an online Instagram web viewer

#bpkri medias

Photos

Film pranatawana ini menjadi wakil dari Jawa Timur untuk berkompetisi pada festival film Kawal Harta Negara yg didukung penuh oleh BPK-RI pada bulan Juli 2017 di Jakarta. Terimakasih untuk semua tim yg telah bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Semoga menjadi yg terbaik diantara yg telah baik. 
#kawalhartanegara #filmpendek #filmpendekjatim #filmpendekindonesia #bpkri #bpkripengawalhartanegara
.
.
alumni pun masih berkarya 😎
.
.
nb : maafkan rainya anggi 😂
Film pranatawana ini menjadi wakil dari Jawa Timur untuk berkompetisi pada festival film Kawal Harta Negara yg didukung penuh oleh BPK-RI pada bulan Juli 2017 di Jakarta. Terimakasih untuk semua tim yg telah bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Semoga menjadi yg terbaik diantara yg telah baik. #kawalhartanegara  #filmpendek  #filmpendekjatim  #filmpendekindonesia  #bpkri  #bpkripengawalhartanegara  . . alumni pun masih berkarya 😎 . . nb : maafkan rainya anggi 😂
Ayo Buruan Ikuti kompetisinya : 
batas akhir pengiriman, 7 Juli 2017. Info lebih lanjut bisa ke www.bpk.go.id 
Yuk kirimkan karyamu.. #KawalHartaNegara #KawalHartaFest 
#USAIDCegah
#usaidindonesia 
#FilmCompetition 
#infomedannet
#bpkripengawalhartanegara #bpkri #bpk #hartanegara #indonesia #dunia #trending
Ikuti kompetisinya : 
batas akhir pengiriman, 7 Juli 2017. Info lebih lanjut bisa ke www.bpk.go.id 
Yuk kirimkan karyamu.. #KawalHartaNegara #KawalHartaFest 
#USAIDCegah
#usaidindonesia 
#FilmCompetition 
#infomedannet
#bpkripengawalhartanegara #bpkri #bpk #hartanegara #aktivis
Catatan Anak Koruptor
Yang di produksi oleh OMAH PRODUCTION-MAN Gondanglegi/MAN 1 Malang "Lindungi Harta Negara, Sayangi Keluarga dan Bangsa Untuk Menuju Nusantara yang Lebih Sejahtera" 
#filmpendek#kawalhartanegara#BPKRI#antikorupsi#kawalhartanegara#BPKRI#mangondanglegi#exploremangondanglegi
Catatan Anak Koruptor
Yang di produksi oleh OMAH PRODUCTION-MAN Gondanglegi/MAN 1 Malang "Lindungi Harta Negara, Sayangi Keluarga dan Bangsa Untuk Menuju Nusantara yang Lebih Sejahtera" 
Film ke-1 dari OMAH PRODUCTION
#filmpendek#kawalhartanegara#BPKRI#antikorupsi#kawalhartanegara#BPKRI#mangondanglegi#exploremangondanglegi
Repost @humas_jabar ・・・
Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat.
.
Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material
.
Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP.
.
Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #wtp #wajartanpapengecualian #bpkri #bpk #laporankeuangan #opiniwtp
Repost @humas_jabar ・・・ Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat. . Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material . Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP. . Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016 . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #wtp  #wajartanpapengecualian  #bpkri  #bpk  #laporankeuangan  #opiniwtp 
from @humas_jabar -  Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
.
Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov.
.
Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #opini #bpkri #bpk #badanpemeriksakeuangan #opiniwtp #wajartanpapengecualian #2017 #wtp - #regrann
from @humas_jabar - Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016. . Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov. . Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #opini  #bpkri  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #opiniwtp  #wajartanpapengecualian  #2017  #wtp  - #regrann 
Auditor cilik kesayangan ayah ibu 😘 udah mulai g betah kalo dipasangin topi.. akhirnya foto jd blur 🤣🤣 #tamamayyasalsyazani #auditor #bpkri
Terima kasih bpk2 ibu2 dari BPK-RI prov jateng sudah bukber liwetan di social canteen 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 👏🏻👏🏻👏🏻 @diyoriho ・・・
Bukber dan pisah-sambut Jateng 4.

#bukber #ramadhan #semarang #kulinersemarang #bpkri #semarangrecommended #semarangkekinian #socialcanteen #socialcanteensemarang
#bukber bareng Wakil BPK RI Bpk. Bahrullah Akbar (9/6/17)
.
.
Goyang dong 🙋
#indonesia #bpkri #carikamu
Liputan6.com, Jambi Di tengah kisruh suap di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara beruntun. Gubernur Jambi Zumi Zola pun bersukur atas raihan predikat tersebut.

Opini WTP itu diumumkan oleh BPK perwakilan Jambi dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 pada Rabu pagi, 31 Mei 2017.

Menanggapi opini WTP itu, Zumi Zola mengatakan, raihan tersebut merupakan wujud komitmen pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara dengan baik. Di mana Pemprov Jambi selalu mengikuti prinsip-prinsip penggunaan keuangan negara yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku. "Ini langkah bagus untuk mendorong terwujudnya good government dan clean governance," ujar Zola.

Zola menambahkan, setiap opiniWTP bukan tanpa catatan. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan BPK agar catatan tersebut bisa diselesaikan. Misal, kelebihan pembayaran bisa cepat dikembalikan ke negara. "Jadi sebenarnya bukan masalah mendapat WTP-nya, tetapi adalah komitmen bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara. Karena kita diberikan amanah, dengan dana itu kita membangun daerah," ucap Zola.

