an online Instagram web viewer

#wajartanpapengecualian medias

Photos

—
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub telah membuat Rencana Aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat Rencana Aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited,” jelas Menhub.
.
Rencana Aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK : mengadakan pelatihan kepada kantor/Satker terkait Penatausahaan PNBP, Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal); melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan; dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian.
.
Rencana Aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola Pemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menhub menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya.
—
#BPK #WTP #WajarTanpaPengecualian #Kemenhub #KementerianPerhubungan
— Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keempat kalinya secara berturut-turut. . Lebih lanjut Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub telah membuat Rencana Aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat Rencana Aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited,” jelas Menhub. . Rencana Aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK : mengadakan pelatihan kepada kantor/Satker terkait Penatausahaan PNBP, Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal); melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan; dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian. . Rencana Aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola Pemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menhub menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya. — #BPK  #WTP  #WajarTanpaPengecualian  #Kemenhub  #KementerianPerhubungan 
Rapat paripurna DPR RI (19/5/17). Penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 oleh BPK RI.
.
BPK RI menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. Ini yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun. DPR RI mengapresiasi hal ini.
.
.
#rapatparipurnadprri #kinerjadpr #laporanbpk #wajartanpapengecualian
Rapat paripurna DPR RI (19/5/17). Penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 oleh BPK RI. . BPK RI menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. Ini yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun. DPR RI mengapresiasi hal ini. . . #rapatparipurnadprri  #kinerjadpr  #laporanbpk  #wajartanpapengecualian 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub telah membuat Rencana Aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat Rencana Aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited,” jelas Menhub.
.
Rencana Aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK : mengadakan pelatihan kepada kantor/Satker terkait Penatausahaan PNBP, Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal); melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan; dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian.
.
Rencana Aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola Pemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menhub menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya.
.
Info: @kemenhub151
.
.
#BPK #WTP #WajarTanpaPengecualian #Kemenhub #KementerianPerhubungan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keempat kalinya secara berturut-turut. . Lebih lanjut Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub telah membuat Rencana Aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat Rencana Aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited,” jelas Menhub. . Rencana Aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK : mengadakan pelatihan kepada kantor/Satker terkait Penatausahaan PNBP, Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal); melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan; dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian. . Rencana Aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola Pemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menhub menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya. . Info: @kemenhub151 . . #BPK  #WTP  #WajarTanpaPengecualian  #Kemenhub  #KementerianPerhubungan 
pernah ngerasa kangen sama seseorang?! sekarang saya sedang merasakan itu...😚😇 #wajartanpapengecualian #manusiawikok #harapmaklum #selamatpagi
#WakilGubernurDKIJakarta, #SandiagaUno akan memimpin langsung #pendataanaset. Tujuannya, agar pendataan aset dapat segera terselesaikan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa meraih opini #WajarTanpaPengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dikatakan Sandi, pencatatan aset menjadi prioritas. Dalam waktu lima bulan mendatang, ini akan menjadi bagian dari Road to WTP .
"Sekarang kita ada hitungan mundurnya. Saya dapat tugas dari Pak Anies untuk memimpin tugas ini," kata Sandi, di Balai Kota DKI #Jakarta, Jumat (27/10).
Menurutnya, terdapat tiga item besar yang perlu diambil keputusan segera. Nantinya, akan dibentuk tim khusus untuk mengintensifkan koordinasi.
"Progresnya akan saya pantau langsung. Harus dipastikan pendataan aset ini tertangani dengan baik dari segi akuntansinya maupun hukum," katanya.
Sandi menambahkan, secara periodik tiap satu minggu dirinya akan memberikan update terkait perkembangan yang substansial, pencapaian target dan sebagainya.
"Saya akan memberikan laporan perkembangan dan tindak lanjut temuan BPK tersebut secara berkala," tandasnya.
Reporter : Aldi Geri Lumban Tobing | Editor : Toni Riyanto
.
Sumber:@beritajakarta
#WakilGubernurDKIJakarta , #SandiagaUno  akan memimpin langsung #pendataanaset . Tujuannya, agar pendataan aset dapat segera terselesaikan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa meraih opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikatakan Sandi, pencatatan aset menjadi prioritas. Dalam waktu lima bulan mendatang, ini akan menjadi bagian dari Road to WTP . "Sekarang kita ada hitungan mundurnya. Saya dapat tugas dari Pak Anies untuk memimpin tugas ini," kata Sandi, di Balai Kota DKI #Jakarta , Jumat (27/10). Menurutnya, terdapat tiga item besar yang perlu diambil keputusan segera. Nantinya, akan dibentuk tim khusus untuk mengintensifkan koordinasi. "Progresnya akan saya pantau langsung. Harus dipastikan pendataan aset ini tertangani dengan baik dari segi akuntansinya maupun hukum," katanya. Sandi menambahkan, secara periodik tiap satu minggu dirinya akan memberikan update terkait perkembangan yang substansial, pencapaian target dan sebagainya. "Saya akan memberikan laporan perkembangan dan tindak lanjut temuan BPK tersebut secara berkala," tandasnya. Reporter : Aldi Geri Lumban Tobing | Editor : Toni Riyanto . Sumber:@beritajakarta
"Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya". Alhamdulillah..
.
Semoga prestasi Opini WTP ini menjadi pemicu bagi seluruh elemen Pemprov Jabar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat Jabar.
.
Hatur nuhun 😊
.
.
.
.
.
#FaktaKerenJabar #JabarKita
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #wtp #wajartanpapengecualian #opiniwtp #jabarprestasi #jabarberprestasi #bpkri #bpk
"Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya". Alhamdulillah.. . Semoga prestasi Opini WTP ini menjadi pemicu bagi seluruh elemen Pemprov Jabar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat Jabar. . Hatur nuhun 😊 . . . . . #FaktaKerenJabar  #JabarKita  . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #wtp  #wajartanpapengecualian  #opiniwtp  #jabarprestasi  #jabarberprestasi  #bpkri  #bpk 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
.
.
Prestasi itu mengukuhkan Sulsel sebagai provinsi yang meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut. 
______
📷 @dodysunjana #humassulsel #pemprovsulsel #penghargaanWTP #wajartanpapengecualian #syahrulyasinlimpo #agusarifinnumang
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . . Prestasi itu mengukuhkan Sulsel sebagai provinsi yang meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut. ______ 📷 @dodysunjana #humassulsel  #pemprovsulsel  #penghargaanWTP  #wajartanpapengecualian  #syahrulyasinlimpo  #agusarifinnumang 
Untuk Keempat Kalinya Pemkab Kukar Raih Opini WTP
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan itu merupakan yang keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). Pencapaian ini tentu sangat istimewa bagi Pemkab Kukar, mengingat diperoleh selama Kukar dipimpin Rita Widyasari. Bahkan, opini WTP kali ini diraih tanpa catatan sama sekali atau WTP murni. “Alhamdulillah, Kukar kembali meraih WTP dari BPK RI opini terbaik di Kaltim. Ini yang ke empat dan kami sangat lega luar biasa, karena mempertahankan lebih susah daripada mendapatkannya,” ungkap Rita kepada wartawan usai acara serah terima LKPD di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Senin (30/5/2016). http://obsessionnews.com/untuk-keempat-kalinya-pemkab-kukar-raih-opini-wtp/

