI - Ahok. 
Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah. Baru saja bulan suci ini dimulai Allah sudah memberikan berkah-NYA kepada rakyat Indonesia melalui tangan KPK yang  berhasil OTT 7 orang Koruptor dimana salah satunya adalah Auditors Utama BPK yang pernah menangani kasus Sumber Waras dengan menuduh Ahok melakukan korupsi. Ternyata yang jadi "bangsat" nya si Auditor itu sendiri.

Mau lebih jelas ?? Lihat saja foto wajah Penjahat Koruptor di bawah ini. Pendidikan tinggi gelar berentet ternyata dipakai untuk merampok uang rakyat yang sebagian besar masih unyu unyu, lugu dan dungu.

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA BAGI SAUDARA DAN SAHABAT YANG MENUNAIKANNYA.

Sejahtera dan sehat selalu.
. . 
Raymond L.
Ini salah auditor BPK yang tertangkap tangan oleh KPK. Salah satu yg memfitnah Ahok dalam kasus Sumber Waras.. ๐Ÿ˜Š #ahok  #ahokdjarot  #basukitjahajapurnama  #basukibtp  #gubernur  #gubernurdki  #sumberwaras  #rumahsakit  #ott  #kpk  #badanpemeriksakeuangan  #bpk  #jakarta  #indonesia  #indonesiabangkit  #justice4ahok  #saveahok  #savenkri  #nkri  RAMADHAN BERKAH BAGI MEREKA YANG TERANIAYA Kisrah kisruh audit BPK untuk RS Sumber Waras masih terus dipergunjingkan oleh mereka yang kehilangan "uang panas"nya bahkan sampai dibikin buku untuk memfitnah dan menuduh mantan Gubernur DKI - Ahok. Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah. Baru saja bulan suci ini dimulai Allah sudah memberikan berkah-NYA kepada rakyat Indonesia melalui tangan KPK yang berhasil OTT 7 orang Koruptor dimana salah satunya adalah Auditors Utama BPK yang pernah menangani kasus Sumber Waras dengan menuduh Ahok melakukan korupsi. Ternyata yang jadi "bangsat" nya si Auditor itu sendiri. Mau lebih jelas ?? Lihat saja foto wajah Penjahat Koruptor di bawah ini. Pendidikan tinggi gelar berentet ternyata dipakai untuk merampok uang rakyat yang sebagian besar masih unyu unyu, lugu dan dungu. SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA BAGI SAUDARA DAN SAHABAT YANG MENUNAIKANNYA. Sejahtera dan sehat selalu. . . Raymond L.
Bulan Mei tahun 2017 menjadi bulan yang menggembirakan bagi insan Keuangan Negara di Indonesia. Karena, inilah tahun pertama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini tertinggi dari auditor negara yaitu WTP, setelah 12 tahun penyusunan LKPP. Lengkapnya, sejak tahun 2004 s.d. 2008 LKPP selalu mendapatkan opini Disclaimer (TMP), sedangkan tahun 2009 s.d. 2015 selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
----------------------------------------------------------------------------
#akuntansi #akuntan #republikakuntansi #akuntanindonesia #akuntanmuda #bpkri #savekpk #auditor #menkeu #srimulyani #badanpemeriksakeuangan #ketuabpkri #lkpp2016 #wtp #dirjenperbendaharaan #ottbpk #ottkpk
Bulan Mei tahun 2017 menjadi bulan yang menggembirakan bagi insan Keuangan Negara di Indonesia. Karena, inilah tahun pertama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini tertinggi dari auditor negara yaitu WTP, setelah 12 tahun penyusunan LKPP. Lengkapnya, sejak tahun 2004 s.d. 2008 LKPP selalu mendapatkan opini Disclaimer (TMP), sedangkan tahun 2009 s.d. 2015 selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). ---------------------------------------------------------------------------- #akuntansi  #akuntan  #republikakuntansi  #akuntanindonesia  #akuntanmuda  #bpkri  #savekpk  #auditor  #menkeu  #srimulyani  #badanpemeriksakeuangan  #ketuabpkri  #lkpp2016  #wtp  #dirjenperbendaharaan  #ottbpk  #ottkpk 
Pertama Kalinya, LKPP 2016 Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini ini merupakan perolehan tertinggi pertama kalinya yang pernah didapatkan oleh LKPP, sejak penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dimulai pada 2004. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian atas LKPP Tahun 2015. Permasalahan tersebut yaitu adanya akun yang tidak lazim atau suspen. โ€œPemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen ini dengan membangun single database melalui e-reckon dan system informasi penyusunan yang labih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016,โ€ jelasnya dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05). Sebagai informasi, hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