Sementara, Ketua BPK Perwakilan Jambi, Parna mengatakan, tahun 2016 merupakan tahun kedua bagi pemerintah pusat dan daerah menerapkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Ia menjelaskan, BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, yakni Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada Senin, 29 Mei 2017, Parna sampai bersumpah pemberian opini WTP sudah melalui proses yang panjang. Dan itu tanpa ada rekayasa sedikitpun. Apalagi, kata dia, ada tim berjumlah sembilan orang yang memberikan penilaian akhir.

Hal itu diungkap Parna untuk menepis isu miring seiring munculnya kasus suap auditor utama III BPK, Rochmadi Saptogiri dan Kepala Auditorat III BPK, Ali Sadli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir pekan lalu.
(Lanjut di Komentar)
Liputan6.com, Jambi Di tengah kisruh suap di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara beruntun. Gubernur Jambi Zumi Zola pun bersukur atas raihan predikat tersebut. Opini WTP itu diumumkan oleh BPK perwakilan Jambi dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 pada Rabu pagi, 31 Mei 2017. Menanggapi opini WTP itu, Zumi Zola mengatakan, raihan tersebut merupakan wujud komitmen pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara dengan baik. Di mana Pemprov Jambi selalu mengikuti prinsip-prinsip penggunaan keuangan negara yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku. "Ini langkah bagus untuk mendorong terwujudnya good government dan clean governance," ujar Zola. Zola menambahkan, setiap opiniWTP bukan tanpa catatan. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan BPK agar catatan tersebut bisa diselesaikan. Misal, kelebihan pembayaran bisa cepat dikembalikan ke negara. "Jadi sebenarnya bukan masalah mendapat WTP-nya, tetapi adalah komitmen bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara. Karena kita diberikan amanah, dengan dana itu kita membangun daerah," ucap Zola. Sementara, Ketua BPK Perwakilan Jambi, Parna mengatakan, tahun 2016 merupakan tahun kedua bagi pemerintah pusat dan daerah menerapkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Ia menjelaskan, BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, yakni Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada Senin, 29 Mei 2017, Parna sampai bersumpah pemberian opini WTP sudah melalui proses yang panjang. Dan itu tanpa ada rekayasa sedikitpun. Apalagi, kata dia, ada tim berjumlah sembilan orang yang memberikan penilaian akhir. Hal itu diungkap Parna untuk menepis isu miring seiring munculnya kasus suap auditor utama III BPK, Rochmadi Saptogiri dan Kepala Auditorat III BPK, Ali Sadli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir pekan lalu. (Lanjut di Komentar)
Konsultasi BPK 
Pansus LHP BPK DPRD Bantul berkonsultasi kepada BPK RI perwakilan DIY. 
#lhp #bpk #pengawasan #dprd #bantul #kontrol #controlling #keuangan #finance #bpkri
Tahun 2016 Polri mendapat anggaran dari pemerintah sebesar 73 trilyun. Anggaran tersebut langsung dikelola oleh setiap Satker Polri yang berjumlah 1.256 satker.
Hal ini mempermudah Polri dalam mengelola anggaran karena Satker langsung berhubungan dengan perbendaharaan negara. “Tadi alhamdulillah, Polri mendapat predikat WTP dari hasil pengelolaan anggaran tahun 2016 oleh BPK RI. Hal ini sangat bermanfaat bagi Polri, karena kami dianggap mampu mengelola uang negara yang diamanatkan ke Polri,” ujar Kapolri.

Sementara itu, dari BPK RI, Bapak Agung Samporna mengatakan bahwa Polri luar biasa mampu mengelola keuangan dengan baik. “Polri luar biasa, dengan 1.256 satker yang di seluruh Indonesia tidaklah mudah dalam melakukan pengelolaan keuangannya.

Dulu Polri menggunakan mekanisme Otorisasi Internal, sekarang menggunakan otorisasi desentralisasi langsung ke satker-satker,” jelas Agung.
Dengan berhasilnya Polri mendapatkan predikat WTP diharapkan dapat terus mempertahankannya, dengan dukungan seluruh personel Polri.
.
.
.
.
#kapolri #mabespolri #wakapolri #puskeupolri #bpkri #kebendaharaanpolri #polri #promoter #kamihumaspolri #Biromultimedia
Tahun 2016 Polri mendapat anggaran dari pemerintah sebesar 73 trilyun. Anggaran tersebut langsung dikelola oleh setiap Satker Polri yang berjumlah 1.256 satker. Hal ini mempermudah Polri dalam mengelola anggaran karena Satker langsung berhubungan dengan perbendaharaan negara. “Tadi alhamdulillah, Polri mendapat predikat WTP dari hasil pengelolaan anggaran tahun 2016 oleh BPK RI. Hal ini sangat bermanfaat bagi Polri, karena kami dianggap mampu mengelola uang negara yang diamanatkan ke Polri,” ujar Kapolri. Sementara itu, dari BPK RI, Bapak Agung Samporna mengatakan bahwa Polri luar biasa mampu mengelola keuangan dengan baik. “Polri luar biasa, dengan 1.256 satker yang di seluruh Indonesia tidaklah mudah dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Dulu Polri menggunakan mekanisme Otorisasi Internal, sekarang menggunakan otorisasi desentralisasi langsung ke satker-satker,” jelas Agung. Dengan berhasilnya Polri mendapatkan predikat WTP diharapkan dapat terus mempertahankannya, dengan dukungan seluruh personel Polri. . . . . #kapolri  #mabespolri  #wakapolri  #puskeupolri  #bpkri  #kebendaharaanpolri  #polri  #promoter  #kamihumaspolri  #Biromultimedia 
Trailer film pendek MENCARI NANDI