Selamat Bu Rita Widyasari...! Keep doing your best, and keep inspiring...! @ritawow_1973 @kawanrita @humaskukar @lookkukar @ki_kukar @kutai_kartanegara @explorekukar @terakukar @lentera_kutaikartanegara @mensobsession @womensobsession @cmarcomm #kutaikartanegara #ritawidyasari #kawanrita #bpkri #wajartanpapengecualian #wtp #badanpemeriksakeuangan
Untuk Keempat Kalinya Pemkab Kukar Raih Opini WTP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan itu merupakan yang keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). Pencapaian ini tentu sangat istimewa bagi Pemkab Kukar, mengingat diperoleh selama Kukar dipimpin Rita Widyasari. Bahkan, opini WTP kali ini diraih tanpa catatan sama sekali atau WTP murni. “Alhamdulillah, Kukar kembali meraih WTP dari BPK RI opini terbaik di Kaltim. Ini yang ke empat dan kami sangat lega luar biasa, karena mempertahankan lebih susah daripada mendapatkannya,” ungkap Rita kepada wartawan usai acara serah terima LKPD di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Senin (30/5/2016). http://obsessionnews.com/untuk-keempat-kalinya-pemkab-kukar-raih-opini-wtp/ Selamat Bu Rita Widyasari...! Keep doing your best, and keep inspiring...! @ritawow_1973 @kawanrita @humaskukar @lookkukar @ki_kukar @kutai_kartanegara @explorekukar @terakukar @lentera_kutaikartanegara @mensobsession @womensobsession @cmarcomm #kutaikartanegara  #ritawidyasari  #kawanrita  #bpkri  #wajartanpapengecualian  #wtp  #badanpemeriksakeuangan 
Presiden #JokoWidodo menyatakan bahwa predikat #wajartanpapengecualian (WTP) saja tidaklah cukup bagi #tatakelolapemerintahan. Pihaknya juga harus memastikan bahwa tak ada satu rupiah pun uang rakyat yang #disalahgunakan.
Demikian disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Persiapan Pemeriksaan #LaporanKeuanganPemerintahPusatTahun2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di #IstanaKepresidenanBogor, #JawaBarat, pada Selasa, 5 Desember 2017.
Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kalinya predikat WTP didapatkan setelah 12 tahun. #WTP itu sendiri seharusnya sudah menjadi standar bagi tata kelola pemerintahan.
“Saya kira bukan itu. Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan opini WTP dan itu harus menjadi sebuah standar,” ucap Presiden.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan salah satunya mengupayakan predikat WTP merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan rakyat. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa pihaknya menggunakan #uangrakyat secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan #rakyat pula.
“Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarangan pertanggungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan ini sebuah kegiatan rutin tahunan, lalu semuanya menganggap gampang saja,” ujarnya.
Untuk itu, sekali lagi Kepala Negara meminta jajarannya untuk memaksimalkan penggunaan #teknologiinformasi dari hulu hingga hilir. Ia menjelaskan bahwa saat ini peraturan presiden terkait hal itu sedang disiapkan agar payung hukumnya menjadi sangat jelas.
“Kalau sistem ini berjalan saya meyakini semuanya menjadi semakin transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan #APBN,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, dirinya juga menginstruksikan seluruh jajarannya agar mau bekerja sama dan terbuka dengan #BadanPemeriksaKeuangan (BPK). BPK harus sebisa mungkin ditempatkan sebagai mitra pemerintahan guna memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.
Presiden #JokoWidodo  menyatakan bahwa predikat #wajartanpapengecualian  (WTP) saja tidaklah cukup bagi #tatakelolapemerintahan . Pihaknya juga harus memastikan bahwa tak ada satu rupiah pun uang rakyat yang #disalahgunakan . Demikian disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Persiapan Pemeriksaan #LaporanKeuanganPemerintahPusatTahun2017  dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di #IstanaKepresidenanBogor , #JawaBarat , pada Selasa, 5 Desember 2017. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kalinya predikat WTP didapatkan setelah 12 tahun. #WTP  itu sendiri seharusnya sudah menjadi standar bagi tata kelola pemerintahan. “Saya kira bukan itu. Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan opini WTP dan itu harus menjadi sebuah standar,” ucap Presiden. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan salah satunya mengupayakan predikat WTP merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan rakyat. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa pihaknya menggunakan #uangrakyat  secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan #rakyat  pula. “Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarangan pertanggungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan ini sebuah kegiatan rutin tahunan, lalu semuanya menganggap gampang saja,” ujarnya. Untuk itu, sekali lagi Kepala Negara meminta jajarannya untuk memaksimalkan penggunaan #teknologiinformasi  dari hulu hingga hilir. Ia menjelaskan bahwa saat ini peraturan presiden terkait hal itu sedang disiapkan agar payung hukumnya menjadi sangat jelas. “Kalau sistem ini berjalan saya meyakini semuanya menjadi semakin transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan #APBN ,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Selain itu, dirinya juga menginstruksikan seluruh jajarannya agar mau bekerja sama dan terbuka dengan #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK). BPK harus sebisa mungkin ditempatkan sebagai mitra pemerintahan guna memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar melaksanakan Bimbingan Teknis Sosialisasi tata cara penyusunan dan penyajian  laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan SAP menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi pengguna Anggaran PPTK, PPK, Bendaharawan dan penyusunan laporan keuangan SKPD se-Kabupaten Banjar di Hotel Tree Park Kecamatan Kertak Hanyar, Jum’at (27/10). Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Nasrunsyah yang membuka acara secara resmi, mengatakan bahwa Ia meminta kepada para peserta agar memahami pentingnya tentang tata cara penyusunan dan penyajian  laporan keuangan akhir tahun, dalam rangka tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam penyusunan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bagaimana mencapai WTP, karena kita sudah empat kali menerima WTP. 
#2017 #pemkabbanjar #kabbanjar #sekdabanjar #WTP #BPKAD #bimtek #laporankeuangan #wajartanpapengecualian #banjar #kalsel #provkalsel
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar melaksanakan Bimbingan Teknis Sosialisasi tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan SAP menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi pengguna Anggaran PPTK, PPK, Bendaharawan dan penyusunan laporan keuangan SKPD se-Kabupaten Banjar di Hotel Tree Park Kecamatan Kertak Hanyar, Jum’at (27/10). Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Nasrunsyah yang membuka acara secara resmi, mengatakan bahwa Ia meminta kepada para peserta agar memahami pentingnya tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan akhir tahun, dalam rangka tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam penyusunan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bagaimana mencapai WTP, karena kita sudah empat kali menerima WTP. #2017  #pemkabbanjar  #kabbanjar  #sekdabanjar  #WTP  #BPKAD  #bimtek  #laporankeuangan  #wajartanpapengecualian  #banjar  #kalsel  #provkalsel 