Ke depannya, BPK berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Selain itu, ia juga berharap di tahun mendatang, penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan lebih baik.

sumber : facebook Kementerian Keuangan Republik Indonesia

#wtp2017 #badanpemeriksakeuangan #kppnnunukan #wajartanpapengecualian #kementeriankeuangan #direktoratjenderalperbendaharaan
Pertama Kalinya, LKPP 2016 Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini ini merupakan perolehan tertinggi pertama kalinya yang pernah didapatkan oleh LKPP, sejak penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dimulai pada 2004. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian atas LKPP Tahun 2015. Permasalahan tersebut yaitu adanya akun yang tidak lazim atau suspen. โ€œPemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen ini dengan membangun single database melalui e-reckon dan system informasi penyusunan yang labih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016,โ€ jelasnya dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05). Sebagai informasi, hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016. Ke depannya, BPK berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Selain itu, ia juga berharap di tahun mendatang, penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan lebih baik. sumber : facebook Kementerian Keuangan Republik Indonesia #wtp2017  #badanpemeriksakeuangan  #kppnnunukan  #wajartanpapengecualian  #kementeriankeuangan  #direktoratjenderalperbendaharaan 
Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena setelah 12 tahun untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK). Selain itu, 84% laporan keuangan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) juga memperoleh opini WTP.
โ€œIni adalah sebuah kerja keras kita selama ini, oleh Kementerian/lembaga dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBN,โ€ kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5) pagi.
Diakui Presiden, masih ada K/L yang mendapatkan opini WDP dan disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat). Untuk itu, Presiden meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force , terutama yang disclaimer , agar bisa meloncat langsung ke WTP.
โ€œKalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik. Target tahun depan harus semuanya WTP. Jangan ada yang
disclaimer , WDP aja enggak boleh. Sudah kewajiban kita untuk mengelola dengan baik keuangan kementerian dan lembaga, karena ini adalah uang rakyat,โ€ tegas Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan nama-nama K/L yang mendapatkan opini disclaimer , yaitu: 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 4. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; 5. Badan Keamanan Laut; dan 6. Badan Ekonomi Kreatif.
Sedang K/L yang mendapatkan opini WDP adalah: 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. BKKBN; 5. KPU; 6. Badan Informasi Geopasial; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 8. Lembaga Penyiaran Publik RRI.
Pertanggungjawaban Moral
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat.
Ia menegaskan, enggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan pemerintah harus memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita.
Presiden #JokoWidodo  (@Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena setelah 12 tahun untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK). Selain itu, 84% laporan keuangan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) juga memperoleh opini WTP. โ€œIni adalah sebuah kerja keras kita selama ini, oleh Kementerian/lembaga dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBN,โ€ kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5) pagi. Diakui Presiden, masih ada K/L yang mendapatkan opini WDP dan disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat). Untuk itu, Presiden meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force , terutama yang disclaimer , agar bisa meloncat langsung ke WTP. โ€œKalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik. Target tahun depan harus semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer , WDP aja enggak boleh. Sudah kewajiban kita untuk mengelola dengan baik keuangan kementerian dan lembaga, karena ini adalah uang rakyat,โ€ tegas Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan nama-nama K/L yang mendapatkan opini disclaimer , yaitu: 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 4. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; 5. Badan Keamanan Laut; dan 6. Badan Ekonomi Kreatif. Sedang K/L yang mendapatkan opini WDP adalah: 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. BKKBN; 5. KPU; 6. Badan Informasi Geopasial; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 8. Lembaga Penyiaran Publik RRI. Pertanggungjawaban Moral Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat. Ia menegaskan, enggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan pemerintah harus memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita.
Pasca diraihnya opini WTP (#WajarTanpaPengecualian) terhadap #LaporanKeuanganPemerintahPusat (LKPP) dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK), dan juga rating layak investasi (#invesmentgrade) dari Standard & Poorโ€™s, #MenteriKeuangan (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati mengaku banyak investor asing yang โ€˜mengincarโ€™ Indonesia.