Crew
@farhan_hans @java_pixel @mirzaidhamfaruq @kardinadr @arifeffen @wiinnanda @adibingar @nanakibrahim @radhoot @wahyudinaji

@mencarinandi @museum_bpkri @kawalhartanegara #film #mencarinandi #bpkri #usaid #kawalhartanegara #magelang
Trailer film pendek MENCARI NANDI Crew @farhan_hans @java_pixel @mirzaidhamfaruq @kardinadr @arifeffen @wiinnanda @adibingar @nanakibrahim @radhoot @wahyudinaji @mencarinandi @museum_bpkri @kawalhartanegara #film  #mencarinandi  #bpkri  #usaid  #kawalhartanegara  #magelang 
Tahun 2016 Polri mendapat anggaran dari pemerintah sebesar 73 trilyun. Anggaran tersebut langsung dikelola oleh setiap Satker Polri yang berjumlah 1.256 satker.
Hal ini mempermudah Polri dalam mengelola anggaran karena Satker langsung berhubungan dengan perbendaharaan negara. “Tadi alhamdulillah, Polri mendapat predikat WTP dari hasil pengelolaan anggaran tahun 2016 oleh BPK RI. Hal ini sangat bermanfaat bagi Polri, karena kami dianggap mampu mengelola uang negara yang diamanatkan ke Polri,” ujar Kapolri.

Sementara itu, dari BPK RI, Bapak Agung Samporna mengatakan bahwa Polri luar biasa mampu mengelola keuangan dengan baik. “Polri luar biasa, dengan 1.256 satker yang di seluruh Indonesia tidaklah mudah dalam melakukan pengelolaan keuangannya.

Dulu Polri menggunakan mekanisme Otorisasi Internal, sekarang menggunakan otorisasi desentralisasi langsung ke satker-satker,” jelas Agung.
Dengan berhasilnya Polri mendapatkan predikat WTP diharapkan dapat terus mempertahankannya, dengan dukungan seluruh personel Polri.
@divisihumaspolri
.
.
.
.
#kapolri #mabespolri #wakapolri #puskeupolri #bpkri #kebendaharaanpolri #polri #promoter #kamihumaspolri #Biromultimedia
Tahun 2016 Polri mendapat anggaran dari pemerintah sebesar 73 trilyun. Anggaran tersebut langsung dikelola oleh setiap Satker Polri yang berjumlah 1.256 satker. Hal ini mempermudah Polri dalam mengelola anggaran karena Satker langsung berhubungan dengan perbendaharaan negara. “Tadi alhamdulillah, Polri mendapat predikat WTP dari hasil pengelolaan anggaran tahun 2016 oleh BPK RI. Hal ini sangat bermanfaat bagi Polri, karena kami dianggap mampu mengelola uang negara yang diamanatkan ke Polri,” ujar Kapolri. Sementara itu, dari BPK RI, Bapak Agung Samporna mengatakan bahwa Polri luar biasa mampu mengelola keuangan dengan baik. “Polri luar biasa, dengan 1.256 satker yang di seluruh Indonesia tidaklah mudah dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Dulu Polri menggunakan mekanisme Otorisasi Internal, sekarang menggunakan otorisasi desentralisasi langsung ke satker-satker,” jelas Agung. Dengan berhasilnya Polri mendapatkan predikat WTP diharapkan dapat terus mempertahankannya, dengan dukungan seluruh personel Polri. @divisihumaspolri . . . . #kapolri  #mabespolri  #wakapolri  #puskeupolri  #bpkri  #kebendaharaanpolri  #polri  #promoter  #kamihumaspolri  #Biromultimedia 
Trailer film pendek MENCARI NANDI

Crew:
@farhan_hans @java_pixel @mirzaidhamfaruq @kardinadr @arifeffen @wiinnanda @adibingar @nanakibrahim @radhoot @wahyudinaji

@mencarinandi @museum_bpkri @kawalhartanegara #film #mencarinandi #bpkri #usaid #kawalhartanegara #magelang
Trailer film pendek MENCARI NANDI Crew: @farhan_hans @java_pixel @mirzaidhamfaruq @kardinadr @arifeffen @wiinnanda @adibingar @nanakibrahim @radhoot @wahyudinaji @mencarinandi @museum_bpkri @kawalhartanegara #film  #mencarinandi  #bpkri  #usaid  #kawalhartanegara  #magelang 
Tahun 2016 Polri mendapat anggaran dari pemerintah sebesar 73 trilyun. Anggaran tersebut langsung dikelola oleh setiap Satker Polri yang berjumlah 1.256 satker.
Hal ini mempermudah Polri dalam mengelola anggaran karena Satker langsung berhubungan dengan perbendaharaan negara. “Tadi alhamdulillah, Polri mendapat predikat WTP dari hasil pengelolaan anggaran tahun 2016 oleh BPK RI. Hal ini sangat bermanfaat bagi Polri, karena kami dianggap mampu mengelola uang negara yang diamanatkan ke Polri,” ujar Kapolri.

Sementara itu, dari BPK RI, Bapak Agung Samporna mengatakan bahwa Polri luar biasa mampu mengelola keuangan dengan baik. “Polri luar biasa, dengan 1.256 satker yang di seluruh Indonesia tidaklah mudah dalam melakukan pengelolaan keuangannya.