#WakilGubernurDKIJakarta, #SandiagaUno akan memimpin langsung #pendataanaset. Tujuannya, agar pendataan aset dapat segera terselesaikan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa meraih opini #WajarTanpaPengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dikatakan Sandi, pencatatan aset menjadi prioritas. Dalam waktu lima bulan mendatang, ini akan menjadi bagian dari Road to WTP .
"Sekarang kita ada hitungan mundurnya. Saya dapat tugas dari Pak Anies untuk memimpin tugas ini," kata Sandi, di Balai Kota DKI #Jakarta, Jumat (27/10).
Menurutnya, terdapat tiga item besar yang perlu diambil keputusan segera. Nantinya, akan dibentuk tim khusus untuk mengintensifkan koordinasi.
"Progresnya akan saya pantau langsung. Harus dipastikan pendataan aset ini tertangani dengan baik dari segi akuntansinya maupun hukum," katanya.
Sandi menambahkan, secara periodik tiap satu minggu dirinya akan memberikan update terkait perkembangan yang substansial, pencapaian target dan sebagainya.
"Saya akan memberikan laporan perkembangan dan tindak lanjut temuan BPK tersebut secara berkala," tandasnya.
Reporter : Aldi Geri Lumban Tobing | Editor : Toni Riyanto
.
Sumber:@beritajakarta
#WakilGubernurDKIJakarta , #SandiagaUno  akan memimpin langsung #pendataanaset . Tujuannya, agar pendataan aset dapat segera terselesaikan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa meraih opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikatakan Sandi, pencatatan aset menjadi prioritas. Dalam waktu lima bulan mendatang, ini akan menjadi bagian dari Road to WTP . "Sekarang kita ada hitungan mundurnya. Saya dapat tugas dari Pak Anies untuk memimpin tugas ini," kata Sandi, di Balai Kota DKI #Jakarta , Jumat (27/10). Menurutnya, terdapat tiga item besar yang perlu diambil keputusan segera. Nantinya, akan dibentuk tim khusus untuk mengintensifkan koordinasi. "Progresnya akan saya pantau langsung. Harus dipastikan pendataan aset ini tertangani dengan baik dari segi akuntansinya maupun hukum," katanya. Sandi menambahkan, secara periodik tiap satu minggu dirinya akan memberikan update terkait perkembangan yang substansial, pencapaian target dan sebagainya. "Saya akan memberikan laporan perkembangan dan tindak lanjut temuan BPK tersebut secara berkala," tandasnya. Reporter : Aldi Geri Lumban Tobing | Editor : Toni Riyanto . Sumber:@beritajakarta
#regram_app @humas_jabar
.
.
------------------
"Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya". Alhamdulillah..
.
Semoga prestasi Opini WTP ini menjadi pemicu bagi seluruh elemen Pemprov Jabar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat Jabar.
.
Hatur nuhun 😊
.
.
.
.
.
#FaktaKerenJabar #JabarKita
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #wtp #wajartanpapengecualian #opiniwtp #jabarprestasi #jabarberprestasi #bpkri #bpk
#regram_app  @humas_jabar . . ------------------ "Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya". Alhamdulillah.. . Semoga prestasi Opini WTP ini menjadi pemicu bagi seluruh elemen Pemprov Jabar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat Jabar. . Hatur nuhun 😊 . . . . . #FaktaKerenJabar  #JabarKita  . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #wtp  #wajartanpapengecualian  #opiniwtp  #jabarprestasi  #jabarberprestasi  #bpkri  #bpk 
#Repost @humas_jabar (@get_repost)
・・・
"Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya". Alhamdulillah..
.
Semoga prestasi Opini WTP ini menjadi pemicu bagi seluruh elemen Pemprov Jabar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat Jabar.
.
Hatur nuhun 😊
.
.
.
.
.
#FaktaKerenJabar #JabarKita
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #wtp #wajartanpapengecualian #opiniwtp #jabarprestasi #jabarberprestasi #bpkri #bpk
#Repost  @humas_jabar (@get_repost) ・・・ "Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya". Alhamdulillah.. . Semoga prestasi Opini WTP ini menjadi pemicu bagi seluruh elemen Pemprov Jabar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat Jabar. . Hatur nuhun 😊 . . . . . #FaktaKerenJabar  #JabarKita  . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #wtp  #wajartanpapengecualian  #opiniwtp  #jabarprestasi  #jabarberprestasi  #bpkri  #bpk 
"Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya". Alhamdulillah..
.
Semoga prestasi Opini WTP ini menjadi pemicu bagi seluruh elemen Pemprov Jabar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat Jabar.
.
Hatur nuhun 😊
.
.
.
.
.
#FaktaKerenJabar #JabarKita
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #wtp #wajartanpapengecualian #opiniwtp #jabarprestasi #jabarberprestasi #bpkri #bpk
"Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya". Alhamdulillah.. . Semoga prestasi Opini WTP ini menjadi pemicu bagi seluruh elemen Pemprov Jabar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat Jabar. . Hatur nuhun 😊 . . . . . #FaktaKerenJabar  #JabarKita  . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #wtp  #wajartanpapengecualian  #opiniwtp  #jabarprestasi  #jabarberprestasi  #bpkri  #bpk 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terpusat TNI AD Semester 1 TA 2017
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
@granatt_indonesia @abdinegaraofficial @abdinegarakeren_ @abdinegaraindonesia_ @hitsomk @light.salts @yesheisindo @tentara_nasionalindonesia @sean_army @puspentni @pendamjaya @seputarduniamiliter19 @lensaabdinegara @indo_uniform_hits @tni_angkatan_darat @ind_uniform @cinta_abdinegara #abaikanmatalelah #janganlihatdariwingnya #cimahi #bandung #pusdikarmed #laplakgar #lapku #saiba #rekonlk #kppn #proggar #keuangan #simakbmn #simakers #wajartanpapengecualian #klop #kemenkeu #ditkuad #srenad #itjenad #kemhan #dja #bpkri #mabestni #mabesad #kodamjaya #satker #brigifpamibukota #semangat
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terpusat TNI AD Semester 1 TA 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . @granatt_indonesia @abdinegaraofficial @abdinegarakeren_ @abdinegaraindonesia_ @hitsomk @light.salts @yesheisindo @tentara_nasionalindonesia @sean_army @puspentni @pendamjaya @seputarduniamiliter19 @lensaabdinegara @indo_uniform_hits @tni_angkatan_darat @ind_uniform @cinta_abdinegara #abaikanmatalelah  #janganlihatdariwingnya  #cimahi  #bandung  #pusdikarmed  #laplakgar  #lapku  #saiba  #rekonlk  #kppn  #proggar  #keuangan  #simakbmn  #simakers  #wajartanpapengecualian  #klop  #kemenkeu  #ditkuad  #srenad  #itjenad  #kemhan  #dja  #bpkri  #mabestni  #mabesad  #kodamjaya  #satker  #brigifpamibukota  #semangat 
About to welcome august. Only good and positive vibes.
Viva la vida, siempre estare aqui para ti,senorita.🍀
Bon voyage, monsieur 🍁🔰
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#pp71tahun2010 
#onlygoodvibes
#Sistemakuntansipemerintahan
#dirjenperimbangankeuangan 
#sapakrual 
#basisakrual
#goestowtp
#wajartanpapengecualian
@Regrann from @humas_jabar -  Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat.
.
Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material
.
Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP.
.
Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #wtp #wajartanpapengecualian #bpkri #bpk #laporankeuangan #opiniwtp - #regrann
