an online Instagram web viewer

#wajartanpapengecualian medias

Photos

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terpusat TNI AD Semester 1 TA 2017
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
@granatt_indonesia @abdinegaraofficial @abdinegarakeren_ @abdinegaraindonesia_ @hitsomk @light.salts @yesheisindo @tentara_nasionalindonesia @sean_army @puspentni @pendamjaya @seputarduniamiliter19 @lensaabdinegara @indo_uniform_hits @tni_angkatan_darat @ind_uniform @cinta_abdinegara #abaikanmatalelah #janganlihatdariwingnya #cimahi #bandung #pusdikarmed #laplakgar #lapku #saiba #rekonlk #kppn #proggar #keuangan #simakbmn #simakers #wajartanpapengecualian #klop #kemenkeu #ditkuad #srenad #itjenad #kemhan #dja #bpkri #mabestni #mabesad #kodamjaya #satker #brigifpamibukota #semangat
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terpusat TNI AD Semester 1 TA 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . @granatt_indonesia @abdinegaraofficial @abdinegarakeren_ @abdinegaraindonesia_ @hitsomk @light.salts @yesheisindo @tentara_nasionalindonesia @sean_army @puspentni @pendamjaya @seputarduniamiliter19 @lensaabdinegara @indo_uniform_hits @tni_angkatan_darat @ind_uniform @cinta_abdinegara #abaikanmatalelah  #janganlihatdariwingnya  #cimahi  #bandung  #pusdikarmed  #laplakgar  #lapku  #saiba  #rekonlk  #kppn  #proggar  #keuangan  #simakbmn  #simakers  #wajartanpapengecualian  #klop  #kemenkeu  #ditkuad  #srenad  #itjenad  #kemhan  #dja  #bpkri  #mabestni  #mabesad  #kodamjaya  #satker  #brigifpamibukota  #semangat 
About to welcome august. Only good and positive vibes.
Viva la vida, siempre estare aqui para ti,senorita.🍀
Bon voyage, monsieur 🍁🔰
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#pp71tahun2010 
#onlygoodvibes
#Sistemakuntansipemerintahan
#dirjenperimbangankeuangan 
#sapakrual 
#basisakrual
#goestowtp
#wajartanpapengecualian
Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat.
.
Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material
.
Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP.
.
Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #wtp #wajartanpapengecualian #bpkri #bpk #laporankeuangan #opiniwtp
Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat. . Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material . Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP. . Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016 . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #wtp  #wajartanpapengecualian  #bpkri  #bpk  #laporankeuangan  #opiniwtp 
from @humas_jabar -  Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
.
Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov.
.
Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #opini #bpkri #bpk #badanpemeriksakeuangan #opiniwtp #wajartanpapengecualian #2017 #wtp - #regrann
from @humas_jabar - Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016. . Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov. . Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #opini  #bpkri  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #opiniwtp  #wajartanpapengecualian  #2017  #wtp  - #regrann 
Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
.
Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov.
.
Pemprov Jabar akan terus berusaha mempertahankan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #opini #bpkri #bpk #badanpemeriksakeuangan #opiniwtp #wajartanpapengecualian #2017 #wtp
Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016. . Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov. . Pemprov Jabar akan terus berusaha mempertahankan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #opini  #bpkri  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #opiniwtp  #wajartanpapengecualian  #2017  #wtp 
#BANDUNG-#GubernurJabar #AhmadHeryawan (Aher) tak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah BPK RI kembali memberikan opini #WajarTanpaPengecualian (WTP) untuk keenam kalinya terhadap laporan keuangan #PemprovJabar TA 2016.
Menurut Aher, keberhasilan meraih WTP itu paling tidak karena dua hal yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Jabar.
"Yang pertama sejak 2009, kita membentuk tim khusus untuk pencatatan dan penyelarasan aset. Yang kedua, kita sengaja merekrut akuntan menjadi PNS" ujarnya, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 dari BPK RI di Gedung DPRD Jabar, Senin (12/6).
Menurut Aher, kadua strategi itu diterapkan sejak 2009, dan 2010, Jabar langsung mendapat opini WTP dari BPK.
"Bahkan untuk rekrutmen akuntan menjadi PNS adalah saran dari BPK sendiri waktu itu Alhamdulillah langsung kita jalankan, kita merekrut lebih dari 30 akuntan menjadi PNS, dari 80 akuntan yang kita ajukan ke pemerintah pusat" kata Aher.
Aher berharap Opini WTP dari BPK RI diharapkan diikuti oleh kinerja yang terus meningkat dari #ASN Pemprov Jabar untuk mempertahankannya. (Pun)
#BANDUNG -#GubernurJabar  #AhmadHeryawan  (Aher) tak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah BPK RI kembali memberikan opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP) untuk keenam kalinya terhadap laporan keuangan #PemprovJabar  TA 2016. Menurut Aher, keberhasilan meraih WTP itu paling tidak karena dua hal yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Jabar. "Yang pertama sejak 2009, kita membentuk tim khusus untuk pencatatan dan penyelarasan aset. Yang kedua, kita sengaja merekrut akuntan menjadi PNS" ujarnya, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 dari BPK RI di Gedung DPRD Jabar, Senin (12/6). Menurut Aher, kadua strategi itu diterapkan sejak 2009, dan 2010, Jabar langsung mendapat opini WTP dari BPK. "Bahkan untuk rekrutmen akuntan menjadi PNS adalah saran dari BPK sendiri waktu itu Alhamdulillah langsung kita jalankan, kita merekrut lebih dari 30 akuntan menjadi PNS, dari 80 akuntan yang kita ajukan ke pemerintah pusat" kata Aher. Aher berharap Opini WTP dari BPK RI diharapkan diikuti oleh kinerja yang terus meningkat dari #ASN  Pemprov Jabar untuk mempertahankannya. (Pun)
(Gambar 1) Irjen Kemendes PDTT Sugito keluar dari gedung KPK Jakarta usai menjalani pemeriksaan, Rabu (31/5). Sugito diperiksa perdana pasca penahanan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PDTT tahun 2016. . (Gambar 2) Tersangka kasus dugaan suap pemberian gelar WTP di Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (kiri) berjalan keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (2/6). Jarot Budi Prabowo diperiksa terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PDTT tahun 2016. . (Gambar 3) Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/6). Anwar Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Irjen Kemendes Sugito, guna mendalami kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT. . (Gambar 4) Auditor BPK Ali Sadli (Rompi Orange) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/6). Ali Sadli diperiksa penyidik KPK sebagai saksi pada kasus suap kepada auditor BPK terkait pemberian opini WTP di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan tersangka Irjen Kemendes PDTT Sugito. . (Gambar 5) Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (8/6). Taufik Madjid diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mantan Irjen Kemendes PDTT, Sugito dalam kasus dugaan suap kepada auditor BPK terkait pemberian opini WTP di Kemendes PDTT.