Dulu Polri menggunakan mekanisme Otorisasi Internal, sekarang menggunakan otorisasi desentralisasi langsung ke satker-satker,” jelas Agung.
Dengan berhasilnya Polri mendapatkan predikat WTP diharapkan dapat terus mempertahankannya, dengan dukungan seluruh personel Polri.
.
.
.
.
#kapolri #mabespolri #wakapolri #puskeupolri #bpkri #kebendaharaanpolri #polri #promoter #kamihumaspolri #Biromultimedia
Tahun 2016 Polri mendapat anggaran dari pemerintah sebesar 73 trilyun. Anggaran tersebut langsung dikelola oleh setiap Satker Polri yang berjumlah 1.256 satker. Hal ini mempermudah Polri dalam mengelola anggaran karena Satker langsung berhubungan dengan perbendaharaan negara. “Tadi alhamdulillah, Polri mendapat predikat WTP dari hasil pengelolaan anggaran tahun 2016 oleh BPK RI. Hal ini sangat bermanfaat bagi Polri, karena kami dianggap mampu mengelola uang negara yang diamanatkan ke Polri,” ujar Kapolri. Sementara itu, dari BPK RI, Bapak Agung Samporna mengatakan bahwa Polri luar biasa mampu mengelola keuangan dengan baik. “Polri luar biasa, dengan 1.256 satker yang di seluruh Indonesia tidaklah mudah dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Dulu Polri menggunakan mekanisme Otorisasi Internal, sekarang menggunakan otorisasi desentralisasi langsung ke satker-satker,” jelas Agung. Dengan berhasilnya Polri mendapatkan predikat WTP diharapkan dapat terus mempertahankannya, dengan dukungan seluruh personel Polri. . . . . #kapolri  #mabespolri  #wakapolri  #puskeupolri  #bpkri  #kebendaharaanpolri  #polri  #promoter  #kamihumaspolri  #Biromultimedia 
Pemkot Pontianak Pertahankan WTP

Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2016 beserta penghargaan atas opini WTP itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Dr. Ida Sundari kepada Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, SH. M.Hum di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (6/6/2017). .

Selengkapnya : http://www.pontianakkota.go.id/?p=5273#sthash.JimOjfEC.dpuf

#wtp #wajartanpapengecualian #bpk #bpkri #lhp #lkdp #kalbar #pontianakhebat #kotapontianak #pemkotpontianak
Pemkot Pontianak Pertahankan WTP Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2016 beserta penghargaan atas opini WTP itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Dr. Ida Sundari kepada Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, SH. M.Hum di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (6/6/2017). . Selengkapnya : http://www.pontianakkota.go.id/?p=5273#sthash .JimOjfEC.dpuf #wtp  #wajartanpapengecualian  #bpk  #bpkri  #lhp  #lkdp  #kalbar  #pontianakhebat  #kotapontianak  #pemkotpontianak 
Tahun 2016 Polri mendapat anggaran dari pemerintah sebesar 73 trilyun. Anggaran tersebut langsung dikelola oleh setiap Satker Polri yang berjumlah 1.256 satker.
Hal ini mempermudah Polri dalam mengelola anggaran karena Satker langsung berhubungan dengan perbendaharaan negara. “Tadi alhamdulillah, Polri mendapat predikat WTP dari hasil pengelolaan anggaran tahun 2016 oleh BPK RI. Hal ini sangat bermanfaat bagi Polri, karena kami dianggap mampu mengelola uang negara yang diamanatkan ke Polri,” ujar Kapolri.

Sementara itu, dari BPK RI, Bapak Agung Samporna mengatakan bahwa Polri luar biasa mampu mengelola keuangan dengan baik. “Polri luar biasa, dengan 1.256 satker yang di seluruh Indonesia tidaklah mudah dalam melakukan pengelolaan keuangannya.

Dulu Polri menggunakan mekanisme Otorisasi Internal, sekarang menggunakan otorisasi desentralisasi langsung ke satker-satker,” jelas Agung.
Dengan berhasilnya Polri mendapatkan predikat WTP diharapkan dapat terus mempertahankannya, dengan dukungan seluruh personel Polri.
.
.
.
.
#kapolri #mabespolri #wakapolri #puskeupolri #bpkri #kebendaharaanpolri #polri #promoter #kamihumaspolri #Biromultimedia
Tahun 2016 Polri mendapat anggaran dari pemerintah sebesar 73 trilyun. Anggaran tersebut langsung dikelola oleh setiap Satker Polri yang berjumlah 1.256 satker. Hal ini mempermudah Polri dalam mengelola anggaran karena Satker langsung berhubungan dengan perbendaharaan negara. “Tadi alhamdulillah, Polri mendapat predikat WTP dari hasil pengelolaan anggaran tahun 2016 oleh BPK RI. Hal ini sangat bermanfaat bagi Polri, karena kami dianggap mampu mengelola uang negara yang diamanatkan ke Polri,” ujar Kapolri. Sementara itu, dari BPK RI, Bapak Agung Samporna mengatakan bahwa Polri luar biasa mampu mengelola keuangan dengan baik. “Polri luar biasa, dengan 1.256 satker yang di seluruh Indonesia tidaklah mudah dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Dulu Polri menggunakan mekanisme Otorisasi Internal, sekarang menggunakan otorisasi desentralisasi langsung ke satker-satker,” jelas Agung. Dengan berhasilnya Polri mendapatkan predikat WTP diharapkan dapat terus mempertahankannya, dengan dukungan seluruh personel Polri. . . . . #kapolri  #mabespolri  #wakapolri  #puskeupolri  #bpkri  #kebendaharaanpolri  #polri  #promoter  #kamihumaspolri  #Biromultimedia 
Pemkab Banjar mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016. Tak hanya Pemkab Banjar saja yang mendapatkan LHP tersebut, namun 13 Kabupaten/Kota juga mendapatkan hal yang sama. Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan di ruang aula kantor BPK perwakilan Provinsi Kalimatan Selatan, Banjarbaru, Senin (5/6). Dari Pemkab Banjar, Bupati Banjar H. Khalilurrahman menerima LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Didi Budi Satrio.