@Regrann from @humas_jabar - Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat. . Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material . Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP. . Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016 . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #wtp  #wajartanpapengecualian  #bpkri  #bpk  #laporankeuangan  #opiniwtp  - #regrann 
Repost @humas_jabar ・・・
Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat.
.
Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material
.
Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP.
.
Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #wtp #wajartanpapengecualian #bpkri #bpk #laporankeuangan #opiniwtp
Repost @humas_jabar ・・・ Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat. . Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material . Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP. . Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016 . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #wtp  #wajartanpapengecualian  #bpkri  #bpk  #laporankeuangan  #opiniwtp 
Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat.
.
Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material
.
Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP.
.
Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #wtp #wajartanpapengecualian #bpkri #bpk #laporankeuangan #opiniwtp
Alhamdulillah raihan Opini WTP oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2011 juga diikuti oleh peningkatan raihan di Kab/Kota seluruh Jawa Barat. . Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material . Jadi, Pengelolaan keuangan dan penataan aset menjadi kunci utama untuk berhasil meraih WTP. . Sumber: BPK RI - IHPS Tahun 2008 s.d. Tahun 2016 . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #wtp  #wajartanpapengecualian  #bpkri  #bpk  #laporankeuangan  #opiniwtp 
from @humas_jabar -  Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
.
Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov.
.
Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #opini #bpkri #bpk #badanpemeriksakeuangan #opiniwtp #wajartanpapengecualian #2017 #wtp - #regrann
from @humas_jabar - Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016. . Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov. . Pemprov Jabar akan terus berusaha meningkatkan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #opini  #bpkri  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #opiniwtp  #wajartanpapengecualian  #2017  #wtp  - #regrann 
Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
.
Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov.
.
Pemprov Jabar akan terus berusaha mempertahankan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
.
.
.
#banggajadiwargajabar #jabar #jawabarat #humasjabar #gedungsate #jabarngahiji #jabarkahiji #jabarbestari #jabarberprestasi #jabarinspiratif #jabarkreatif #jabarsejahtera #infoevent #humas #publicrelations #pns #asn #kinerjapositif #DesainKomunikasiVisual #opini #bpkri #bpk #badanpemeriksakeuangan #opiniwtp #wajartanpapengecualian #2017 #wtp
Alhamdulillah, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Pemprov Jabar kembali dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016. . Bertempat di Gedung DPRD Prov. Jabar pada Senin, 12 Juni 2017,  Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-6 kalinya bagi pemprov. . Pemprov Jabar akan terus berusaha mempertahankan kualitas LKP mendatang dengan segera mempelajari dan menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. . . . #banggajadiwargajabar  #jabar  #jawabarat  #humasjabar  #gedungsate  #jabarngahiji  #jabarkahiji  #jabarbestari  #jabarberprestasi  #jabarinspiratif  #jabarkreatif  #jabarsejahtera  #infoevent  #humas  #publicrelations  #pns  #asn  #kinerjapositif  #DesainKomunikasiVisual  #opini  #bpkri  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #opiniwtp  #wajartanpapengecualian  #2017  #wtp 
#BANDUNG-#GubernurJabar #AhmadHeryawan (Aher) tak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah BPK RI kembali memberikan opini #WajarTanpaPengecualian (WTP) untuk keenam kalinya terhadap laporan keuangan #PemprovJabar TA 2016.
Menurut Aher, keberhasilan meraih WTP itu paling tidak karena dua hal yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Jabar.
"Yang pertama sejak 2009, kita membentuk tim khusus untuk pencatatan dan penyelarasan aset. Yang kedua, kita sengaja merekrut akuntan menjadi PNS" ujarnya, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 dari BPK RI di Gedung DPRD Jabar, Senin (12/6).
Menurut Aher, kadua strategi itu diterapkan sejak 2009, dan 2010, Jabar langsung mendapat opini WTP dari BPK.
"Bahkan untuk rekrutmen akuntan menjadi PNS adalah saran dari BPK sendiri waktu itu Alhamdulillah langsung kita jalankan, kita merekrut lebih dari 30 akuntan menjadi PNS, dari 80 akuntan yang kita ajukan ke pemerintah pusat" kata Aher.
Aher berharap Opini WTP dari BPK RI diharapkan diikuti oleh kinerja yang terus meningkat dari #ASN Pemprov Jabar untuk mempertahankannya. (Pun)
#BANDUNG -#GubernurJabar  #AhmadHeryawan  (Aher) tak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah BPK RI kembali memberikan opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP) untuk keenam kalinya terhadap laporan keuangan #PemprovJabar  TA 2016. Menurut Aher, keberhasilan meraih WTP itu paling tidak karena dua hal yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Jabar. "Yang pertama sejak 2009, kita membentuk tim khusus untuk pencatatan dan penyelarasan aset. Yang kedua, kita sengaja merekrut akuntan menjadi PNS" ujarnya, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 dari BPK RI di Gedung DPRD Jabar, Senin (12/6). Menurut Aher, kadua strategi itu diterapkan sejak 2009, dan 2010, Jabar langsung mendapat opini WTP dari BPK. "Bahkan untuk rekrutmen akuntan menjadi PNS adalah saran dari BPK sendiri waktu itu Alhamdulillah langsung kita jalankan, kita merekrut lebih dari 30 akuntan menjadi PNS, dari 80 akuntan yang kita ajukan ke pemerintah pusat" kata Aher. Aher berharap Opini WTP dari BPK RI diharapkan diikuti oleh kinerja yang terus meningkat dari #ASN  Pemprov Jabar untuk mempertahankannya. (Pun)
(Gambar 1) Irjen Kemendes PDTT Sugito keluar dari gedung KPK Jakarta usai menjalani pemeriksaan, Rabu (31/5). Sugito diperiksa perdana pasca penahanan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PDTT tahun 2016. . (Gambar 2) Tersangka kasus dugaan suap pemberian gelar WTP di Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (kiri) berjalan keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (2/6). Jarot Budi Prabowo diperiksa terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PDTT tahun 2016. . (Gambar 3) Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/6). Anwar Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Irjen Kemendes Sugito, guna mendalami kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT. . (Gambar 4) Auditor BPK Ali Sadli (Rompi Orange) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/6). Ali Sadli diperiksa penyidik KPK sebagai saksi pada kasus suap kepada auditor BPK terkait pemberian opini WTP di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan tersangka Irjen Kemendes PDTT Sugito. . (Gambar 5) Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (8/6). Taufik Madjid diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mantan Irjen Kemendes PDTT, Sugito dalam kasus dugaan suap kepada auditor BPK terkait pemberian opini WTP di Kemendes PDTT.