#hukumomnline #operasitangkaptangan #ott #kasussuap #kasussuappemberianpredikat #WajarTanpaPengecualian #wtp #kpk #auditorbpk #bpk
(Gambar 1) Irjen Kemendes PDTT Sugito keluar dari gedung KPK Jakarta usai menjalani pemeriksaan, Rabu (31/5). Sugito diperiksa perdana pasca penahanan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PDTT tahun 2016. . (Gambar 2) Tersangka kasus dugaan suap pemberian gelar WTP di Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (kiri) berjalan keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (2/6). Jarot Budi Prabowo diperiksa terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PDTT tahun 2016. . (Gambar 3) Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/6). Anwar Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Irjen Kemendes Sugito, guna mendalami kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT. . (Gambar 4) Auditor BPK Ali Sadli (Rompi Orange) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/6). Ali Sadli diperiksa penyidik KPK sebagai saksi pada kasus suap kepada auditor BPK terkait pemberian opini WTP di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan tersangka Irjen Kemendes PDTT Sugito. . (Gambar 5) Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (8/6). Taufik Madjid diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mantan Irjen Kemendes PDTT, Sugito dalam kasus dugaan suap kepada auditor BPK terkait pemberian opini WTP di Kemendes PDTT. #hukumomnline  #operasitangkaptangan  #ott  #kasussuap  #kasussuappemberianpredikat  #WajarTanpaPengecualian  #wtp  #kpk  #auditorbpk  #bpk 
#Semarang – #PemerintahProvinsiJateng kembali mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2016. Dengan raihan itu, Jateng beŕhasil mempertahankan WTP tiga kali berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Prov Jateng Tahun Anggaran 2016 itu, dilakukan oleh anggota V BPK RI Ir #IsmaYatun MT kepada #GubernurJawaTengah H #GanjarPranowo SH MIP dan Ketua DPRD Jateng Drs #RukmaSetyabudi pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jateng, di Ruang Paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (7/6). Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Jateng #HerySubowo, anggota DPRD, kepala OPD Provinsi Jateng, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan TA 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemprov, BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Jateng telah berhasil mempertahankan opini WTP tiga kali berturut-turut,” beber Isma Yatun saat memberikan sambutan pada rapat paripurna istimewa itu.
Ia menjelaskan, laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikan, jika BPK menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi kerugian negara, dalam hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.
Namun demikian, kata Isma, dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan meskipun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Beberapa madalah tersebut antara lain terkait peralihan personel, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari kabupaten/kota kepada provinsi, penataan aset P3D, database piutang pajak kendaraan bermotor belum didukung database yang baik atau database pajak kendaraan bermotor tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya.
#Semarang  – #PemerintahProvinsiJateng  kembali mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP), atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2016. Dengan raihan itu, Jateng beŕhasil mempertahankan WTP tiga kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Prov Jateng Tahun Anggaran 2016 itu, dilakukan oleh anggota V BPK RI Ir #IsmaYatun  MT kepada #GubernurJawaTengah  H #GanjarPranowo  SH MIP dan Ketua DPRD Jateng Drs #RukmaSetyabudi  pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jateng, di Ruang Paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (7/6). Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Jateng #HerySubowo , anggota DPRD, kepala OPD Provinsi Jateng, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan TA 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemprov, BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Jateng telah berhasil mempertahankan opini WTP tiga kali berturut-turut,” beber Isma Yatun saat memberikan sambutan pada rapat paripurna istimewa itu. Ia menjelaskan, laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikan, jika BPK menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi kerugian negara, dalam hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun demikian, kata Isma, dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan meskipun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Beberapa madalah tersebut antara lain terkait peralihan personel, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari kabupaten/kota kepada provinsi, penataan aset P3D, database piutang pajak kendaraan bermotor belum didukung database yang baik atau database pajak kendaraan bermotor tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya.
Selesaikan dulu sampai slide ke 3, baru baca caption.