#2017 #pemkabbanjar #kabbanjar #LHP #provkalsel #penghargaan #BPKRI
Pemkab Banjar mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016. Tak hanya Pemkab Banjar saja yang mendapatkan LHP tersebut, namun 13 Kabupaten/Kota juga mendapatkan hal yang sama. Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan di ruang aula kantor BPK perwakilan Provinsi Kalimatan Selatan, Banjarbaru, Senin (5/6). Dari Pemkab Banjar, Bupati Banjar H. Khalilurrahman menerima LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Didi Budi Satrio. #2017  #pemkabbanjar  #kabbanjar  #LHP  #provkalsel  #penghargaan  #BPKRI 
Ketua dan Wakil Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar berjalan sesudah pengambilan sumpah jabatan yg dipimpin Ketua MA, Hatta Ali, Jakarta (26/4). Upacara pengambilan sumpah dihadiri oleh beberapa Menteri #kabinetkerja . 
#latepost #pelantikan #bpkri
Ketua dan Wakil Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar berjalan sesudah pengambilan sumpah jabatan yg dipimpin Ketua MA, Hatta Ali, Jakarta (26/4). Upacara pengambilan sumpah dihadiri oleh beberapa Menteri #kabinetkerja  . #latepost  #pelantikan  #bpkri 
Menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dari BPK RI Perwakilan Lampung. Alhamdulillah Lampung Selatan mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

#Lampung #LampungSelatan #Ramadhan2017 #Berkah #BPKRI #Bupati #ZainudinHasan #WTP #AyoBangunDesa
#Repost @irnacenter with @repostapp
・・・
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.
Dalam penyerahan LHP tersebut Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih opini WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN ) dari BPK-RI. || @jokowi @bpkri @kemendagri @kemenpanrb @kemenkeuri @irnadim#wtp#bpkri#pandeglangbogaurang#pandeglang#banten
#Repost  @irnacenter with @repostapp ・・・ Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Dalam penyerahan LHP tersebut Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih opini WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN ) dari BPK-RI. || @jokowi @bpkri @kemendagri @kemenpanrb @kemenkeuri @irnadim#wtp #bpkri #pandeglangbogaurang #pandeglang #banten 
Ayoo ke Museum... 😃 😃 #Repost from @thesadewa. .
.
.

Ayo ke Museum BPK RI

Banyak banget lho yang bisa kalian dapat disini. Selain informasi yang banyak tentang pengawasan keuangan, kita juga bisa lebih tahu lho tentang sejarahnya. Selain itu museum ini beda dari yang lain, pastinya pakai media canggih yang bisa kita pakai. Jadi main ke Museum BPK bakal rubah pandangan kalian tentang Museum yang ngebosenin

Tunggu apa lagi, yuk main museum

#museum #museumbpk #bpk #bpkri #magelang #barkorwil
Ayoo ke Museum... 😃 😃 #Repost  from @thesadewa. . . . Ayo ke Museum BPK RI Banyak banget lho yang bisa kalian dapat disini. Selain informasi yang banyak tentang pengawasan keuangan, kita juga bisa lebih tahu lho tentang sejarahnya. Selain itu museum ini beda dari yang lain, pastinya pakai media canggih yang bisa kita pakai. Jadi main ke Museum BPK bakal rubah pandangan kalian tentang Museum yang ngebosenin Tunggu apa lagi, yuk main museum #museum  #museumbpk  #bpk  #bpkri  #magelang  #barkorwil 
Pada tanggal 21 April 2017 lalu,Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang baru. Berbeda dgn dua Ketua BPK sebelumnya yg mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR RI (yang juga anggota parpol) dan tidak mempunyai BACKGROUND AKUNTANSI. Kali ini,Badan Auditor TERTINGGI di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang AKUNTAN,sebagaimana seharusnya.
Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni #UNPAD ini?Semoga!

Adakah yg bercita-cita menjadi Auditor Negara BPK RI ?? Repost: @republikakuntansi  #akuntan #BPK #BPKRI #BadanPemeriksaKeuangan #uang #amikom #amikomjogja #akuntansi #akuntanindonesia #accounting #global #ikatanakuntanindonesia  #akuntansiamikom #amikom #amikomjogja #universitas #universitasamikomyogyakarta #university #indonesia ##repost #republikakuntansi
Pada tanggal 21 April 2017 lalu,Mahkamah Agung resmi melantik ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang baru. Berbeda dgn dua Ketua BPK sebelumnya yg mempunyai track record pernah menjadi anggota DPR RI (yang juga anggota parpol) dan tidak mempunyai BACKGROUND AKUNTANSI. Kali ini,Badan Auditor TERTINGGI di negeri ini kembali dipimpin oleh seorang AKUNTAN,sebagaimana seharusnya. Akankah kinerja BPK menjadi lebih baik dipimpin oleh alumni #UNPAD  ini?Semoga! Adakah yg bercita-cita menjadi Auditor Negara BPK RI ?? Repost: @republikakuntansi #akuntan  #BPK  #BPKRI  #BadanPemeriksaKeuangan  #uang  #amikom  #amikomjogja  #akuntansi  #akuntanindonesia  #accounting  #global  #ikatanakuntanindonesia  #akuntansiamikom  #amikom  #amikomjogja  #universitas  #universitasamikomyogyakarta  #university  #indonesia  ##repost  #republikakuntansi 
Kabupaten Bekasi raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke 3 kalinya.