#hukumomnline #operasitangkaptangan #ott #kasussuap #kasussuappemberianpredikat #WajarTanpaPengecualian #wtp #kpk #auditorbpk #bpk
(Gambar 1) Irjen Kemendes PDTT Sugito keluar dari gedung KPK Jakarta usai menjalani pemeriksaan, Rabu (31/5). Sugito diperiksa perdana pasca penahanan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PDTT tahun 2016. . (Gambar 2) Tersangka kasus dugaan suap pemberian gelar WTP di Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (kiri) berjalan keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (2/6). Jarot Budi Prabowo diperiksa terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PDTT tahun 2016. . (Gambar 3) Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/6). Anwar Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Irjen Kemendes Sugito, guna mendalami kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT. . (Gambar 4) Auditor BPK Ali Sadli (Rompi Orange) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/6). Ali Sadli diperiksa penyidik KPK sebagai saksi pada kasus suap kepada auditor BPK terkait pemberian opini WTP di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan tersangka Irjen Kemendes PDTT Sugito. . (Gambar 5) Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (8/6). Taufik Madjid diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mantan Irjen Kemendes PDTT, Sugito dalam kasus dugaan suap kepada auditor BPK terkait pemberian opini WTP di Kemendes PDTT. #hukumomnline  #operasitangkaptangan  #ott  #kasussuap  #kasussuappemberianpredikat  #WajarTanpaPengecualian  #wtp  #kpk  #auditorbpk  #bpk 
#Semarang – #PemerintahProvinsiJateng kembali mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2016. Dengan raihan itu, Jateng beŕhasil mempertahankan WTP tiga kali berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Prov Jateng Tahun Anggaran 2016 itu, dilakukan oleh anggota V BPK RI Ir #IsmaYatun MT kepada #GubernurJawaTengah H #GanjarPranowo SH MIP dan Ketua DPRD Jateng Drs #RukmaSetyabudi pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jateng, di Ruang Paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (7/6). Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Jateng #HerySubowo, anggota DPRD, kepala OPD Provinsi Jateng, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan TA 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemprov, BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Jateng telah berhasil mempertahankan opini WTP tiga kali berturut-turut,” beber Isma Yatun saat memberikan sambutan pada rapat paripurna istimewa itu.
Ia menjelaskan, laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikan, jika BPK menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi kerugian negara, dalam hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.
Namun demikian, kata Isma, dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan meskipun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Beberapa madalah tersebut antara lain terkait peralihan personel, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari kabupaten/kota kepada provinsi, penataan aset P3D, database piutang pajak kendaraan bermotor belum didukung database yang baik atau database pajak kendaraan bermotor tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya.
#Semarang  – #PemerintahProvinsiJateng  kembali mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP), atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2016. Dengan raihan itu, Jateng beŕhasil mempertahankan WTP tiga kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Prov Jateng Tahun Anggaran 2016 itu, dilakukan oleh anggota V BPK RI Ir #IsmaYatun  MT kepada #GubernurJawaTengah  H #GanjarPranowo  SH MIP dan Ketua DPRD Jateng Drs #RukmaSetyabudi  pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jateng, di Ruang Paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (7/6). Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Jateng #HerySubowo , anggota DPRD, kepala OPD Provinsi Jateng, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan TA 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemprov, BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Jateng telah berhasil mempertahankan opini WTP tiga kali berturut-turut,” beber Isma Yatun saat memberikan sambutan pada rapat paripurna istimewa itu. Ia menjelaskan, laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikan, jika BPK menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi kerugian negara, dalam hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun demikian, kata Isma, dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan meskipun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Beberapa madalah tersebut antara lain terkait peralihan personel, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari kabupaten/kota kepada provinsi, penataan aset P3D, database piutang pajak kendaraan bermotor belum didukung database yang baik atau database pajak kendaraan bermotor tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya.
Selesaikan dulu sampai slide ke 3, baru baca caption.