Di akhir cerita, pemimpin kelompok tersebut terpaksa memberanikan diri menjawab di tengah suasana yang hening. "Itu karena ... eu ... mungkin amal baik ku belum cukup untuk dibawa ke hadapan Tuhan." Ketika mendengar jawaban seperti itu. Pemuda tersebut pulang dan memilih untuk melakukan amal baik, lalu akan kembali lagi ketika amalnya sudah cukup untuk dibawa ke hadapan Tuhan.

Diikuti dengan semua jamaah yang hadir, akhirnya lapangan tersebut sepi. Pemimpin itu ditinggalkan jamaahnya.

ITULAH KISAH PEMUDA YANG GILA

#kisah #fiksi #bohong #wajartanpapengecualian #kpk #korupsi #dpr #pansus #angket
Selesaikan dulu sampai slide ke 3, baru baca caption. Di akhir cerita, pemimpin kelompok tersebut terpaksa memberanikan diri menjawab di tengah suasana yang hening. "Itu karena ... eu ... mungkin amal baik ku belum cukup untuk dibawa ke hadapan Tuhan." Ketika mendengar jawaban seperti itu. Pemuda tersebut pulang dan memilih untuk melakukan amal baik, lalu akan kembali lagi ketika amalnya sudah cukup untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Diikuti dengan semua jamaah yang hadir, akhirnya lapangan tersebut sepi. Pemimpin itu ditinggalkan jamaahnya. ITULAH KISAH PEMUDA YANG GILA #kisah  #fiksi  #bohong  #wajartanpapengecualian  #kpk  #korupsi  #dpr  #pansus  #angket 
Pemkot Pontianak Pertahankan WTP

Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2016 beserta penghargaan atas opini WTP itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Dr. Ida Sundari kepada Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, SH. M.Hum di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (6/6/2017). .