Bandung 2 Juni 2017. BPK RI menyerahkan LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bekasi TA.2016 kepada Bupati Bekasi dr Hj.Neneng Hasanah Yasin yang didampingi Ketua DPRD Kab.Bekasi Sunandar. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa SST. M.Acc Ak. bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-3 kalinya.
Selain Pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam kesempatan yang sama juga diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap LKPD TA.2016 pada 13 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Jawa Barat. Bupati Bekasi dalam pernyataan resminya merasa sangat bersyukur atas pencapaian kinerja pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan oleh seluruh skpd, sehingga Kabupaten Bekasi dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke 3 kalinya secara berturut turut, semoga dengan ini Kabupaten Bekasi akan semakin Bersinar. Ucapnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dihasilkan suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) ini mempunyai fungsi seperti yang tercantum dalam  Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Lampiran VI butir 3. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan. Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan(fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukam adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi keuangan negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

#pemkabbekasi #bekasi #humasbekasikab #bekasibersinar #kabbekasiWTP #WTP #BPKRI
Kabupaten Bekasi raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke 3 kalinya. Bandung 2 Juni 2017. BPK RI menyerahkan LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bekasi TA.2016 kepada Bupati Bekasi dr Hj.Neneng Hasanah Yasin yang didampingi Ketua DPRD Kab.Bekasi Sunandar. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa SST. M.Acc Ak. bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-3 kalinya. Selain Pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam kesempatan yang sama juga diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap LKPD TA.2016 pada 13 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Jawa Barat. Bupati Bekasi dalam pernyataan resminya merasa sangat bersyukur atas pencapaian kinerja pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan oleh seluruh skpd, sehingga Kabupaten Bekasi dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke 3 kalinya secara berturut turut, semoga dengan ini Kabupaten Bekasi akan semakin Bersinar. Ucapnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dihasilkan suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) ini mempunyai fungsi seperti yang tercantum dalam  Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Lampiran VI butir 3. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan. Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan(fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukam adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi keuangan negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. #pemkabbekasi  #bekasi  #humasbekasikab  #bekasibersinar  #kabbekasiWTP  #WTP  #BPKRI 
Ikutan ngehits di hari lahir pancasila #bpkri #bpkbanten #sayaindonesia #sayapancasila (kangpoto)
Alhamdulillahirabbil 'alamin, berkat perjuangan panjang serta kerjasama seluruh organisasi perangkat daerah dan dukungan Legislatif/Dprd & segenap masyarakat Kab. Pandeglang, hari ini Kepala BPK RI Perwakilan Banten T. IPoeng Andjar Wasita, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang thn anggaran 2016 Kepada Bupati Pandeglang @irnadim pemerintah Kab Pandeglang meraih opini WTP/Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. (31/5/17). Tidak lantas berpuas diri, opini ini justru menjadi PR baru bagi Pemerintah Kab. Pandeglang untuk dapat terus mempertahankan capaian LHP BPK RI tersebut secara berkesinambungan di thn berikutnya. Opini ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan menjadi sasaran menuju Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah yang Auditabel & menjd Bagian Tata Kelola Pemerintahan yg transparan & bertanggung jawab 
Akhir kata, selamat bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kab. Pandeglang khususnya, serta seluruh masyarakat Kab. Pandeglang pada umumnya, selamat bagi kita semua#bpkri#wtp#2017#pandeglang#Banten
Alhamdulillahirabbil 'alamin, berkat perjuangan panjang serta kerjasama seluruh organisasi perangkat daerah dan dukungan Legislatif/Dprd & segenap masyarakat Kab. Pandeglang, hari ini Kepala BPK RI Perwakilan Banten T. IPoeng Andjar Wasita, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang thn anggaran 2016 Kepada Bupati Pandeglang @irnadim pemerintah Kab Pandeglang meraih opini WTP/Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. (31/5/17). Tidak lantas berpuas diri, opini ini justru menjadi PR baru bagi Pemerintah Kab. Pandeglang untuk dapat terus mempertahankan capaian LHP BPK RI tersebut secara berkesinambungan di thn berikutnya. Opini ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan menjadi sasaran menuju Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah yang Auditabel & menjd Bagian Tata Kelola Pemerintahan yg transparan & bertanggung jawab Akhir kata, selamat bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kab. Pandeglang khususnya, serta seluruh masyarakat Kab. Pandeglang pada umumnya, selamat bagi kita semua#bpkri #wtp #2017 #pandeglang #Banten 
from  IG  medantalk -  Pemprov Sumut Raih Opini WTP Tiga Kali Beruntun dari BPK

Pemprov Sumut meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Predikat opini WTP ini menjadi tambahan koleksi bagi Pemprov Sumut yang selama dua tahun terakhir juga sukses memperoleh predikat serupa. Yakni pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.

Ucapan selamat pun datang dari Anggota V BPK RI Isma Yatun yang bertugas menyerahkan LHP ini pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (30/5/2017).
.
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilakukan, maka BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Sumut berhasil mempertahankan opini WTP ini tiga kali berturut," kata Isma.

Melalui pidatonya, Isma mendorong Pemprov Sumut untuk menjadikan raihan tiga kali berturut-turut predikat opini WTP ini sebagai momentum perbaikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
.
"Raihan ini diharap menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan pada tahun yang akan datang," katanya.