Di akhir cerita, pemimpin kelompok tersebut terpaksa memberanikan diri menjawab di tengah suasana yang hening. "Itu karena ... eu ... mungkin amal baik ku belum cukup untuk dibawa ke hadapan Tuhan." Ketika mendengar jawaban seperti itu. Pemuda tersebut pulang dan memilih untuk melakukan amal baik, lalu akan kembali lagi ketika amalnya sudah cukup untuk dibawa ke hadapan Tuhan.

Diikuti dengan semua jamaah yang hadir, akhirnya lapangan tersebut sepi. Pemimpin itu ditinggalkan jamaahnya.

ITULAH KISAH PEMUDA YANG GILA

#kisah #fiksi #bohong #wajartanpapengecualian #kpk #korupsi #dpr #pansus #angket
Selesaikan dulu sampai slide ke 3, baru baca caption. Di akhir cerita, pemimpin kelompok tersebut terpaksa memberanikan diri menjawab di tengah suasana yang hening. "Itu karena ... eu ... mungkin amal baik ku belum cukup untuk dibawa ke hadapan Tuhan." Ketika mendengar jawaban seperti itu. Pemuda tersebut pulang dan memilih untuk melakukan amal baik, lalu akan kembali lagi ketika amalnya sudah cukup untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Diikuti dengan semua jamaah yang hadir, akhirnya lapangan tersebut sepi. Pemimpin itu ditinggalkan jamaahnya. ITULAH KISAH PEMUDA YANG GILA #kisah  #fiksi  #bohong  #wajartanpapengecualian  #kpk  #korupsi  #dpr  #pansus  #angket 
Pemkot Pontianak Pertahankan WTP

Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2016 beserta penghargaan atas opini WTP itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Dr. Ida Sundari kepada Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, SH. M.Hum di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (6/6/2017). .

Selengkapnya : http://www.pontianakkota.go.id/?p=5273#sthash.JimOjfEC.dpuf

#wtp #wajartanpapengecualian #bpk #bpkri #lhp #lkdp #kalbar #pontianakhebat #kotapontianak #pemkotpontianak
Pemkot Pontianak Pertahankan WTP Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2016 beserta penghargaan atas opini WTP itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Dr. Ida Sundari kepada Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, SH. M.Hum di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (6/6/2017). . Selengkapnya : http://www.pontianakkota.go.id/?p=5273#sthash .JimOjfEC.dpuf #wtp  #wajartanpapengecualian  #bpk  #bpkri  #lhp  #lkdp  #kalbar  #pontianakhebat  #kotapontianak  #pemkotpontianak 
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/6). Anwar Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Irjen Kemendes Sugito, guna mendalami kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT. #hukumonline #kpk #kasussuapopini #kasussuapopiniwajartanpapengecualian #kasussuapwtp #wtp #wajartanpapengecualian
"Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 Kota Balikpapan"
-
Balikpapan menerima penghargaan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (30/5/2017). Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim BPK RI Dori Santoso dan diterima langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi, di Kantor Perwakilan BPK-RI Samarinda.
-
Penghargaan ini diberikan agar menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntable untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
-
#balikpapan#kotabalikpapan#infobalikpapan#humaspemkotbpn#instabpn#inibalikpapanbosku#balikpapancity#balikpapanadaapa#balikpapankekinian#inibalikpapances#welovebalikpapan#balikpapanku#balikpapantl#anakmudabpp#explorebalikpapan#bpkri#wajartanpapengecualian#kalimantantimur#kaltim
"Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 Kota Balikpapan" - Balikpapan menerima penghargaan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (30/5/2017). Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim BPK RI Dori Santoso dan diterima langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi, di Kantor Perwakilan BPK-RI Samarinda. - Penghargaan ini diberikan agar menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntable untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - #balikpapan #kotabalikpapan #infobalikpapan #humaspemkotbpn #instabpn #inibalikpapanbosku #balikpapancity #balikpapanadaapa #balikpapankekinian #inibalikpapances #welovebalikpapan #balikpapanku #balikpapantl #anakmudabpp #explorebalikpapan #bpkri #wajartanpapengecualian #kalimantantimur #kaltim 
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo bertindak sebagai inspektur upacara pada hari jadi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan ke-34 di Halaman Kantor BPKP, Jalan Tamalanrea Raya, Selasa, (30/5)
.
.
Selain Gubernur Sulsel, hadir juga Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Wali Kota Pare Pare Taufan Pawe, Wali Kota Palopo Judas Amir,  Bupati Lutra Indah Puteri Indriani. Di sela-sela pelaksanaan upacara, gubernur Sulsel melakukan Pemasangan Satyalancana Karya Satya pada pegawai dengan masa kerja 30 tahun dan 20 tahun sebanyak 12 orang.
_____
Selengkapnya: http://humas.sulselprov.go.id/berita/detail/syl-bpkp-berperan-hingga-sulsel-wtp
_____
📷 @jennyfranss #humassulsel #pemprovsulsel #syahrulyasinlimpo #bpkpsulsel #wajartanpapengecualian #HUTBPKP #ceremony #government
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo bertindak sebagai inspektur upacara pada hari jadi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan ke-34 di Halaman Kantor BPKP, Jalan Tamalanrea Raya, Selasa, (30/5) . . Selain Gubernur Sulsel, hadir juga Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Wali Kota Pare Pare Taufan Pawe, Wali Kota Palopo Judas Amir,  Bupati Lutra Indah Puteri Indriani. Di sela-sela pelaksanaan upacara, gubernur Sulsel melakukan Pemasangan Satyalancana Karya Satya pada pegawai dengan masa kerja 30 tahun dan 20 tahun sebanyak 12 orang. _____ Selengkapnya: http://humas.sulselprov.go.id/berita/detail/syl-bpkp-berperan-hingga-sulsel-wtp _____ 📷 @jennyfranss #humassulsel  #pemprovsulsel  #syahrulyasinlimpo  #bpkpsulsel  #wajartanpapengecualian  #HUTBPKP  #ceremony  #government 
Walikota Palangka Raya HM. Riban Satia menerima penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 (Kota Palangka Raya) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, 
R Cornell Syarief Prawiradiningrat,Senin 29/5/17.
#LKPD
#LHP
#laporankeuangan
#BPK
#Pemeriksaankeuangan
#pemeriksaankeuanganBPK
#palangkaraya 
#kalimantantengah 
#WTP
#wajartanpapengecualian
#antara
#infopky
#seputaranplk 
#infoplk 
#kotapalangkaraya
Bukber pemda barru
#wajartanpapengecualian
#barrubisa
Mau tetap update dengan berita positif terkini? Download di bit.ly/Akutahu 
WTP akronim ini sedang hits sobat! Sudah tahu belum infonya? Silahkan cek di aplikasimu yah.. Dijamin lebih cerdas, semoga bermanfaat🇮🇩👍
Sekejap Lebih Cerdas bersama akutahu.com penggagas media positif karya anak bangsa.
Menampilkan infografis 1-2 setiap hari, yang telah disukai oleh Ribuan Pelajar, Mahasiswa dan Eksekutif.