Selengkapnya : http://www.pontianakkota.go.id/?p=5273#sthash.JimOjfEC.dpuf

#wtp #wajartanpapengecualian #bpk #bpkri #lhp #lkdp #kalbar #pontianakhebat #kotapontianak #pemkotpontianak
Pemkot Pontianak Pertahankan WTP Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2016 beserta penghargaan atas opini WTP itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Dr. Ida Sundari kepada Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, SH. M.Hum di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (6/6/2017). . Selengkapnya : http://www.pontianakkota.go.id/?p=5273#sthash .JimOjfEC.dpuf #wtp  #wajartanpapengecualian  #bpk  #bpkri  #lhp  #lkdp  #kalbar  #pontianakhebat  #kotapontianak  #pemkotpontianak 
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/6). Anwar Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Irjen Kemendes Sugito, guna mendalami kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT. #hukumonline #kpk #kasussuapopini #kasussuapopiniwajartanpapengecualian #kasussuapwtp #wtp #wajartanpapengecualian
"Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 Kota Balikpapan"
-
Balikpapan menerima penghargaan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (30/5/2017). Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim BPK RI Dori Santoso dan diterima langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi, di Kantor Perwakilan BPK-RI Samarinda.
-
Penghargaan ini diberikan agar menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntable untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
-
#balikpapan#kotabalikpapan#infobalikpapan#humaspemkotbpn#instabpn#inibalikpapanbosku#balikpapancity#balikpapanadaapa#balikpapankekinian#inibalikpapances#welovebalikpapan#balikpapanku#balikpapantl#anakmudabpp#explorebalikpapan#bpkri#wajartanpapengecualian#kalimantantimur#kaltim
"Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 Kota Balikpapan" - Balikpapan menerima penghargaan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (30/5/2017). Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim BPK RI Dori Santoso dan diterima langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi, di Kantor Perwakilan BPK-RI Samarinda. - Penghargaan ini diberikan agar menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntable untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - #balikpapan #kotabalikpapan #infobalikpapan #humaspemkotbpn #instabpn #inibalikpapanbosku #balikpapancity #balikpapanadaapa #balikpapankekinian #inibalikpapances #welovebalikpapan #balikpapanku #balikpapantl #anakmudabpp #explorebalikpapan #bpkri #wajartanpapengecualian #kalimantantimur #kaltim 
Walikota Palangka Raya HM. Riban Satia menerima penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 (Kota Palangka Raya) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, 
R Cornell Syarief Prawiradiningrat,Senin 29/5/17.
#LKPD
#LHP
#laporankeuangan
#BPK
#Pemeriksaankeuangan
#pemeriksaankeuanganBPK
#palangkaraya 
#kalimantantengah 
#WTP
#wajartanpapengecualian
#antara
#infopky
#seputaranplk 
#infoplk 
#kotapalangkaraya
Mau tetap update dengan berita positif terkini? Download di bit.ly/Akutahu 
WTP akronim ini sedang hits sobat! Sudah tahu belum infonya? Silahkan cek di aplikasimu yah.. Dijamin lebih cerdas, semoga bermanfaat🇮🇩👍
Sekejap Lebih Cerdas bersama akutahu.com penggagas media positif karya anak bangsa.
Menampilkan infografis 1-2 setiap hari, yang telah disukai oleh Ribuan Pelajar, Mahasiswa dan Eksekutif.

#akutahu #sekejaplebihcerdas #infographic #indonesia #jakarta #bali #bandung #yogyakarta #startup #startuplokal #positivevibes #branding #socialmedia #wtp #bpk #badanpemeriksakeuangan #wajartanpapengecualian
Mau tetap update dengan berita positif terkini? Download di bit.ly/Akutahu WTP akronim ini sedang hits sobat! Sudah tahu belum infonya? Silahkan cek di aplikasimu yah.. Dijamin lebih cerdas, semoga bermanfaat🇮🇩👍 Sekejap Lebih Cerdas bersama akutahu.com penggagas media positif karya anak bangsa. Menampilkan infografis 1-2 setiap hari, yang telah disukai oleh Ribuan Pelajar, Mahasiswa dan Eksekutif. #akutahu  #sekejaplebihcerdas  #infographic  #indonesia  #jakarta  #bali  #bandung  #yogyakarta  #startup  #startuplokal  #positivevibes  #branding  #socialmedia  #wtp  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #wajartanpapengecualian 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
.
.
Prestasi itu mengukuhkan Sulsel sebagai provinsi yang meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut. 
______
📷 @dodysunjana #humassulsel #pemprovsulsel #penghargaanWTP #wajartanpapengecualian #syahrulyasinlimpo #agusarifinnumang
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . . Prestasi itu mengukuhkan Sulsel sebagai provinsi yang meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut. ______ 📷 @dodysunjana #humassulsel  #pemprovsulsel  #penghargaanWTP  #wajartanpapengecualian  #syahrulyasinlimpo  #agusarifinnumang 
Repost from @kesdm
...
✔️ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berhasil kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah terakhir mendapatkannya pada tahun 2013.
.
🇲🇨 Sepanjang tahun 2016, KESDM telah melakukan upaya nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan KESDM dengan menata 3 aspek pengelolaan keuangan, yang meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
...
#humasminerba #minerba #ditjenminerba #direktoratjenderalmineraldanbatubara #directorategeneralofmineralandcoal #esdm #kesdm #kementerianenergidansumberdayamineral #ministryofenergyandmineralresources #indonesia #republicofindonesia #laporankeuangan #laporankeuangan2016 #wajartanpapengecualian #wtp #badanpemeriksakeuangan #bpk #vsco
Repost from @kesdm ... ✔️ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berhasil kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah terakhir mendapatkannya pada tahun 2013. . 🇲🇨 Sepanjang tahun 2016, KESDM telah melakukan upaya nyata meningkatkan kualitas Laporan Keuangan KESDM dengan menata 3 aspek pengelolaan keuangan, yang meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. ... #humasminerba  #minerba  #ditjenminerba  #direktoratjenderalmineraldanbatubara  #directorategeneralofmineralandcoal  #esdm  #kesdm  #kementerianenergidansumberdayamineral  #ministryofenergyandmineralresources  #indonesia  #republicofindonesia  #laporankeuangan  #laporankeuangan2016  #wajartanpapengecualian  #wtp  #badanpemeriksakeuangan  #bpk  #vsco 
Terbukti!! Audit BPK Bisa Dibeli untuk Dapat Status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  #AuditBPK #WTP #WDP #BPK #WajarTanpaPengecualian #WajarDenganPengecualian #BadanPemeriksaKeuangan
#berita #Beritaterkini #beritajanganlupaFollow @berita168 untuk berita dan gosip terkini
Kunjungi www.berita168.com untuk berita lainnya.
Pertama Kalinya, LKPP 2016 Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini ini merupakan perolehan tertinggi pertama kalinya yang pernah didapatkan oleh LKPP, sejak penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dimulai pada 2004. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian atas LKPP Tahun 2015. Permasalahan tersebut yaitu adanya akun yang tidak lazim atau suspen. “Pemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen ini dengan membangun single database melalui e-reckon dan system informasi penyusunan yang labih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016,” jelasnya dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05). Sebagai informasi, hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