Sumber : http://medan.tribunnews.com/2017/05/30/wow-pemprov-sumut-raih-opini-wtp-tiga-kali-beruntun-dari-bpk
#Medan #Berita #WTP #Sumut #BPKRI #MedanTalk - #regrann
from IG medantalk - Pemprov Sumut Raih Opini WTP Tiga Kali Beruntun dari BPK Pemprov Sumut meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016. Predikat opini WTP ini menjadi tambahan koleksi bagi Pemprov Sumut yang selama dua tahun terakhir juga sukses memperoleh predikat serupa. Yakni pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015. Ucapan selamat pun datang dari Anggota V BPK RI Isma Yatun yang bertugas menyerahkan LHP ini pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (30/5/2017). . "Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilakukan, maka BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Sumut berhasil mempertahankan opini WTP ini tiga kali berturut," kata Isma. Melalui pidatonya, Isma mendorong Pemprov Sumut untuk menjadikan raihan tiga kali berturut-turut predikat opini WTP ini sebagai momentum perbaikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. . "Raihan ini diharap menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan pada tahun yang akan datang," katanya. Sumber : http://medan.tribunnews.com/2017/05/30/wow-pemprov-sumut-raih-opini-wtp-tiga-kali-beruntun-dari-bpk #Medan  #Berita  #WTP  #Sumut  #BPKRI  #MedanTalk  - #regrann 
"Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 Kota Balikpapan"
-
Balikpapan menerima penghargaan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (30/5/2017). Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim BPK RI Dori Santoso dan diterima langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi, di Kantor Perwakilan BPK-RI Samarinda.
-
Penghargaan ini diberikan agar menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntable untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
-
#balikpapan#kotabalikpapan#infobalikpapan#humaspemkotbpn#instabpn#inibalikpapanbosku#balikpapancity#balikpapanadaapa#balikpapankekinian#inibalikpapances#welovebalikpapan#balikpapanku#balikpapantl#anakmudabpp#explorebalikpapan#bpkri#wajartanpapengecualian#kalimantantimur#kaltim
"Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 Kota Balikpapan" - Balikpapan menerima penghargaan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (30/5/2017). Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim BPK RI Dori Santoso dan diterima langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi, di Kantor Perwakilan BPK-RI Samarinda. - Penghargaan ini diberikan agar menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntable untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - #balikpapan #kotabalikpapan #infobalikpapan #humaspemkotbpn #instabpn #inibalikpapanbosku #balikpapancity #balikpapanadaapa #balikpapankekinian #inibalikpapances #welovebalikpapan #balikpapanku #balikpapantl #anakmudabpp #explorebalikpapan #bpkri #wajartanpapengecualian #kalimantantimur #kaltim 
Congrats ☺👏 @sumutpaten || regram @medantalk
Pemprov Sumut Raih Opini WTP Tiga Kali Beruntun dari BPK

Pemprov Sumut meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Predikat opini WTP ini menjadi tambahan koleksi bagi Pemprov Sumut yang selama dua tahun terakhir juga sukses memperoleh predikat serupa. Yakni pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.

Ucapan selamat pun datang dari Anggota V BPK RI Isma Yatun yang bertugas menyerahkan LHP ini pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (30/5/2017).
.
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilakukan, maka BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Sumut berhasil mempertahankan opini WTP ini tiga kali berturut," kata Isma.

Melalui pidatonya, Isma mendorong Pemprov Sumut untuk menjadikan raihan tiga kali berturut-turut predikat opini WTP ini sebagai momentum perbaikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
.
"Raihan ini diharap menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan pada tahun yang akan datang," katanya.

Sumber : http://medan.tribunnews.com/2017/05/30/wow-pemprov-sumut-raih-opini-wtp-tiga-kali-beruntun-dari-bpk
#Medan #Berita #WTP #Sumut #BPKRI #MedanTalk
Congrats ☺👏 @sumutpaten || regram @medantalk Pemprov Sumut Raih Opini WTP Tiga Kali Beruntun dari BPK Pemprov Sumut meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016. Predikat opini WTP ini menjadi tambahan koleksi bagi Pemprov Sumut yang selama dua tahun terakhir juga sukses memperoleh predikat serupa. Yakni pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015. Ucapan selamat pun datang dari Anggota V BPK RI Isma Yatun yang bertugas menyerahkan LHP ini pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (30/5/2017). . "Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilakukan, maka BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Sumut berhasil mempertahankan opini WTP ini tiga kali berturut," kata Isma. Melalui pidatonya, Isma mendorong Pemprov Sumut untuk menjadikan raihan tiga kali berturut-turut predikat opini WTP ini sebagai momentum perbaikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. . "Raihan ini diharap menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan pada tahun yang akan datang," katanya. Sumber : http://medan.tribunnews.com/2017/05/30/wow-pemprov-sumut-raih-opini-wtp-tiga-kali-beruntun-dari-bpk #Medan  #Berita  #WTP  #Sumut  #BPKRI  #MedanTalk 
Terlepas WTP atau WDP, yang penting sudah bekerja dengan seluruh tenaga, tur gak nyogok 😏
*gak_kuat_melek😵*
#bpk #bpkri #wtp #wdp #surabaya #suroboyo
30 Mei 2017, Gedung DPRD Prov. Riau

Rapat paripurna penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Riau dipimpin Ketua DPRD Prov. Riau Septina Primawati dan dihadiri perwakilan BPK RI Prof Dr. Edy Mulyadi Soepardi, Forkopimda, anggota DPRD Prov. Riau, dan undangan. 
#Riau #parlemen #legislatif #DPRD #BPKRI
30 Mei 2017, Gedung DPRD Prov. Riau Rapat paripurna penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Riau dipimpin Ketua DPRD Prov. Riau Septina Primawati dan dihadiri perwakilan BPK RI Prof Dr. Edy Mulyadi Soepardi, Forkopimda, anggota DPRD Prov. Riau, dan undangan. #Riau  #parlemen  #legislatif  #DPRD  #BPKRI 
#InfoPUPR , Kementerian PUPR memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dari BPKRI, Selasa (30/5) 2017di Jakarta

Penyerahan hasil Auditited diserahkan oleh Rizal Djalil Anggota IV BPKRI dan diterima langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dihadiri pula oleh sejulah pejabat Eselon I,II,III dan IV di lingkungan Kementerian PUPR.