#akutahu #sekejaplebihcerdas #infographic #indonesia #jakarta #bali #bandung #yogyakarta #startup #startuplokal #positivevibes #branding #socialmedia #wtp #bpk #badanpemeriksakeuangan #wajartanpapengecualian
Mau tetap update dengan berita positif terkini? Download di bit.ly/Akutahu WTP akronim ini sedang hits sobat! Sudah tahu belum infonya? Silahkan cek di aplikasimu yah.. Dijamin lebih cerdas, semoga bermanfaat🇮🇩👍 Sekejap Lebih Cerdas bersama akutahu.com penggagas media positif karya anak bangsa. Menampilkan infografis 1-2 setiap hari, yang telah disukai oleh Ribuan Pelajar, Mahasiswa dan Eksekutif. #akutahu  #sekejaplebihcerdas  #infographic  #indonesia  #jakarta  #bali  #bandung  #yogyakarta  #startup  #startuplokal  #positivevibes  #branding  #socialmedia  #wtp  #bpk  #badanpemeriksakeuangan  #wajartanpapengecualian 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
.
.
Prestasi itu mengukuhkan Sulsel sebagai provinsi yang meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut. 
______
📷 @dodysunjana #humassulsel #pemprovsulsel #penghargaanWTP #wajartanpapengecualian #syahrulyasinlimpo #agusarifinnumang
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . . Prestasi itu mengukuhkan Sulsel sebagai provinsi yang meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut. ______ 📷 @dodysunjana #humassulsel  #pemprovsulsel  #penghargaanWTP  #wajartanpapengecualian  #syahrulyasinlimpo  #agusarifinnumang 
Kemendagri kembali memperolah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan ini, Kemendagri selama 3 tahun berturut-turut memperoleh oponi WTP. Mendagri mengucapkan terimakasih kepada Tim Auditor BPK yg bekerja penuh tanggung jawab dan profesional, serta seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP. #kemendagri #infokemendagri #tjahjokumolo #mendagri #bnpp #wajartanpapengecualian #opiniwtp
Kemendagri kembali memperolah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan ini, Kemendagri selama 3 tahun berturut-turut memperoleh oponi WTP. Mendagri mengucapkan terimakasih kepada Tim Auditor BPK yg bekerja penuh tanggung jawab dan profesional, serta seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP. #kemendagri  #infokemendagri  #tjahjokumolo  #mendagri  #bnpp  #wajartanpapengecualian  #opiniwtp 
Terbukti!! Audit BPK Bisa Dibeli untuk Dapat Status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  #AuditBPK #WTP #WDP #BPK #WajarTanpaPengecualian #WajarDenganPengecualian #BadanPemeriksaKeuangan
#berita #Beritaterkini #beritajanganlupaFollow @berita168 untuk berita dan gosip terkini
Kunjungi www.berita168.com untuk berita lainnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub telah membuat Rencana Aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat Rencana Aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited,” jelas Menhub.
.
Rencana Aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK : mengadakan pelatihan kepada kantor/Satker terkait Penatausahaan PNBP, Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal); melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan; dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian.
.
Rencana Aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola Pemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menhub menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya.
.
Info: @kemenhub151
.
.
#BPK #WTP #WajarTanpaPengecualian #Kemenhub #KementerianPerhubungan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keempat kalinya secara berturut-turut. . Lebih lanjut Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub telah membuat Rencana Aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat Rencana Aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited,” jelas Menhub. . Rencana Aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK : mengadakan pelatihan kepada kantor/Satker terkait Penatausahaan PNBP, Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal); melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan; dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian. . Rencana Aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola Pemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menhub menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya. . Info: @kemenhub151 . . #BPK  #WTP  #WajarTanpaPengecualian  #Kemenhub  #KementerianPerhubungan 
—
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub telah membuat Rencana Aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat Rencana Aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited,” jelas Menhub.
.
Rencana Aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK : mengadakan pelatihan kepada kantor/Satker terkait Penatausahaan PNBP, Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal); melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan; dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian.
.
Rencana Aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola Pemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menhub menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya.
—
#BPK #WTP #WajarTanpaPengecualian #Kemenhub #KementerianPerhubungan
— Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keempat kalinya secara berturut-turut. . Lebih lanjut Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub telah membuat Rencana Aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat Rencana Aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited,” jelas Menhub. . Rencana Aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK : mengadakan pelatihan kepada kantor/Satker terkait Penatausahaan PNBP, Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal); melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan; dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian. . Rencana Aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola Pemerintahan yang baik) dan clean government (Pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menhub menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya. — #BPK  #WTP  #WajarTanpaPengecualian  #Kemenhub  #KementerianPerhubungan 
Pertama Kalinya, LKPP 2016 Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini ini merupakan perolehan tertinggi pertama kalinya yang pernah didapatkan oleh LKPP, sejak penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dimulai pada 2004. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian atas LKPP Tahun 2015. Permasalahan tersebut yaitu adanya akun yang tidak lazim atau suspen. “Pemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen ini dengan membangun single database melalui e-reckon dan system informasi penyusunan yang labih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016,” jelasnya dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05). Sebagai informasi, hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

Ke depannya, BPK berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Selain itu, ia juga berharap di tahun mendatang, penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan lebih baik.