Ke depannya, BPK berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Selain itu, ia juga berharap di tahun mendatang, penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan lebih baik.

sumber : facebook Kementerian Keuangan Republik Indonesia

#wtp2017 #badanpemeriksakeuangan #kppnnunukan #wajartanpapengecualian #kementeriankeuangan #direktoratjenderalperbendaharaan
Pertama Kalinya, LKPP 2016 Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini ini merupakan perolehan tertinggi pertama kalinya yang pernah didapatkan oleh LKPP, sejak penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dimulai pada 2004. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian atas LKPP Tahun 2015. Permasalahan tersebut yaitu adanya akun yang tidak lazim atau suspen. “Pemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen ini dengan membangun single database melalui e-reckon dan system informasi penyusunan yang labih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016,” jelasnya dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05). Sebagai informasi, hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016. Ke depannya, BPK berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Selain itu, ia juga berharap di tahun mendatang, penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan lebih baik. sumber : facebook Kementerian Keuangan Republik Indonesia #wtp2017  #badanpemeriksakeuangan  #kppnnunukan  #wajartanpapengecualian  #kementeriankeuangan  #direktoratjenderalperbendaharaan 
Pasca diraihnya opini WTP (#WajarTanpaPengecualian) terhadap #LaporanKeuanganPemerintahPusat (LKPP) dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK), dan juga rating layak investasi (#invesmentgrade) dari Standard & Poor’s, #MenteriKeuangan (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati mengaku banyak investor asing yang ‘mengincar’ Indonesia.
“Dengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore.Terkait hal itu, menurut Menkeu, Presiden #JokoWidodo dalam Rapat Terbatas itu menekankan bagaimana kita tetap fokus kepada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan industri, yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Apakah itu di bidang infrastruktur besar di luar Pulau Jawa seperti di #KalimantanUtara, #SumateraUtara, #SulawesiUtara, maupun yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Papua,” ujarnya.
Menurut Menkeu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk membangun momentum ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen bisa dicapai untuk tahun ini dan tahun depan.
“Momentum inilah yang ingin Presiden tekankan tadi dalam Rapat Terbatas, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial,” jelas Sri Mulyani.
Diakui Menkeu, sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi di dalam penanganan investasi di dalam negeri.
Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi.
“Yang dilakukan oleh para investor luar negeri itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,” tegas Sri Mulyani seraya menambahkan, bagaimana aspek kesempatan kerja dan investasi itu penting di dalam rangka untuk membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara yang selevel dengan kita.
Pasca diraihnya opini WTP (#WajarTanpaPengecualian ) terhadap #LaporanKeuanganPemerintahPusat  (LKPP) dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK), dan juga rating layak investasi (#invesmentgrade ) dari Standard & Poor’s, #MenteriKeuangan  (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati  mengaku banyak investor asing yang ‘mengincar’ Indonesia. “Dengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore.Terkait hal itu, menurut Menkeu, Presiden #JokoWidodo  dalam Rapat Terbatas itu menekankan bagaimana kita tetap fokus kepada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan industri, yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Apakah itu di bidang infrastruktur besar di luar Pulau Jawa seperti di #KalimantanUtara , #SumateraUtara , #SulawesiUtara , maupun yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Papua,” ujarnya. Menurut Menkeu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk membangun momentum ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen bisa dicapai untuk tahun ini dan tahun depan. “Momentum inilah yang ingin Presiden tekankan tadi dalam Rapat Terbatas, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial,” jelas Sri Mulyani. Diakui Menkeu, sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi di dalam penanganan investasi di dalam negeri. Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi. “Yang dilakukan oleh para investor luar negeri itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,” tegas Sri Mulyani seraya menambahkan, bagaimana aspek kesempatan kerja dan investasi itu penting di dalam rangka untuk membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara yang selevel dengan kita.
Tim maju trs pantang mundur, semangaaatttt... 😍😘💪💪
#gogogo💪 
#semangat45 
#menujucilacapwtp
#wajartanpapengecualian 
#opinibpk 
#thewujilresort 
#semarang