#SahabatPUPR
#kerjanyata
#infrastrukturuntuknegeri 
#Jokowi 
#setkabgoid 
#bpkri
#InfoPUPR  , Kementerian PUPR memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dari BPKRI, Selasa (30/5) 2017di Jakarta Penyerahan hasil Auditited diserahkan oleh Rizal Djalil Anggota IV BPKRI dan diterima langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dihadiri pula oleh sejulah pejabat Eselon I,II,III dan IV di lingkungan Kementerian PUPR. #SahabatPUPR  #kerjanyata  #infrastrukturuntuknegeri  #Jokowi  #setkabgoid  #bpkri 
#infopupr , Kementerian PUPR memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan PUPR Tahun Angaran 2016 ( Audited) dari BPKRI, Selasa (30/5) di Jakarta.
Penyerahan hasil Audited diserahkan oleh Rizal Djalil Anggota IV BPK-RI yang diterima langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dihadiri juga oleh sejumlah pejabat Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kementerian PUPR.

#sahabatpupr #kerjanyata #infrastrukturuntuknegeri #jokowi #sekretariatkabinet #WTP #bpkri
#infopupr  , Kementerian PUPR memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan PUPR Tahun Angaran 2016 ( Audited) dari BPKRI, Selasa (30/5) di Jakarta. Penyerahan hasil Audited diserahkan oleh Rizal Djalil Anggota IV BPK-RI yang diterima langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dihadiri juga oleh sejumlah pejabat Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kementerian PUPR. #sahabatpupr  #kerjanyata  #infrastrukturuntuknegeri  #jokowi  #sekretariatkabinet  #WTP  #bpkri 
Transparant keyring.. #bpkri #babel
Ayo ke Museum BPK RI

Banyak banget lho yang bisa kalian dapat disini. Selain informasi yang banyak tentang pengawasan keuangan, kita juga bisa lebih tahu lho tentang sejarahnya. Selain itu museum ini beda dari yang lain, pastinya pakai media canggih yang bisa kita pakai. Jadi main ke Museum BPK bakal rubah pandangan kalian tentang Museum yang ngebosenin

Tunggu apa lagi, yuk main museum

#museum #museumbpk #bpk #bpkri #magelang #barkorwil
Ayo ke Museum BPK RI Banyak banget lho yang bisa kalian dapat disini. Selain informasi yang banyak tentang pengawasan keuangan, kita juga bisa lebih tahu lho tentang sejarahnya. Selain itu museum ini beda dari yang lain, pastinya pakai media canggih yang bisa kita pakai. Jadi main ke Museum BPK bakal rubah pandangan kalian tentang Museum yang ngebosenin Tunggu apa lagi, yuk main museum #museum  #museumbpk  #bpk  #bpkri  #magelang  #barkorwil 
Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI yang ke-7 untuk Sul-Sel. Selamat untuk Semuanya!!!
#bpkri
#wtp 
#dprdsulsel
Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI yang ke-7 untuk Sul-Sel. Selamat untuk Semuanya!!! #bpkri  #wtp  #dprdsulsel 
Rapat koordinasi persiapan paripurna😊😊#penyerahan #lhp #bpkri #pemprov #dkijakarta
Bulan Mei tahun 2017 menjadi bulan yang menggembirakan bagi insan Keuangan Negara di Indonesia. Karena, inilah tahun pertama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini tertinggi dari auditor negara yaitu WTP, setelah 12 tahun penyusunan LKPP. Lengkapnya, sejak tahun 2004 s.d. 2008 LKPP selalu mendapatkan opini Disclaimer (TMP), sedangkan tahun 2009 s.d. 2015 selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
----------------------------------------------------------------------------
#akuntansi #akuntan #republikakuntansi #akuntanindonesia #akuntanmuda #bpkri #savekpk #auditor #menkeu #srimulyani #badanpemeriksakeuangan #ketuabpkri #lkpp2016 #wtp #dirjenperbendaharaan #ottbpk #ottkpk
Bulan Mei tahun 2017 menjadi bulan yang menggembirakan bagi insan Keuangan Negara di Indonesia. Karena, inilah tahun pertama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini tertinggi dari auditor negara yaitu WTP, setelah 12 tahun penyusunan LKPP. Lengkapnya, sejak tahun 2004 s.d. 2008 LKPP selalu mendapatkan opini Disclaimer (TMP), sedangkan tahun 2009 s.d. 2015 selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). ---------------------------------------------------------------------------- #akuntansi  #akuntan  #republikakuntansi  #akuntanindonesia  #akuntanmuda  #bpkri  #savekpk  #auditor  #menkeu  #srimulyani  #badanpemeriksakeuangan  #ketuabpkri  #lkpp2016  #wtp  #dirjenperbendaharaan  #ottbpk  #ottkpk 
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aplikasi SIPuspa di BPK Perwakilan Provinsi NTT, Lampung dan Kalimantan Utara, 22-23 Mei 2017
#perpustakaan #perpustakaankhusus #bpkri
#bimtek #sipuspa #perpustakaanbpkri #lampung #ntt #kaltara
Bersama kang @helmiyahya,
#presenter
#ancor
#mc
#publicfigur
#bpkri 
#gatotsubroto31