โ€œDengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,โ€ kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore.Terkait hal itu, menurut Menkeu, Presiden #JokoWidodo dalam Rapat Terbatas itu menekankan bagaimana kita tetap fokus kepada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan industri, yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. โ€œApakah itu di bidang infrastruktur besar di luar Pulau Jawa seperti di #KalimantanUtara, #SumateraUtara, #SulawesiUtara, maupun yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Papua,โ€ ujarnya.
Menurut Menkeu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk membangun momentum ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen bisa dicapai untuk tahun ini dan tahun depan.
โ€œMomentum inilah yang ingin Presiden tekankan tadi dalam Rapat Terbatas, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial,โ€ jelas Sri Mulyani.
Diakui Menkeu, sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi di dalam penanganan investasi di dalam negeri.
Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi.
โ€œYang dilakukan oleh para investor luar negeri itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,โ€ tegas Sri Mulyani seraya menambahkan, bagaimana aspek kesempatan kerja dan investasi itu penting di dalam rangka untuk membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara yang selevel dengan kita.
Pasca diraihnya opini WTP (#WajarTanpaPengecualian ) terhadap #LaporanKeuanganPemerintahPusat  (LKPP) dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK), dan juga rating layak investasi (#invesmentgrade ) dari Standard & Poorโ€™s, #MenteriKeuangan  (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati  mengaku banyak investor asing yang โ€˜mengincarโ€™ Indonesia. โ€œDengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,โ€ kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore.Terkait hal itu, menurut Menkeu, Presiden #JokoWidodo  dalam Rapat Terbatas itu menekankan bagaimana kita tetap fokus kepada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan industri, yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. โ€œApakah itu di bidang infrastruktur besar di luar Pulau Jawa seperti di #KalimantanUtara , #SumateraUtara , #SulawesiUtara , maupun yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Papua,โ€ ujarnya. Menurut Menkeu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk membangun momentum ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen bisa dicapai untuk tahun ini dan tahun depan. โ€œMomentum inilah yang ingin Presiden tekankan tadi dalam Rapat Terbatas, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial,โ€ jelas Sri Mulyani. Diakui Menkeu, sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi di dalam penanganan investasi di dalam negeri. Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi. โ€œYang dilakukan oleh para investor luar negeri itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,โ€ tegas Sri Mulyani seraya menambahkan, bagaimana aspek kesempatan kerja dan investasi itu penting di dalam rangka untuk membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara yang selevel dengan kita.
Terbit pada hari ini, 22 Mei 2017. Cetak ulang #KotaDiDjawaTempoDoeloe dan #SoekaDoekaDiDjawaTempoDoeloe karya Olivier Johannes Raap. Dan tiga buku baru #MataCintaDanTerangSemesta, #BadanPemeriksaKeuangan dan #Jeihan. Bisa ditemui di toko buku terdekat di kota kamu ya. Selamat mencari. :))
.
.
.
#Buku #BukuBaruKPG #BukuBaru #CetakUlang #PenerbitKPG
ONE ON ONE Nanti Malam 19.00 WIB Bersama Ketua BPK #mncnewschannelno1 #ch84indovision #ketuabpk #badanpemeriksakeuangan #talk1on1
Banyak bicara dgn berbagai kalangan dr ragam golongan, agar gak mudah ikut2an --- ๐Ÿ“ท w/ Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara #talk1on1 #adjatwiratma #badanpemeriksakeuangan #mncnewschannelno1 #talkshow #newsanchor
Pada tanggal 21 April 2017 lalu, Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang baru. Berbeda dengan dua Ketua BPK sebelumnya yang mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR (anggota parpol) dan tidak mempunyai background akuntansi. Kali ini, Badan Auditor tertinggi di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang akuntan, sebagaimana seharusnya. 
Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni akuntansi Unpad ini? Semoga! -----------------------------
Yang bercita-cita menjadi auditor negara di BPK RI mana suaranya??? ----------------------------------------------------------------------------
#akuntansi #akuntan #republikakuntansi #akuntanindonesia #akuntanmuda #bpkri #savekpk #auditor #badanpemeriksakeuangan #ketuabpkri #akuntansiunpad #unpad
Pada tanggal 21 April 2017 lalu, Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang baru. Berbeda dengan dua Ketua BPK sebelumnya yang mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR (anggota parpol) dan tidak mempunyai background akuntansi. Kali ini, Badan Auditor tertinggi di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang akuntan, sebagaimana seharusnya. Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni akuntansi Unpad ini? Semoga! ----------------------------- Yang bercita-cita menjadi auditor negara di BPK RI mana suaranya??? ---------------------------------------------------------------------------- #akuntansi  #akuntan  #republikakuntansi  #akuntanindonesia  #akuntanmuda  #bpkri  #savekpk  #auditor  #badanpemeriksakeuangan  #ketuabpkri  #akuntansiunpad  #unpad 
Terima kasih #BPKRI ๐Ÿ˜Š๐Ÿ™โค๐ŸŽ‰
#BadanPemeriksaKeuangan
#BadanPemeriksaKeuanganRepublikIndonesia

Full Article: http://pusdiklat.bpk.go.id/?p=10527

#sharingkepenulisan
#Silvarani #penulisindonesia #penulis #ayomenulis #menulis #pusdiklat #pusdiklatbpk #pusdiklatbpkri #pns