Membelah semak melewati jalan terjal... Selamat menikmati jalan panjang, ingatlah ada pantai indah di ujung jalan ini... Selamat piksisen auditor... 💪💪💪 #lembur #piksisen #wtp #demiwajar #wajartanpapengecualian atau #fajartanpapengecualian #auditorlife #bolang #jalan #semak #bali #nusapenida
Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat opini #WajarTanpaPengecualian (WTP), karena #opiniWTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan.
“Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru dengan predikat WTP kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel, yang lebih akuntabel,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) pagi.
Presiden menegaskan, pemerintah harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, prosesnya digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan, mensimpelkan. Selain itu, jangan lupa juga kita harus membangun manusianya. “Sekali lagi, kita harus membangun manusianya, SDM (Sumber Daya Manusia)-nya, dengan meningkatkan kompetensi kapasitas sumber daya manusia kita secara berkelanjutan,” ujarnya.
Jadi Basis
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati dalam laporannya berharap, daerah-daerah atau kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak menutup atau menyimpan laporannya. Tetapi seharusnya menjadi basis untuk membuat tindakan-tindakan perbaikan yang makin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Menkeu, jika pada tahun 2014 lalu sebanyak 274 entitas mendapatkan opini WTP dari BPK. Pada 2015 ini meningkat menjadi 367 entitas pelaporan, meliputi 56 untuk kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi (pemprov), 222 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 60 pemerintahan kota (pemkot).
Dari jumlah tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada 22 K/L, 3 pemprov, 8 pemkab, dan 4 pemkot yang selama lima tahun terakhir berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK.
Presiden #JokoWidodo  (@Jokowi) mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP), karena #opiniWTP  bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan. “Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru dengan predikat WTP kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel, yang lebih akuntabel,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) pagi. Presiden menegaskan, pemerintah harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, prosesnya digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan, mensimpelkan. Selain itu, jangan lupa juga kita harus membangun manusianya. “Sekali lagi, kita harus membangun manusianya, SDM (Sumber Daya Manusia)-nya, dengan meningkatkan kompetensi kapasitas sumber daya manusia kita secara berkelanjutan,” ujarnya. Jadi Basis Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati  dalam laporannya berharap, daerah-daerah atau kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak menutup atau menyimpan laporannya. Tetapi seharusnya menjadi basis untuk membuat tindakan-tindakan perbaikan yang makin memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Menkeu, jika pada tahun 2014 lalu sebanyak 274 entitas mendapatkan opini WTP dari BPK. Pada 2015 ini meningkat menjadi 367 entitas pelaporan, meliputi 56 untuk kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi (pemprov), 222 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 60 pemerintahan kota (pemkot). Dari jumlah tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada 22 K/L, 3 pemprov, 8 pemkab, dan 4 pemkot yang selama lima tahun terakhir berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK.
1/3 💨
Suara Dewan TVRI Jawa Timur dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim ✔
@tvrinasional
.
.
#suaradewan #tvrijatim #dprdjatim #wajartanpapengecualian #rapatparipurna #rapatparipurnaistimewa
2/3 💨
Suara Dewan TVRI Jawa Timur dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim ✔
@tvrinasional
.
.
#suaradewan #tvrijatim #dprdjatim #wajartanpapengecualian #rapatparipurna #rapatparipurnaistimewa
Trio Hebat..!!! 👏👍
Prestasi Bupati Minahasa Tenggara Bpk JAMES SUMENDAP dan Wakil Bupati Bpk RONAL KANDOLI, serta di dukung Ketua DPRD Bpk TAVIF WATUSEKE dalam membangun Sistem Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga meraih Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP). HEBAT !!! 👏👍✌
Terlebih karena Kekuatan DOA Dan Dukungan Masyarakat MITRA kepada Pemerintah Kabupaten.🙏😇
#minahasatenggara #wtp #wajartanpapengecualian #mitrahebat #bangga #congratulations #godbless
Trio Hebat..!!! 👏👍 Prestasi Bupati Minahasa Tenggara Bpk JAMES SUMENDAP dan Wakil Bupati Bpk RONAL KANDOLI, serta di dukung Ketua DPRD Bpk TAVIF WATUSEKE dalam membangun Sistem Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga meraih Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP). HEBAT !!! 👏👍✌ Terlebih karena Kekuatan DOA Dan Dukungan Masyarakat MITRA kepada Pemerintah Kabupaten.🙏😇 #minahasatenggara  #wtp  #wajartanpapengecualian  #mitrahebat  #bangga  #congratulations  #godbless 
Laporan Keuangan Laznas BMH Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Alhamdulillah, Laznas BMH kembali menorehkan semangat baru untuk terus lebih baik dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah.