sumber : facebook Kementerian Keuangan Republik Indonesia

#wtp2017 #badanpemeriksakeuangan #kppnnunukan #wajartanpapengecualian #kementeriankeuangan #direktoratjenderalperbendaharaan
Pertama Kalinya, LKPP 2016 Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini ini merupakan perolehan tertinggi pertama kalinya yang pernah didapatkan oleh LKPP, sejak penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dimulai pada 2004. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian atas LKPP Tahun 2015. Permasalahan tersebut yaitu adanya akun yang tidak lazim atau suspen. “Pemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen ini dengan membangun single database melalui e-reckon dan system informasi penyusunan yang labih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016,” jelasnya dalam pidato penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Jumat (19/05). Sebagai informasi, hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016. Ke depannya, BPK berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Selain itu, ia juga berharap di tahun mendatang, penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan lebih baik. sumber : facebook Kementerian Keuangan Republik Indonesia #wtp2017  #badanpemeriksakeuangan  #kppnnunukan  #wajartanpapengecualian  #kementeriankeuangan  #direktoratjenderalperbendaharaan 
Presiden #JokoWidodo (@Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena setelah 12 tahun untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK). Selain itu, 84% laporan keuangan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) juga memperoleh opini WTP.
“Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, oleh Kementerian/lembaga dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBN,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5) pagi.
Diakui Presiden, masih ada K/L yang mendapatkan opini WDP dan disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat). Untuk itu, Presiden meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force , terutama yang disclaimer , agar bisa meloncat langsung ke WTP.
“Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik. Target tahun depan harus semuanya WTP. Jangan ada yang
disclaimer , WDP aja enggak boleh. Sudah kewajiban kita untuk mengelola dengan baik keuangan kementerian dan lembaga, karena ini adalah uang rakyat,” tegas Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan nama-nama K/L yang mendapatkan opini disclaimer , yaitu: 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 4. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; 5. Badan Keamanan Laut; dan 6. Badan Ekonomi Kreatif.
Sedang K/L yang mendapatkan opini WDP adalah: 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. BKKBN; 5. KPU; 6. Badan Informasi Geopasial; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 8. Lembaga Penyiaran Publik RRI.
Pertanggungjawaban Moral
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat.
Ia menegaskan, enggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan pemerintah harus memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita.
Presiden #JokoWidodo  (@Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena setelah 12 tahun untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini #WajarTanpaPengecualian  (WTP) dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK). Selain itu, 84% laporan keuangan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) juga memperoleh opini WTP. “Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, oleh Kementerian/lembaga dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBN,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5) pagi. Diakui Presiden, masih ada K/L yang mendapatkan opini WDP dan disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat). Untuk itu, Presiden meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force , terutama yang disclaimer , agar bisa meloncat langsung ke WTP. “Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik. Target tahun depan harus semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer , WDP aja enggak boleh. Sudah kewajiban kita untuk mengelola dengan baik keuangan kementerian dan lembaga, karena ini adalah uang rakyat,” tegas Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan nama-nama K/L yang mendapatkan opini disclaimer , yaitu: 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 4. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; 5. Badan Keamanan Laut; dan 6. Badan Ekonomi Kreatif. Sedang K/L yang mendapatkan opini WDP adalah: 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. BKKBN; 5. KPU; 6. Badan Informasi Geopasial; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 8. Lembaga Penyiaran Publik RRI. Pertanggungjawaban Moral Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat. Ia menegaskan, enggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan pemerintah harus memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita.
Pasca diraihnya opini WTP (#WajarTanpaPengecualian) terhadap #LaporanKeuanganPemerintahPusat (LKPP) dari #BadanPemeriksaKeuangan (BPK), dan juga rating layak investasi (#invesmentgrade) dari Standard & Poor’s, #MenteriKeuangan (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati mengaku banyak investor asing yang ‘mengincar’ Indonesia.
“Dengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore.Terkait hal itu, menurut Menkeu, Presiden #JokoWidodo dalam Rapat Terbatas itu menekankan bagaimana kita tetap fokus kepada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan industri, yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Apakah itu di bidang infrastruktur besar di luar Pulau Jawa seperti di #KalimantanUtara, #SumateraUtara, #SulawesiUtara, maupun yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Papua,” ujarnya.
Menurut Menkeu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk membangun momentum ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen bisa dicapai untuk tahun ini dan tahun depan.
“Momentum inilah yang ingin Presiden tekankan tadi dalam Rapat Terbatas, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial,” jelas Sri Mulyani.
Diakui Menkeu, sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi di dalam penanganan investasi di dalam negeri.
Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi.
“Yang dilakukan oleh para investor luar negeri itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,” tegas Sri Mulyani seraya menambahkan, bagaimana aspek kesempatan kerja dan investasi itu penting di dalam rangka untuk membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara yang selevel dengan kita.
Pasca diraihnya opini WTP (#WajarTanpaPengecualian ) terhadap #LaporanKeuanganPemerintahPusat  (LKPP) dari #BadanPemeriksaKeuangan  (BPK), dan juga rating layak investasi (#invesmentgrade ) dari Standard & Poor’s, #MenteriKeuangan  (Menkeu) #SriMulyaniIndrawati  mengaku banyak investor asing yang ‘mengincar’ Indonesia. “Dengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor yang menganggap bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore.Terkait hal itu, menurut Menkeu, Presiden #JokoWidodo  dalam Rapat Terbatas itu menekankan bagaimana kita tetap fokus kepada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan industri, yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Apakah itu di bidang infrastruktur besar di luar Pulau Jawa seperti di #KalimantanUtara , #SumateraUtara , #SulawesiUtara , maupun yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Papua,” ujarnya. Menurut Menkeu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk membangun momentum ekonomi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen bisa dicapai untuk tahun ini dan tahun depan. “Momentum inilah yang ingin Presiden tekankan tadi dalam Rapat Terbatas, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial,” jelas Sri Mulyani. Diakui Menkeu, sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi di dalam penanganan investasi di dalam negeri. Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi. “Yang dilakukan oleh para investor luar negeri itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,” tegas Sri Mulyani seraya menambahkan, bagaimana aspek kesempatan kerja dan investasi itu penting di dalam rangka untuk membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara-negara yang selevel dengan kita.
#MostPopular Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (19//5/2017), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, opini tersebut merupakan pertama kalinya yang diperoleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. (Cirebontrust.com/SW)

Simak selengkapnya di www.cirebontrust.com 
#laporankeuangan #jokowi #wajartanpapengecualian #indonesia #cirebontrustcom
#MostPopular  Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian Dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (19//5/2017), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, opini tersebut merupakan pertama kalinya yang diperoleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. (Cirebontrust.com/SW) Simak selengkapnya di www.cirebontrust.com #laporankeuangan  #jokowi  #wajartanpapengecualian  #indonesia  #cirebontrustcom 
Tim maju trs pantang mundur, semangaaatttt... 😍😘💪💪
#gogogo💪 
#semangat45 
#menujucilacapwtp
#wajartanpapengecualian 
#opinibpk 
#thewujilresort 
#semarang