Hasil audit laporan keuangan Laznas BMH periode 2015 dikeluarkan oleh KAP AR. UTOMO dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terimakasih atas kepercayaannya dan doakan terus semoga amanah ini bisa tertunaikan dengan sempurna dan menjadi amal sholeh bagi kita semua.

Rekening Donasi : 
Mandiri : 1410004642831 
BSM : 7001191831 
An. Baitul Maal Hidayatullah 
Konfirmasi : 031-5928866 /085102380001

#laznas #sedekah #infaq #zakat #bmh #wajartanpapengecualian #penghargaan #motivasi #semangat #wednesday #april #candid #miskin #wakaf #islam #tolong #amal #tahajjud #ramadhan2016 #sahur #puasa #ramadhan #prestasi
Laporan Keuangan Laznas BMH Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Alhamdulillah, Laznas BMH kembali menorehkan semangat baru untuk terus lebih baik dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah. Hasil audit laporan keuangan Laznas BMH periode 2015 dikeluarkan oleh KAP AR. UTOMO dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terimakasih atas kepercayaannya dan doakan terus semoga amanah ini bisa tertunaikan dengan sempurna dan menjadi amal sholeh bagi kita semua. Rekening Donasi : Mandiri : 1410004642831 BSM : 7001191831 An. Baitul Maal Hidayatullah Konfirmasi : 031-5928866 /085102380001 #laznas  #sedekah  #infaq  #zakat  #bmh  #wajartanpapengecualian  #penghargaan  #motivasi  #semangat  #wednesday  #april  #candid  #miskin  #wakaf  #islam  #tolong  #amal  #tahajjud  #ramadhan2016  #sahur  #puasa  #ramadhan  #prestasi 
Terima kasih kpd seluruh pemangku kepentingan pembangunan #JawaBarat atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut sejak 2011 s.d 2015, sekaligus selamat atas raihan WTP 11 Kabupaten/Kota di Jabar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). #jabarkahiji #humasjabar #wajartanpapengecualian #bpkri #aheryawan #deddymizwar
Untuk Keempat Kalinya Pemkab Kukar Raih Opini WTP
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan itu merupakan yang keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). Pencapaian ini tentu sangat istimewa bagi Pemkab Kukar, mengingat diperoleh selama Kukar dipimpin Rita Widyasari. Bahkan, opini WTP kali ini diraih tanpa catatan sama sekali atau WTP murni. “Alhamdulillah, Kukar kembali meraih WTP dari BPK RI opini terbaik di Kaltim. Ini yang ke empat dan kami sangat lega luar biasa, karena mempertahankan lebih susah daripada mendapatkannya,” ungkap Rita kepada wartawan usai acara serah terima LKPD di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Senin (30/5/2016). http://obsessionnews.com/untuk-keempat-kalinya-pemkab-kukar-raih-opini-wtp/

Selamat Bu Rita Widyasari...! Keep doing your best, and keep inspiring...! @ritawow_1973 @kawanrita @humaskukar @lookkukar @ki_kukar @kutai_kartanegara @explorekukar @terakukar @lentera_kutaikartanegara @mensobsession @womensobsession @cmarcomm #kutaikartanegara #ritawidyasari #kawanrita #bpkri #wajartanpapengecualian #wtp #badanpemeriksakeuangan
Untuk Keempat Kalinya Pemkab Kukar Raih Opini WTP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan itu merupakan yang keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). Pencapaian ini tentu sangat istimewa bagi Pemkab Kukar, mengingat diperoleh selama Kukar dipimpin Rita Widyasari. Bahkan, opini WTP kali ini diraih tanpa catatan sama sekali atau WTP murni. “Alhamdulillah, Kukar kembali meraih WTP dari BPK RI opini terbaik di Kaltim. Ini yang ke empat dan kami sangat lega luar biasa, karena mempertahankan lebih susah daripada mendapatkannya,” ungkap Rita kepada wartawan usai acara serah terima LKPD di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Senin (30/5/2016). http://obsessionnews.com/untuk-keempat-kalinya-pemkab-kukar-raih-opini-wtp/ Selamat Bu Rita Widyasari...! Keep doing your best, and keep inspiring...! @ritawow_1973 @kawanrita @humaskukar @lookkukar @ki_kukar @kutai_kartanegara @explorekukar @terakukar @lentera_kutaikartanegara @mensobsession @womensobsession @cmarcomm #kutaikartanegara  #ritawidyasari  #kawanrita  #bpkri  #wajartanpapengecualian  #wtp  #badanpemeriksakeuangan 
Alhamdulillah, Laznas BMH kembali menorehkan semangat baru untuk terus lebih baik dalam mengelola zakat, infak dan sedekah.

Hasil audit laporan keuangan Laznas BMH periode 2015 dikeluarkan oleh KAP AR. UTOMO dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terimakasih atas kepercayaannya dan doakan terus semoga amanah ini bisa tertunaikan dengan sempurna dan menjadi amal sholeh bagi kita semua.

Rekening Donasi : 
Mandiri : 1410004642831 
BSM : 7001191831 
An. Baitul Maal Hidayatullah 
Konfirmasi : 031-5928866 /085102380001

#laznas #sedekah #infaq #zakat #bmh #wajartanpapengecualian #penghargaan #motivasi #semangat #wednesday #april #candid #miskin #wakaf #islam #tolong #amal #tahajjud #muslim #surabaya #asia #makkah #madinah #masjid #hijab #hijabers #pengajian #senin #monday #mei
Alhamdulillah, Laznas BMH kembali menorehkan semangat baru untuk terus lebih baik dalam mengelola zakat, infak dan sedekah. Hasil audit laporan keuangan Laznas BMH periode 2015 dikeluarkan oleh KAP AR. UTOMO dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terimakasih atas kepercayaannya dan doakan terus semoga amanah ini bisa tertunaikan dengan sempurna dan menjadi amal sholeh bagi kita semua. Rekening Donasi : Mandiri : 1410004642831 BSM : 7001191831 An. Baitul Maal Hidayatullah Konfirmasi : 031-5928866 /085102380001 #laznas  #sedekah  #infaq  #zakat  #bmh  #wajartanpapengecualian  #penghargaan  #motivasi  #semangat  #wednesday  #april  #candid  #miskin  #wakaf  #islam  #tolong  #amal  #tahajjud  #muslim  #surabaya  #asia  #makkah  #madinah  #masjid  #hijab  #hijabers  #pengajian  #senin  #monday  #mei 
Alhamdulillah, Laznas BMH kembali menorehkan semangat baru untuk terus lebih baik dalam mengelola zakat, infak dan sedekah.

Hasil audit laporan keuangan Laznas BMH periode 2015 dikeluarkan oleh KAP AR. UTOMO dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terimakasih atas kepercayaannya dan doakan terus semoga amanah ini bisa tertunaikan dengan sempurna dan menjadi amal sholeh bagi kita semua.

Rekening Donasi : 
Mandiri : 1410004642831 
BSM : 7001191831 
An. Baitul Maal Hidayatullah 
Konfirmasi : 031-5928866 /085102380001

#laznas #sedekah #infaq #zakat #bmh #wajartanpapengecualian #penghargaan #motivasi #semangat #wednesday #april #candid #miskin #wakaf #islam #tolong #amal #tahajjud #muslim #surabaya #asia #makkah #madinah #masjid #hijab #hijabers #pengajian
Alhamdulillah, Laznas BMH kembali menorehkan semangat baru untuk terus lebih baik dalam mengelola zakat, infak dan sedekah. Hasil audit laporan keuangan Laznas BMH periode 2015 dikeluarkan oleh KAP AR. UTOMO dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terimakasih atas kepercayaannya dan doakan terus semoga amanah ini bisa tertunaikan dengan sempurna dan menjadi amal sholeh bagi kita semua. Rekening Donasi : Mandiri : 1410004642831 BSM : 7001191831 An. Baitul Maal Hidayatullah Konfirmasi : 031-5928866 /085102380001 #laznas  #sedekah  #infaq  #zakat  #bmh  #wajartanpapengecualian  #penghargaan  #motivasi  #semangat  #wednesday  #april  #candid  #miskin  #wakaf  #islam  #tolong  #amal  #tahajjud  #muslim  #surabaya  #asia  #makkah  #madinah  #masjid  #hijab  #hijabers  #pengajian 
Selesai Rekonsiliasi Nasional Kanwil DKI Jakarta, Bandung GR Panghegar Hotel 9 s.d. 12 Februari 2016 #kemenkumham  ##kemenkumham_ri
Selesai Rekonsiliasi Nasional Kanwil DKI Jakarta, Bandung GR Panghegar Hotel 9 s.d. 12 Februari 2016 #kemenkumham  ##kemenkumham_ri 
Kemenkes memeroleh penghargaan WTP untuk tahun pelaporan 2014. #WTP #teamwork #akuntansi #accounting #keuangan #wajartanpapengecualian #SehatNegeriku
pasangan yang ideal tuh #WajarTanpaPengecualian
Gud Job My Accounting Team Present #wajartanpapengecualian#sarilautmakasar